Indikator Kinerja Utama

Tabel Indikator Kinerja Utama

Target Kinerja
No Perangkat Daerah Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Penjelasan / Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab 2024 2025 2026
1 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air Poin Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dinas Lingkungan Hidup
  • Sekretariat Daerah
  • Diskominfo
  • Bappedalitbang
  • Inspektorat
  • DPMPTSP
  • Disarpusda
  • BKAD
  • BKPSDM
  • Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  • Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  • Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Llingkungan Hidup
51 52 53
2 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara Poin Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udaya yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas Sosial
  • DKP3
  • DK2UKM
  • DP3AKB
  • Dinas Pendidikan
  • Dinas Kesehatan
  • DPKPP
  • Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  • Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  • Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Llingkungan Hidup
90.71 92.71 94.71
3 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan Poin Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Dinas Lingkungan Hidup
  • Dinas PUTR
  • Dinas Perhubungan
  • Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  • Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
50.97 50.98 50.99
4 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai IKU Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM)
  • Satpol PP
  • Bakesbangpol
  • BPBD
  • Kecamatan
83 83.5 84
5 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip terkelola secara tertib Indeks Kearsipan Nilai - Nilai yang diberikan berdasarkan akumulasi bobot hasil nilai audit kearsipan eksternal ditambah bobot hasil nilai audit internal
  • Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
  • Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip
  • Dinas Kesehatan
  • Rumah Sakit Umum Daerah
  • Dinas Pemuda dan Olah Raga
78 79 80
6 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyara kat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarak at dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya Olahan Kecamatan Rajagaluh
  • Camat Rajagaluh
83.47 84 85
7 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Indeks Kesejahteraan Sosial Persen Instansi yang mengeluarkan data tersebut Formulasi
  • Kepala Dinas Sosial
  • Badan Keuangan dan Aset Daerah
100 100 100
8 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN Nilai PermenPANRB No. 38 Tahun 2018 tentang Indeks profesionalitas ASN dan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks profesionalitas ASN Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
  • Kepala Badan
61.5 62 62.5
9 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Sistem Merit Nilai Permen PANRB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Indikator Pengukuran dilakukan melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
  • Kepala Badan
290 300 310
10 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah informasi data tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan Hasil Survei SKM Kecamatan Jatiwangi
  • Camat Jatiwangi
84.22 84.33 84.45
11 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General Nilai Kementrian PAN RB Hasil Penilaian RB General
  • Sekretariat Daerah
63 64 65
12 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah Persen Badan Pendapatan Daerah -
  • Kepala Badan Pendapatan Daerah
0 0 0
13 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD Nilai Sekretariat DPRD IKM = Nilai Persepsi per Unsur / Total Nilai Unsur yang Terisi X Nilai Penimbang
  • Sekretaris DPRD
86.24 86.75 87.04
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Poin IKD dapat dinilai dari 7 indeks prioritas terkait penanggulangan bencana meliputi Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Penguatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan Pengembangan sistem pemulihan bencana IKD = ∑ (Pengutan Kebijakan X 6%) + (Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu x 6%) + (Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik x 7,5%) + (Penanganan tematik kawasan rawan bencana x 10,5%) + (Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana x 21%) + (Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana x 35%) + ( Pengembangan sistem pemulihan bencana x 14%) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
  • Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
0.71 0.72 0.73
15 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap Persen Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi jumlah total panjang jalan kabupaten sesuai SK Bupati x 100% Dinas PUTR
  • Bidang Bina Marga
89.5 90.5 91.5
16 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga hunian layak Persen Dokumen Renstra DPKPP Tahun 2024 - 2026 Permen PUPR Nomor : 14 / PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  • Kepala Dinas
97.04 97.56 98.11
17 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya gedung dan lingkungannya yang laik fungsi Persentase gedung yang memiliki SLF Persen Jumlah bangunan gedung pemerintah yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi dibagi jumlah bangunan gedung pemerintah sesuai Database Bangunan Gedung Pemerintah x 100% Dinas PUTR
  • Bidang Tata Bangunan
0.62 1.23 1.85
18 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya ruang Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang Persen Jumlah PKKPR yang sudah terbit melalui penilaian dokumen dibagi jumlah yang mengajukan PKKPR melalui penilaian dokumen x 100% Dinas PUTR
  • Bidang Tata Ruang
85.56 90.98 93.23
19 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya ketersediaan air irigasi Debit air termanfaatkan Liter/detik Realisasi ketersediaan air irigasi tahunan Dinas PUTR
  • Bidang Sumber Daya Air
45294 45294 45294
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri Persen Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Majalengka pada Tahunn di bagi dengan jumlah desa seKabupaten Majalengka. Penetapan Desa Mandiri berdasarkan status Desa di Berita Acara IDM
  • Kepala Dinas
55.15 67.27 79.39
21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi Poin Realisasi Investasi Tahun-n Bidang Penata Kelola Penanaman Modal
  • Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
3150000000000 3300000000000 3450000000000
22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten Poin MenpanRB komponen perencanaan Kinerja yang meliputi aspek penilaian ketersediaan,kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan20 % ketersediaan + 30% Kualitas + 50%pemanfaatan
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
23.5 23.6 24
23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah Poin MenpanRB Komponen pengukuran kinerja yang meliputi ketersediaan pedoman dan mekanisme pengumpulan data20 % ketersediaan + 30% Kualitas + 50%pemanfaatan data
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
20.2 20.45 21
24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Persentase Kematangan Inovasi Darah Persen BPP kemendagri Komponen Komponen kelitbangan yang meliputi hasil penelitian,kajian dan inovasi perangkat daerah yang dimanfaatkan kelitbangan yang dilaksanakan : Jumlah kelitbangan yang digunakan/dimanfatkan x 100
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
60 80 80
25 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan Persen 1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tingkat Pelayanan Jalan 2. Tingkat pelayanan (level of service) adalah ukuran kinerja ruas jalan atau simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat pengguna jalan, kecepatan, kepadatan dan hambatan yang terjadi. 3. Tingkat Pelayanan B karakteristrik kondisi lalu lintas sebagai berikut : a. Arus lalu lintas stabil dengan vulome lalu lintas sedang dan kecepatan sekurang-kurangnya 70 Km/Jam; b. Kecepatan lalu lintas rendah, hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan; c. Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan jalur yang diinginkan 1. Tingkat Pelayanan Jalan dapat diartikan juga sebagai V/C ratio ruas jalan di Kabupaten Majalengka dan Tingkat Pelayanan pada ruas jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yang menyatakan bahwa tingkat pelayanan pada ruas jalan dikalasifikasikan menjadi 6 (enam) tingkat pelayanan, yaitu : a. Tingkat Pelayanan A, dengan batas lingkup V/C ratio 0,00 – 0,20 b. Tingkat Pelayanan B, dengan batas lingkup V/C ratio 0,21 – 0,44 c. Tingkat Pelayanan C, dengan batas lingkup V/C ratio 0,45 – 0,74 d. Tingkat Pelayanan D, dengan batas lingkup V/C ratio 0,75 – 0,84 e. Tingkat Pelayanan E, dengan batas lingkup V/C ratio 0,85 – 1,00 f. Tingkat Pelayanan F, dengan batas lingkup V/C ratio > 1,00 2. Data tersebut di peroleh dari perhitungan Volume (V)/Kapasitas (C) rata-rata ruas jalan dimana volume (V) rata-rata sebesar 10541.53 dan Kapasitas (C) rata-rata sebesar 33580.71 sehingga V/C ratio rata-rata adalah sebesar 0,31 (Tingkat Pelayanan B) 3. V/C ratio rata-rata ruas jalan yang ada di Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam tingkat pelayanan B (0,31)
  • Kepala Dinas
31 32 33
26 Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum Persen Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Jumlah gangguan ketertiban dan ketertiban umum tahun ke-(n-1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke-n/ Jumlah gangguan ketentraman dan ketertibam umum tahun ke (n-1) x 100%
  • Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum
  • Bidang Penegakan Perda
  • Bidang SDA dan LINMAS
10 5 5
27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Bina Kesatuan Bangsa Persen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa
  • KABID KESATUAN BANGSA
  • KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
100 100 100
28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial Persen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berkurangnya Potensi Konflik Sosial
  • KABID KESATUAN BANGSA
  • KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
100 100 100
29 Satuan Polisi Pamong Praja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time Persen Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten pada tahun ke-n dalam tingkat waktu tanggap (response time) / Jumlah kejadian kebakaran tahun ke-n x 100%
  • Bidang Pemadam Kebakaran
100 100 100
30 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan Persen Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya
  • Sekretariat
  • Bidang Pengembangan Perdagangan
  • Bidang Pasar
  • Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
2.22 2.4 2.44
31 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah Persen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
  • Kepala Bidang Perindustrian
2 2.05 2.1
32 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum Persen BPS PDRB sektor Akomodasi Makan dan Minum dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun
  • Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
2.91 2.96 3.01
33 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Indeks Sistem Merit Nilai Permen PANRB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Indikator Pengukuran dilakukan melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
  • Kepala Badan
290 300 310
34 Badan Pendapatan Daerah Lorem ipsum Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah Persen Bapenda Realisasi tahun sekarang dikurangi realisasi tahun lalu dibagi realisasi tahun lalu dikali seratus
  • Kepala Badan
  • Kepala Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi
  • Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
  • Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
5 5.5 6
35 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan Poin Ahli Madya Penata Perizinan Survey Kepuasan Masyarakat
  • Bidang Penata Perizinan
88.07 88.09 88.12
36 Kecamtan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai IKU Hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat
  • Camat
80 0 0
37 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN IK : Indeks KAMI Nilai Badan Siber dan Sandi Negara Tatakelola Keamanan Informasi
  • Bidang Statistik dan Persandian
450 475 500
38 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN IK: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-undang Nomor ; 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi Publik diperlukan Kualifikasi berdasarkan Tolok Ukur ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi dan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik
  • Bidang Komunikasi Publik
80 80 90
39 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Indeks Kematangan SPBE Nilai MENPAN- RB Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroni
  • Bidang Informatika
3 3.5 3.65
40 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Indeks Pembangunan Statistik Nilai Badan Pusat Statitik -
  • Bidang Statistik dan Persandian
2.08 3 3.1
41 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten Persen MenpanRB Komponen Pengukuran kinerja yang meliputi ketersediaan pedoman dan mekanisme pengumpuulan data, kualitas data dan pemanfaatan data dalam proses Pengembilan Keputusan
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
20.5 20.6 21
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Indeks Pembangungan Gender Poin BPS IPG merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
  • Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
86.9 87.33 87.78
43 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak Nilai EVALUASI KemenPPPA Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan oleh Kementerian PPPA
  • Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
507.78 510.87 525.45
44 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Persentase peningkatan prestasi olahraga Poin PPH Konsumsi = Presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi x bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan Untuk mengukur tingkat prestasi olahraga
  • Bidang Peningkatan Prestasi Olaharaga
45 45.03 45.05
45 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persen DISPORA Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat berolahraga
  • Bidang Pembudayaan Olahraga
33.47 34.99 36.51
46 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan Poin Surves Kepuasan Masyarakat Bidang Penata Perizinan
  • DPMPTSP
88.07 88.09 88.12
47 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta peelayanan publik yang prima Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan Persen BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100
  • Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
25 30 35
48 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Berkurangnya Stunting Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan Persen BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100
  • Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
25 30 35
49 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Berkurangnya Stunting Tingkat produktivitas tenaga kerja Rupiah BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah PDRB ADHK dibagi Jumlah Tenaga Kerja
  • Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
338000 339000 340000
50 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas Persen Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jumlah koperasi yang melakukan RAT dibagi koperasi aktif dikali 100
  • Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
40 42 45
51 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Persen Dinas PMPTSP dan Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jumlah Pelaku UMKM yang Memiliki NIB dibagi Jumlah Seluruh Pelaku UMKM dikali 100
  • Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
30 35 40
52 Kecamatan Rajagaluh Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Olahan Kecamatan Rajagaluh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
  • Camat Rajagaluh
83.47 84 85
53 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan Persen Objek pemajuan kebudaayan dalam satu tahun meliputi 10 objek 1) Tradisi lisan; 2) Manuskrip; 3) Adat istiadat; 4) Ritus; 5) Pengetahuan tradisional;6) Teknologi tradisional; 7) Seni; 8) Bahasa; 9) Permainan rakyat; dan 10) Olahraga tradisional Bidanag Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  • Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
100 100 100
54 Kecamtan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai survei indek kepuasan masyarakat kecamatan Ligung Kecamatan Ligung
  • Camat
80 80.5 81
55 Sekretariat Daerah Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Nilai RB General Nilai Kementerian PAN RB Hasil penilaian RB General
  • Sekretaris Daerah
63 64 65
56 Kecamatan Leuwimunding Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Hasil Survey SKM Indek Kepuasan Masyarakat
  • Camat
85 85.05 86
57 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Persen Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100 BPS dan Dinas K2UKM
  • Dinas K2UKM
25 30 35
58 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Rupiah PDRB ADHK dibagi Jumlah Tenaga Kerja BPS dan Dinas K2UKM
  • Dinas K2UKM
338000000 339000000 340000000
59 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi yang Berkualitas Persen Jumlah koperasi yang melakukan RAT dibagi koperasi aktif dikali 100 Dinas K2UKM
  • Dinas K2UKM
40 42 45
60 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Persen Jumlah Pelaku UMKM yang Memiliki NIB dibagi Jumlah Seluruh Pelaku UMKM dikali 100 Dinas PMPTSP dan Dinas K2UKM
  • Dinas K2UKM
30 35 40
61 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
  • Camat Lemahsugih
86 87 88
62 Kecamatan Banjaran Lorem ipsum lorem testing Unit Testingg lorems ssmsmsmsmsm
  • Ahmad
20 20 23
63 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Persen Hasil Pemeriksaan eksternal secara berkala Persentase yang di Tindak Lajuti
  • SEKERTARIS
75 76 77
64 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Olahan data Kecamatan Bantarujeg
  • Camat
82 82.14 82.25
65 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi Nilai Mengacu pada nilai Komponen Evalusi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil Evaluasi AKIP Pemda (Menpan RB)
  • IRBAN V
17.55 20 22.5
66 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) Nilai Mengacu pada nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) Hasil SPI (Komisi Pemberatas Korupsi)
  • IRBAN I
78 79 80
67 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan Persen Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Badan Pusar statistik (BPS)
  • Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
  • Kepala Bidang Pasar
  • Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
  • Sekretariat
2.22 2.4 2.44
68 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah Persen Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Bidang Perindustrian
  • Bidang Perindustrian
2 2.05 2.1
69 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level Mengacu pada level/nilai SPIP Hasil dari LHE dan Penilaian Maturitas SPIP (BPKP)
  • IRBAN 3
3 3 3
70 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Poin PPH Konsumsi = Presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi x bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan Data kinerja perangkat daerah, BPS, Susenas
  • DKP3
92.5 93 93.5
71 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan Persen Persentase kenaikan produksi = [(produksi tahun T - produksi tahun T-1)/produksi tahun T-1] x 100 Data kinerja
  • DKP3
1.75 1.8 1.85
72 Kecamatan Malausma Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta peelayanan publik yang prima Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Malausma
  • Camat
85 85.5 86
73 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting Persen Target Pencapaian Stunting berdasarkan Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Survei Kesehatan Indonesia (SKI)
  • Kepala Dinas Kesehatan
17.36 14.61 11.86
74 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu dan dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut Umur Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Kepala Dinas Kesehatan
71.35 71.65 72
75 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga Persen Untuk mengukur tingkat prestasi olahraga DISPORA
  • Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
45 45.03 45.05
76 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga Persen Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat berolahraga DISPORA
  • Bidang Pembudayaan Olahraga
33.47 34.99 36.51
77 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Persen Untuk mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda dan organisasi sosial kemasyarakatan DISPORA
  • Bidang Layanan Kepemudaan
56 56.01 56.02
78 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD Persen Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) Dinas Pendidikan
  • Kepala Dinas Pendidikan
95.73 95.75 95.78
79 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM SD/MI Persen Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan dasar pada tingkat sekolah dasar (SD). Dinas Pendidikan
  • Kepala Dinas Pendidikan
91.25 91.28 91.3
80 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM SMP/MTs Persen Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan menengah pertama pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Dinas Pendidikan
  • Kepala Dinas Pendidikan
88.15 88.25 88.28
81 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Nonformal/Kesetaraan Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) Nonformal/Kesetaraan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan nonformal/kesetaraan program paket A, B dan C. Dinas Pendidikan
  • Kepala Dinas Pendidikan
86.6 86.68 86.73
82 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Nilai RLS didefinisikan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). BPS Kabupaten Majalengka
  • Kepala BPS Kabupaten Majalengka
7.55 7.75 8
83 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) Nilai HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. BPS Kabupaten Majalengka
  • Kepala BPS Kabupaten Majalengka
12.26 12.28 12.3
84 Kecamtan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Tingkat pemenuhun pendukung administrasi perkantoran Persen hasil capaian pemenuhi kebutuhan perkantoran Kecamatan Ligung
  • Sekretaris Kecamatan
100 100 100
85 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan Persen - Dokumenkependudukandimaksudadalahdokumenkependudukanyangpokokyangharusdimilikiolehpenduduk yaitu: KK, KTP, KIA dan Akta Kelahiran
92.1 93.75 95
86 Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time Persen Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten pada tahun ke-n dalam tingkat waktu tanggap (respon time) / jumlah kejadian kebakaran tahun ke-n x 100% Satpol PP dan Damkar
  • Bidang Pemadam Kebakaran
100 100 100
87 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat Nilai - RENSTRA PD
  • CAMAT
85 86 87
88 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai - -
  • DANI LUTFI DANIAR
86 86.5 87
89 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten Poin Komponen Pengukuran kinerja yang meliputi ketersediaan pedoman dan mekanisme pengumpuulan data, kualitas data dan pemanfaatan data dalam proses Pengembilan keputusan MenpanRB
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
20.5 20.6 21
90 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Nilai Indeks Inovasi Daerah Poin Rata rata Estimasi Skor Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dibagi Jumah Inovasi Perangkat daerah yang dilaporkan pada Indeks Inovasi daerah x100 BPP Kemendagri
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
60 80 80
91 Kecamatan Jatitujuh Sasaran Strategis Renstra PD (Intermediate Outcome) Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indikator Sasaran Strategis Renstra PD (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan M asyarakat Nilai Tiap tahun ada perkembangan lebih baik. Target IKU Kec.Jatitujuh 2024 sampai 2026
  • Camat Jatitujuh
84 84.2 84.5