Detail Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Ranking ( 36 )

Back to pengukuran kinerja

Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Detail

Kinerja Anggaran
Perangkat Daerah Sasaran Strategis Indikator Sasaran Sasaran Sub-kegiatan Indikator Sub-kegiatan Target Realisasi Capaian (%) Sub Kegiatan PAGU Realisasi Capaian (%)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 6000000 6000000 100
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan 38 38 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 8840780010 1322616607 14.96
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 345226190 101452970 29.39
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah unit kerja yang terpenuhi Bahan Logistik Kantor 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 194997500 108750000 55.77
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 100063200 15860000 15.85
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 250000000 31445715 12.58
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya layanan listrik Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 216000000 37752848 17.48
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terpenuhinya kebutuhan air Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 9000000 861060 9.57
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya layanan telepon Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 16800000 2452570 14.6
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 105456000 12168000 11.54
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 105456000 8112000 7.69
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Jasa Operator Komputer Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Operator Komputer 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 52728000 8112000 15.38
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Tenaga Administrasi 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 105456000 12168000 11.54
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terpeliharanya kendaraan dinas Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik 2 2 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 16800000 6700000 39.88
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terpeliharanya sarana dan prasarana Jumlah unit kerja yang terpelihara sarana dan prasarana 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 63000000 14500000 23.02
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terverifikasinya DPA Perangkat Daerah Jumlah DPA PD yang terverifikasi 56 56 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 131840000 122880000 93.2
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2 2 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 337350000 67725000 20.08
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD 2 2 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 562074900 80850000 14.38
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) Jumlah Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 66809000 4056000 6.07
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah 90 90 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 70249800 16530000 23.53
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 253427300 19784500 7.81
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terlayaninya permohonan SP2D Perangkat Daerah Persentase permohonan SP2D yang terlayani 25 25 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 319981500 225656000 70.52
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara Berkala dan Akuntabel Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 133454000 4056000 3.04
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP Jumlah Dokumen Buku LKPD 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 127592500 9880000 7.74
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Dokumen persyaratan dana transfer terpenuhi % persyaratan dana transfer yang terpenuhi tepat waktu 25 25 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 454693967978 185220412249 40.74
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersalurkannya Dana Darurat dan Mendesak kepada SKPD sesuai dengan Ketentuan Jumlah SKPD yang menerima Dana Darurat dan Mendesak 26 1 3.85 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7724550000 85036500 1.1
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersertifikasinya bidang tanah BMD Jumlah bidang tanah BMD yang bersertifikat 1 0 0 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 900000000 4056000 0.45
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka Provinsi Jawa Barat