e-SAKIP

Tahun

Perangkat Daerah

Tabel Rencana Aksi

					Target
No	Perangkat Daerah	IKU	Rencana Aksi	Indikator	I	II	III	IV	Penanggung Jawab
1	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang Disusun	-	-	1	-	Kepala Dinas
2	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunnya Dokumen KLHS Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang yang Disusun	-	1	-	-	Kepala Dinas
3	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Teridentifikasinya kualitas mutu air	Jumlah lokasi sampel yang diidentifikasi	14	-	-	-	Kepala Dinas
4	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Teridentifikasinya kualitas udara	Jumlah lokasi sampel yang diidentifikasi	-	4	-	-	Kepala Dinas
5	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunnya Dokumen DIKPLH	Jumlah Dokumen DIKPLH yang tersusun	-	1	-	-	Kepala Dinas
6	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Teridentifikasinya status kerusakan lahan	Jumlah Laporan kerusakan lahan yang diidentifikasi	-	-	-	1	Kepala Dinas
7	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipelihara	2.15	2	2	2.1	Kepala Dinas
8	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Terpantaunya pengelolaan lingkungan hidup di tempat usaha	Jumlah tempat usaha yang dipantau lingkungan hidupnya	10	10	10	10	Kepala Dinas
9	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Penertiban terhadap pelanggar Lingkungan Hidup	Jumlah Sanksi Administrasi hasil pengawasan dan sinkronisasi terhadap laporan pelaksanaan UKL-UPL, penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	5	5	5	5	Kepala Dinas
10	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Monitoring dan evaluasi terhadap ketaatan pelaku usaha kegaiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semesteran dan Sinkronisasi hasil Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi dan Rencana PPLH	25	25	25	25	Kepala Dinas
11	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersedianya layanan rekomendasi lingkungan hidup	Persentase usulan Persetujuan Lingkungan Hidup yang dilayani	25	25	25	25	Kepala Dinas
12	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersedianya layanan pengaduan	Persentase pengaduan yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Dinas
13	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Pelanggar lingkungan hidup mendapatkan tindakan	Persentase pelanggar lingkungan hidup yang mendapatkan tindakan	25	25	25	25	Kepala Dinas
14	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Terpeliharanya sarana penanganan sampah	Jumlah sarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	4	4	4	4	Kepala Dinas
15	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Persentase sampah terangkut ke TPA	25	25	25	25	Kepala Dinas
16	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersedianya Jasa Pelayanan Kebersihan	Jumlah Jasa Pelayanan Kebersihan yang disediakan	149	149	149	149	Kepala Dinas
17	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersosialisasikannya pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengelolaah sampah	3	3	3	3	Kepala Dinas
18	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersedianya Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah yang disediakan	-	2	-	-	Kepala Dinas
19	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersosialisasikannya gerakan peduli lingkungan hidup kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi gerakan peduli lingkungan hidup	5	5	6	6	Kepala Dinas
20	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Terlayaninya Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3	Persentase Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3 yang dilayani	25	25	25	25	Kepala Dinas
21	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Verifikasi Lapangan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3	Persentase Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3 yang diverifikasi	25	25	25	25	Kepala Dinas
22	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	2	-	Kepala Dinas
23	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunya Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1	-	-	1	Kepala Dinas
24	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja yang tersusunnya	-	-	-	1	Kepala Dinas
25	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunnya cascading	Jumlah dokumen cascading yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
26	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunya rencana aksi	Jumlah dokumen rencana aksi yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
27	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunya Dokumen RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah yang tersusu	1	-	1	-	Kepala Dinas
28	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunya Dokumen DPA dan DPA Peubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA dan DPA Peubahan Perangkat Daerah yang tersusun	-	1	-	1	Kepala Dinas
29	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunya Dokumen Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RUP Perangkat Daerah yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
30	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunya Dokumen Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
31	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunya LPPD Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
32	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunya Dokumen LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
33	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	63	63	63	63	Kepala Dinas
34	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
35	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	8	9	9	9	Kepala Dinas
36	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
37	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunnya neraca aset	Jumlah Aset yang tercatat	-	-	-	1	Kepala Dinas
38	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Perentase permohonan layanan kepegawaian ASN yang tertangani	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
39	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	-	-	1	-	Kepala Dinas
40	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantornya	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
41	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	5	5	5	5	Kepala Dinas
42	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	5	8	6	3	Kepala Dinas
43	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersedianya Layanan Listrik, Telepon, Internet, dan Air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Telepon, Internet, dan Air	1	1	1	1	Kepala Dinas
44	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
45	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
46	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	25	25	25	25	Kepala Dinas
47	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	25	25	25	25	Kepala Dinas
48	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Tersusunnya laporan IKM Perangkat Daerah	Jumlah laporan IKM Perangkat Daerah yang disusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
49	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang Disusun	-	-	1	-	Kepala Dinas
50	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunnya Dokumen KLHS Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang yang Disusun	-	1	-	-	Kepala Dinas
51	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Teridentifikasinya kualitas mutu air	Jumlah lokasi sampel yang diidentifikasi	14	-	-	-	Kepala Dinas
52	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Teridentifikasinya kualitas udara	Jumlah lokasi sampel yang diidentifikasi	-	4	-	-	Kepala Dinas
53	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunnya Dokumen DIKPLH	Jumlah Dokumen DIKPLH yang tersusun	-	1	-	-	Kepala Dinas
54	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Teridentifikasinya status kerusakan lahan	Jumlah Laporan kerusakan lahan yang diidentifikasi	-	-	-	1	Kepala Dinas
55	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipelihara	2.15	2	2	2.1	Kepala Dinas
56	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Terpantaunya pengelolaan lingkungan hidup di tempat usaha	Jumlah tempat usaha yang dipantau lingkungan hidupnya	10	10	10	10	Kepala Dinas
57	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Penertiban terhadap pelanggar Lingkungan Hidup	Jumlah Sanksi Administrasi hasil pengawasan dan sinkronisasi terhadap laporan pelaksanaan UKL-UPL, penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	5	5	5	5	Kepala Dinas
58	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Monitoring dan evaluasi terhadap ketaatan pelaku usaha kegaiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semesteran dan Sinkronisasi hasil Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi dan Rencana PPLH	25	25	25	25	Kepala Dinas
59	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersedianya layanan rekomendasi lingkungan hidup	Persentase usulan Persetujuan Lingkungan Hidup yang dilayani	25	25	25	25	Kepala Dinas
60	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersedianya layanan pengaduan	Persentase pengaduan yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Dinas
61	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Pelanggar lingkungan hidup mendapatkan tindakan	Persentase pelanggar lingkungan hidup yang mendapatkan tindakan	25	25	25	25	Kepala Dinas
62	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Terpeliharanya sarana penanganan sampah	Jumlah sarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	4	4	4	4	Kepala Dinas
63	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Persentase sampah terangkut ke TPA	25	25	25	25	Kepala Dinas
64	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersedianya Jasa Pelayanan Kebersihan	Jumlah Jasa Pelayanan Kebersihan yang disediakan	149	149	149	149	Kepala Dinas
65	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersosialisasikannya pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengelolaah sampah	3	3	3	3	Kepala Dinas
66	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersedianya Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah yang disediakan	-	2	-	-	Kepala Dinas
67	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersosialisasikannya gerakan peduli lingkungan hidup kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi gerakan peduli lingkungan hidup	5	5	6	6	Kepala Dinas
68	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Terlayaninya Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3	Persentase Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3 yang dilayani	25	25	25	25	Kepala Dinas
69	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Verifikasi Lapangan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3	Persentase Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3 yang diverifikasi	25	25	25	25	Kepala Dinas
70	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	2	-	Kepala Dinas
71	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunya Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1	-	-	1	Kepala Dinas
72	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja yang tersusunnya	-	-	-	1	Kepala Dinas
73	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunnya cascading	Jumlah dokumen cascading yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
74	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunya rencana aksi	Jumlah dokumen rencana aksi yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
75	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunya Dokumen RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah yang tersusu	1	-	1	-	Kepala Dinas
76	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunya Dokumen DPA dan DPA Peubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA dan DPA Peubahan Perangkat Daerah yang tersusun	-	1	-	1	Kepala Dinas
77	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunya Dokumen Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RUP Perangkat Daerah yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
78	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunya Dokumen Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
79	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunya LPPD Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
80	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunya Dokumen LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
81	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	63	63	63	63	Kepala Dinas
82	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
83	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	8	9	9	9	Kepala Dinas
84	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
85	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunnya neraca aset	Jumlah Aset yang tercatat	-	-	-	1	Kepala Dinas
86	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Perentase permohonan layanan kepegawaian ASN yang tertangani	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
87	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	-	-	1	-	Kepala Dinas
88	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantornya	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
89	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	5	5	5	5	Kepala Dinas
90	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	5	8	6	3	Kepala Dinas
91	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersedianya Layanan Listrik, Telepon, Internet, dan Air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Telepon, Internet, dan Air	1	1	1	1	Kepala Dinas
92	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
93	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
94	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	25	25	25	25	Kepala Dinas
95	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	25	25	25	25	Kepala Dinas
96	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Tersusunnya laporan IKM Perangkat Daerah	Jumlah laporan IKM Perangkat Daerah yang disusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
97	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang Disusun	-	-	1	-	Kepala Dinas
98	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunnya Dokumen KLHS Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang yang Disusun	-	1	-	-	Kepala Dinas
99	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Teridentifikasinya kualitas mutu air	Jumlah lokasi sampel yang diidentifikasi	14	-	-	-	Kepala Dinas
100	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Teridentifikasinya kualitas udara	Jumlah lokasi sampel yang diidentifikasi	-	4	-	-	Kepala Dinas
101	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunnya Dokumen DIKPLH	Jumlah Dokumen DIKPLH yang tersusun	-	1	-	-	Kepala Dinas
102	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Teridentifikasinya status kerusakan lahan	Jumlah Laporan kerusakan lahan yang diidentifikasi	-	-	-	1	Kepala Dinas
103	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipelihara	2.15	2	2	2.1	Kepala Dinas
104	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Terpantaunya pengelolaan lingkungan hidup di tempat usaha	Jumlah tempat usaha yang dipantau lingkungan hidupnya	10	10	10	10	Kepala Dinas
105	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Penertiban terhadap pelanggar Lingkungan Hidup	Jumlah Sanksi Administrasi hasil pengawasan dan sinkronisasi terhadap laporan pelaksanaan UKL-UPL, penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	5	5	5	5	Kepala Dinas
106	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Monitoring dan evaluasi terhadap ketaatan pelaku usaha kegaiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semesteran dan Sinkronisasi hasil Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi dan Rencana PPLH	25	25	25	25	Kepala Dinas
107	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersedianya layanan rekomendasi lingkungan hidup	Persentase usulan Persetujuan Lingkungan Hidup yang dilayani	25	25	25	25	Kepala Dinas
108	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersedianya layanan pengaduan	Persentase pengaduan yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Dinas
109	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Pelanggar lingkungan hidup mendapatkan tindakan	Persentase pelanggar lingkungan hidup yang mendapatkan tindakan	25	25	25	25	Kepala Dinas
110	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Terpeliharanya sarana penanganan sampah	Jumlah sarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	4	4	4	4	Kepala Dinas
111	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	Persentase sampah terangkut ke TPA	25	25	25	25	Kepala Dinas
112	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Kebersihan	Jumlah Jasa Pelayanan Kebersihan yang disediakan	149	149	149	149	Kepala Dinas
113	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersosialisasikannya pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengelolaah sampah	3	3	3	3	Kepala Dinas
114	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersedianya Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah yang disediakan	-	2	-	-	Kepala Dinas
115	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersosialisasikannya gerakan peduli lingkungan hidup kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi gerakan peduli lingkungan hidup	5	5	6	6	Kepala Dinas
116	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Terlayaninya Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3	Persentase Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3 yang dilayani	25	25	25	25	Kepala Dinas
117	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Verifikasi Lapangan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3	Persentase Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Permohonan Rincian Teknis TPS Limbah B3 yang diverifikasi	25	25	25	25	Kepala Dinas
118	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	2	-	Kepala Dinas
119	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunya Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1	-	-	1	Kepala Dinas
120	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja yang tersusunnya	-	-	-	1	Kepala Dinas
121	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunnya cascading	Jumlah dokumen cascading yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
122	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunya rencana aksi	Jumlah dokumen rencana aksi yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
123	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunya Dokumen RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah yang tersusu	1	-	1	-	Kepala Dinas
124	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunya Dokumen DPA dan DPA Peubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA dan DPA Peubahan Perangkat Daerah yang tersusun	-	1	-	1	Kepala Dinas
125	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunya Dokumen Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RUP Perangkat Daerah yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
126	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunya Dokumen Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
127	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunya LPPD Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
128	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunya Dokumen LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
129	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	63	63	63	63	Kepala Dinas
130	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
131	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	8	9	9	9	Kepala Dinas
132	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Dinas
133	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunnya neraca aset	Jumlah Aset yang tercatat	-	-	-	1	Kepala Dinas
134	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Perentase permohonan layanan kepegawaian ASN yang tertangani	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
135	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	-	-	1	-	Kepala Dinas
136	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantornya	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
137	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	5	5	5	5	Kepala Dinas
138	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	5	8	6	3	Kepala Dinas
139	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersedianya Layanan Listrik, Telepon, Internet, dan Air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Telepon, Internet, dan Air	1	1	1	1	Kepala Dinas
140	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
141	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	0.25	0.25	0.25	0.25	Kepala Dinas
142	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	25	25	25	25	Kepala Dinas
143	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	25	25	25	25	Kepala Dinas
144	Dinas Lingkungan Hidup	Iindeks Kualitas Lahan	Tersusunnya laporan IKM Perangkat Daerah	Jumlah laporan IKM Perangkat Daerah yang disusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
145	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terlatihnya tenaga perpustakaan tentang kepustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan yang terlatih tentang kepustakaan	1	1	1	1	Satpol PP Bakesbangpol BPBD Kecamatan
146	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tersedianya layanan perpustakaan keliling	Jumlah pengunjung perpustakaan yang terlayani	10000	10000	10000	10000	Satpol PP Bakesbangpol BPBD Kecamatan
147	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tersosialisasikannya budaya baca dan literas	Jumlah masyarakat yang menerima informasi terkait aktualisasi literasi	-	-	236	-	Satpol PP Bakesbangpol BPBD Kecamatan
148	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terbinanya perpustakaan sekolah sesuai SNP	Jumlah perpusakaan sekolah yang dibina sesuai SNP	-	42	-	-	Satpol PP Bakesbangpol BPBD Kecamatan
149	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya kajian kebijakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan	Jumlah kajian kebijakan kearsipan	-	4	-	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
150	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terakuisisinya arsip statis	Jumlah khasanah arsip yang diakuisisi	-	-	1000	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
151	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersusunya daftar arsip statis	Jumlah daftar arsip statis yang tersusun	-	-	1000	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
152	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terspreservasinya arsip statis	Jumlah arsip statis yang terpreservasi	-	-	1000	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
153	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Teraksesnya arsip statis	Jumlah arsip statis yang dapat diakses	-	-	1000	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
154	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Teralihmediakannya arsip	Persentase arsip benilai guna yang dialihmediakan	25	25	25	25	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
155	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Diterapkannya Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis	-	57	-	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
156	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya informasi akses, dan layanan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah informasi yang dapat diakses melalui JIKN	103	-	-	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
157	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersusunya Dokumen Renja dan Resntra Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun	-	2	2	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
158	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersusunya Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1	-	1	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
159	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersusunya Dokumen RKA -SKPD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	-	-	-	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
160	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersusunya Dokumen DPA -SKPD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	-	-	-	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
161	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersusunya Dokumen Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengukuran kinerja yang disusun	-	1	2	2	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
162	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersusunya Dokumen LKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP yang disusun	-	-	-	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
163	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terdistribusinya gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	66	66	66	66	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
164	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersusunya laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
165	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersusunya neraca asset	Jumlah asset yang tercatat	3	3	3	3	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
166	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan Kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
167	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
168	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
169	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
170	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
171	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
172	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
173	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
174	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
175	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
176	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
177	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	1	-	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
178	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	3	3	3	4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
179	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	-	2	1	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
180	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
181	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
182	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
183	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	1	1	1	1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
184	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terpantaunya PD mengenai kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang diawasi tatakelola kearsipannya	-	-	-	56	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
185	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terbinanya perangkat daerah tentang kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang terbina tata kelola kearsipan	-	-	-	56	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
186	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terlatihnya tenaga kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan yang terlatih	-	2	-	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
187	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Tersedianya sarana dan prasarana	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai ketentuan	-	-	56	-	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
188	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terauditnya penciptaan arsip dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang teraudit penciptaan arsip dinamis	-	-	-	56	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
189	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terauditnya penggunaan arsip dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang membuat daftar arsip	-	-	-	56	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
190	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terauditnya pemeliharaan arsip dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang teraudit pemeliharaan arsip dinamisnya	-	-	-	56	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
191	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Terauditnya arsip dinamis yang mengalami penyusutan	Perangkat Daerah yang teraudit penyusutan arsip dinamisnya	-	-	-	56	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga
192	Kecamatan Leuwimunding	IKM	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	420	420	420	420	Camat Rajagaluh
193	Kecamatan Leuwimunding	IKM	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	-	40	-	-	Camat Rajagaluh
194	Kecamatan Leuwimunding	IKM	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	100	100	100	100	Camat Rajagaluh
195	Kecamatan Leuwimunding	IKM	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	78	78	78	78	Camat Rajagaluh
196	Kecamatan Leuwimunding	IKM	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	100	-	-	Camat Rajagaluh
197	Kecamatan Banjaran	IKM	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	-	100	-	-	Camat Rajagaluh
198	Kecamatan Banjaran	IKM	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	100	-	-	Camat Rajagaluh
199	Kecamatan Banjaran	IKM	Terlayaninya permohonan kependudukan	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	100	-	-	-	Camat Rajagaluh
200	Kecamtan ligung	IKM	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	1	1	1	1	Camat Rajagaluh
201	Kecamtan ligung	IKM	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet		3	3	3	3	Camat Rajagaluh
202	Kecamtan ligung	IKM	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan yang terpelihara dengan baik	8	-	-	-	Camat Rajagaluh
203	Kecamtan ligung	IKM	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	-	-	-	Camat Rajagaluh
204	Kecamtan ligung	IKM	Tersedianya jasa pelayanan, keamanan dan kebersihan kantor	Jumlah waktu unit kerja yang terlayani jasa pelayanan, keamanan dan kebersihan kantor	3	3	3	3	Camat Rajagaluh
205	Kecamtan ligung	IKM	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1	-	-	Camat Rajagaluh
206	Kecamtan ligung	IKM	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	1	1	1	1	Camat Rajagaluh
207	Kecamtan ligung	IKM	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah waktu Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	3	3	3	3	Camat Rajagaluh
208	Kecamtan ligung	IKM	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah Lansia yang Terpantau	-	-	-	88	Camat Rajagaluh
209	Kecamtan ligung	IKM	Terlayaninya permohonan administrasi pelayanan bidang pemerintahan	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	-	100	-	-	Camat Rajagaluh
210	Kecamtan ligung	IKM	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	19	-	Camat Rajagaluh
211	Kecamtan ligung	IKM	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	-	-	19	Camat Rajagaluh
212	Kecamtan ligung	IKM	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	19	-	-	Camat Rajagaluh
213	Kecamtan ligung	IKM	Terpantaunya potensi gangguan trantibum	Jumlah potensi gangguan tantribum yang terpantau melalui patroli	-	-	19	-	Camat Rajagaluh
214	Kecamtan ligung	IKM	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBN	-	-	19	-	Camat Rajagaluh
215	Kecamtan ligung	IKM	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	19	-	Camat Rajagaluh
216	Kecamtan ligung	IKM	Terbinanya desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	-	-	190	Camat Rajagaluh
217	Kecamtan ligung	IKM	Disepakatinya usulan Perencanaan Pembangunan hasil musrenbang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrenbang	19	-	-	-	Camat Rajagaluh
218	Kecamtan ligung	IKM	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	19	-	-	Camat Rajagaluh
219	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1	-	-	-	Camat Rajagaluh
220	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat Rajagaluh
221	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Camat Rajagaluh
222	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat Rajagaluh
223	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	-	-	-	Camat Rajagaluh
224	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	-	1	-	-	Camat Rajagaluh
225	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	16	16	16	16	Camat Rajagaluh
226	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	-	-	-	Camat Rajagaluh
227	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	16	-	16	-	Camat Rajagaluh
228	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	0.25	0.25	0.25	0.25	Camat Rajagaluh
229	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	0.25	0.25	0.25	0.25	Camat Rajagaluh
230	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	0.25	0.25	0.25	0.25	Camat Rajagaluh
231	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	1	-	-	-	Camat Rajagaluh
232	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	-	-	1	-	Camat Rajagaluh
233	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	3	3	3	3	Camat Rajagaluh
234	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Pelayanan Tenaga Kebersihan Kantor	3	3	3	3	Camat Rajagaluh
235	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	0.5	0.5	-	-	Camat Rajagaluh
236	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	0.25	0.25	0.25	0.25	Camat Rajagaluh
237	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	0.5	-	0.5	-	Camat Rajagaluh
238	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	-	3	-	-	Camat Rajagaluh
239	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	1	-	-	Camat Rajagaluh
240	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	0.25	0.25	0.25	0.25	Camat Rajagaluh
241	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	-	13	-	Camat Rajagaluh
242	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	13	-	Camat Rajagaluh
243	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	65	65	65	65	Camat Rajagaluh
244	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	-	50	-	50	Camat Rajagaluh
245	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	100	-	-	-	Camat Rajagaluh
246	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	0.25	0.25	0.25	0.25	Camat Rajagaluh
247	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	60	30	30	-	Camat Rajagaluh
248	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	13	-	-	Camat Rajagaluh
249	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	13	-	-	Camat Rajagaluh
250	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	3	3	3	3	Camat Rajagaluh
251	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terpantaunya Potensi Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	1	1	-	-	Camat Rajagaluh
252	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	-	13	-	-	Camat Rajagaluh
253	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat Rajagaluh
254	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	13	-	-	Camat Rajagaluh
255	Kecamatan Rajagaluh	IKM	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	13	-	-	Camat Rajagaluh
256	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Tersusunnya data calon penerima bantuan iuran jaminan kesehatan	Jumlah dokumen data calon penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
257	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Tersalurkannya bantuan perlindungan sosial	Jumlah PPKS yang menerima bantuan perlindungan sosial	5541	5541	5541	5541	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
258	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Terlayaninya permohonan rekomendasi rujukan orang terlantar	Persentase permohonan rekomendasi rujukan orang terlantar yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
259	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Terlayaninya permohonan rekomendasi rujukan orang terlantar	Persentase permohonan rekomendasi rujukan orang terlantar yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
260	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Terlayaninya permohonan rekomendasi rujukan orang terlantar	Persentase permohonan rekomendasi rujukan orang terlantar yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
261	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Tersalurkannya bantuan rehabilitasi	Jumlah PPKS yang menerima bantuan perlindungan sosial	-	150	-	-	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
262	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Terpantaunya pemanfaatan bantuan rehabilitasi	Jumlah PPKS yang memanfaatkan rehabilitasi sesuai ketentuan	-	-	830	-	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
263	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Tersalurkanya stimulan bagi PSKS	Jumlah PSKS yang menerima stimulan	25	25	25	25	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
264	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Tersalurkanya bantuan modal usaha	Jumlah PPKS yang menerima bantuan modal	-	100	-	-	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
265	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Tersedianya bantuan bagi PPKS korban bencana	Persentase PPKS korban bencana yang menerima bantuan	25	25	25	25	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
266	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Tersedianya bantuan bagi PPKS korban bencana	Persentase PPKS korban bencana yang menerima bantuan	-	100	-	-	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
267	Dinas Sosial	Persentase penurunan PPKS	Tersalurkanya stimulan bagi Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima stimulan	25	25	25	25	Kepala Dinas Sosial Badan Keuangan dan Aset Daerah
268	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya Rencana Kebutuhan pegawai	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan	-	-	-	1	Kepala Badan
269	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terlayaninya permohonan pensiun	Persentase permohonan pensiun yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Badan
270	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terseleksinya PNS dan PPPK	Jumlah CPNS dan PPPK yang lulus sesuai formasi	-	-	-	997	Kepala Badan
271	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terpeliharanya aplikasi SMART	Jumlah aplikasi yang terpelihara	-	-	1	-	Kepala Badan
272	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Diterapkannya aplikasi SMART	Jumlah aplikasi yang diterapkan	-	1	-	-	Kepala Badan
273	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Update nya data kepegawaian	Jumlah data yang termutakhirkan	-	-	-	1	Kepala Badan
274	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terverifikasinya nilai SKP	Jumlah PD yang PNS nya terverifikasi nilai SKP	-	-	-	57	Kepala Badan
275	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terauditnya SKP	Jumlah PD yang PNSnya teraudit SKP	-	-	-	57	Kepala Badan
276	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersosialisaikannya budaya berakhlak kepada ASN	Jumlah ASN yang tersosialisasi	-	-	11000	-	Kepala Badan
277	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terpantaunya budaya berakhlak ASN	Jumlah PD yang ASNnya terpantau menerapkan budaya berakhlak	-	-	-	57	Kepala Badan
278	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terseleksinya ASN penerima penghargaan	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	-	-	-	9	Kepala Badan
279	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terbinanya disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	2300	1300	4000	3400	Kepala Badan
280	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin	Persentase kasus pelanggaran disiplin yang tertangani	-	-	-	-	Kepala Badan
281	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terlayaninya permohonan izin perceraian pegawai	Persentase permohonan izin perceraian pegawai yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Badan
282	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terpetakannya talenta JF	Jumlah JF yang terpetakan	-	106	730	-	Kepala Badan
283	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terujinya JF	Jumlah JF yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	217	-	Kepala Badan
284	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terbinanya JF tentang pengembangan karier	Jumlah JF yang terbina pengembangan karier	-	-	730	-	Kepala Badan
285	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terpetakannya talenta ASN	Jumlah ASN yang terpetakan	-	-	540	-	Kepala Badan
286	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terlayaninya permohonan kenaikan pangkat	Persentase permohonan kenaikan pengkat yang terlayani	6	74	-	20	Kepala Badan
287	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terseleksinya PNS yang mengajukan mutasi masuk	Persentase PNS yang mengajukan mutasi masuk yang terlayani	-	-	-	100	Kepala Badan
288	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	ASN ditempatkan berdasarkan manajemen talenta	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai manajemen talenta	-	25	50	25	Kepala Badan
289	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terseleksinya JPT secara terbuka	Jumlah JPT yang terseleksi secara terbuka	-	-	-	5	Kepala Badan
290	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terlatihnya ASN dalam kompetensi teknis dan sosiokultural	Jumlah ASN yang terlatih kompetensi teknis	-	-	5000	2000	Kepala Badan
291	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya gap kompetensi ASN	Jumlah dokumen gap kompetensi ASN yang tersusun	-	-	-	1	Kepala Badan
292	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terlayaninya permohonan rekomendasi pendidikan lanjutan ASN	Persentase permohonan rekomendasi pendidikan lanjutan ASN yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Badan
293	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Bertemunya ASN dengan lembaga beasiswa pendidikan	Jumlah ASN yang bertemu dengan lembaga beasiswa pendidikan	4	1	1	1	Kepala Badan
294	Badan Pendapatan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	-	-	-	Kepala Badan
295	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunya Dokumen RKA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	-	1	1	-	Kepala Badan
296	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunya Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	1	-	Kepala Badan
297	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya Dokumen DPA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Kepala Badan
298	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	1	Kepala Badan
299	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	Kepala Badan
300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Kepala Badan
301	Kecamtan ligung	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	-	-	-	1	Kepala Badan
302	Kecamtan ligung	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan
303	Kecamtan ligung	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	-	-	-	1	Kepala Badan
304	Kecamtan ligung	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan
305	Kecamtan ligung	Indeks Profesionalitas ASN	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	-	-	3	Kepala Badan
306	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	69	69	69	69	Kepala Badan
307	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	3	3	3	3	Kepala Badan
308	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terlatihnya ASN	Jumlah ASN yang terlatih	-	-	-	59	Kepala Badan
309	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	5	5	5	5	Kepala Badan
310	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	5	5	5	5	Kepala Badan
311	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	5	5	5	5	Kepala Badan
312	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	5	5	5	5	Kepala Badan
313	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	-	-	-	5	Kepala Badan
314	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Indeks Profesionalitas ASN	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	-	3	2	-	Kepala Badan
315	Kecamtan ligung	Indeks Profesionalitas ASN	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	-	-	16	Kepala Badan
316	Kecamtan ligung	Indeks Profesionalitas ASN	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	-	2	-	-	Kepala Badan
317	Kecamtan ligung	Indeks Profesionalitas ASN	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	1	-	3	-	Kepala Badan
318	Kecamtan ligung	Indeks Profesionalitas ASN	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	3	3	3	Kepala Badan
319	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya Rencana Kebutuhan pegawai	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan	-	-	-	1	Kepala Badan
320	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terlayaninya permohonan pensiun	Persentase permohonan pensiun yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Badan
321	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terseleksinya PNS dan PPPK	Jumlah CPNS dan PPPK yang lulus sesuai formasi	-	-	-	997	Kepala Badan
322	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terpeliharanya aplikasi SMART	Jumlah aplikasi yang terpelihara	-	-	1	-	Kepala Badan
323	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Diterapkannya aplikasi SMART	Jumlah aplikasi yang diterapkan	-	1	-	-	Kepala Badan
324	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Update nya data kepegawaian	Jumlah data yang termutakhirkan	-	-	-	1	Kepala Badan
325	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terverifikasinya nilai SKP	Jumlah PD yang PNS nya terverifikasi nilai SKP	-	-	-	57	Kepala Badan
326	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terauditnya SKP	Jumlah PD yang PNSnya teraudit SKP	-	-	-	57	Kepala Badan
327	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersosialisaikannya budaya berakhlak kepada ASN	Jumlah ASN yang tersosialisasi	-	-	11000	-	Kepala Badan
328	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terpantaunya budaya berakhlak ASN	Jumlah PD yang ASNnya terpantau menerapkan budaya berakhlak	-	-	-	57	Kepala Badan
329	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terseleksinya ASN penerima penghargaan	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	-	-	-	9	Kepala Badan
330	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terbinanya disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	2300	1300	4000	3400	Kepala Badan
331	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin	Persentase kasus pelanggaran disiplin yang tertangani	-	-	-	-	Kepala Badan
332	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terlayaninya permohonan izin perceraian pegawai	Persentase permohonan izin perceraian pegawai yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Badan
333	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terpetakannya talenta JF	Jumlah JF yang terpetakan	-	106	730	-	Kepala Badan
334	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terujinya JF	Jumlah JF yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	217	-	Kepala Badan
335	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terbinanya JF tentang pengembangan karier	Jumlah JF yang terbina pengembangan karier	-	-	730	-	Kepala Badan
336	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terpetakannya talenta ASN	Jumlah ASN yang terpetakan	-	-	540	-	Kepala Badan
337	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terlayaninya permohonan kenaikan pangkat	Persentase permohonan kenaikan pengkat yang terlayani	6	74	-	20	Kepala Badan
338	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terseleksinya PNS yang mengajukan mutasi masuk	Persentase PNS yang mengajukan mutasi masuk yang terlayani	-	-	-	100	Kepala Badan
339	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	ASN ditempatkan berdasarkan manajemen talenta	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai manajemen talenta	-	25	50	25	Kepala Badan
340	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terseleksinya JPT secara terbuka	Jumlah JPT yang terseleksi secara terbuka	-	-	-	5	Kepala Badan
341	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terlatihnya ASN dalam kompetensi teknis dan sosiokultural	Jumlah ASN yang terlatih kompetensi teknis	-	-	5000	2000	Kepala Badan
342	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya gap kompetensi ASN	Jumlah dokumen gap kompetensi ASN yang tersusun	-	-	-	1	Kepala Badan
343	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terlayaninya permohonan rekomendasi pendidikan lanjutan ASN	Persentase permohonan rekomendasi pendidikan lanjutan ASN yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Badan
344	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Bertemunya ASN dengan lembaga beasiswa pendidikan	Jumlah ASN yang bertemu dengan lembaga beasiswa pendidikan	4	1	1	1	Kepala Badan
345	Badan Pendapatan Daerah	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	-	-	-	-	Kepala Badan
346	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersusunya Dokumen RKA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	-	1	1	-	Kepala Badan
347	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersusunya Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	1	-	Kepala Badan
348	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya Dokumen DPA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Kepala Badan
349	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	1	Kepala Badan
350	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	Kepala Badan
351	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Kepala Badan
352	Kecamtan ligung	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	-	-	-	1	Kepala Badan
353	Kecamtan ligung	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan
354	Kecamtan ligung	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	-	-	-	1	Kepala Badan
355	Kecamtan ligung	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan
356	Kecamtan ligung	Indeks Sistem Merit	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	-	-	3	Kepala Badan
357	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	69	69	69	69	Kepala Badan
358	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	3	3	3	3	Kepala Badan
359	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terlatihnya ASN	Jumlah ASN yang terlatih	-	-	-	59	Kepala Badan
360	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	5	5	5	5	Kepala Badan
361	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	5	5	5	5	Kepala Badan
362	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	5	5	5	5	Kepala Badan
363	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	5	5	5	5	Kepala Badan
364	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Sistem Merit	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	-	-	-	5	Kepala Badan
365	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Indeks Sistem Merit	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	-	3	2	-	Kepala Badan
366	Kecamtan ligung	Indeks Sistem Merit	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	-	-	16	Kepala Badan
367	Kecamtan ligung	Indeks Sistem Merit	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	-	2	-	-	Kepala Badan
368	Kecamtan ligung	Indeks Sistem Merit	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	1	-	3	-	Kepala Badan
369	Kecamtan ligung	Indeks Sistem Merit	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	3	3	3	Kepala Badan
370	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBN	-	-	16	-	Camat Jatiwangi
371	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	16	-	Camat Jatiwangi
372	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang Administrasi PKK	-	80	48	-	Camat Jatiwangi
373	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	-	-	100	-	Camat Jatiwangi
374	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar di wilayah Desa	Jumlah lansia yang terepantau di wilayah desa	-	48	-	-	Camat Jatiwangi
375	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya permohononan Administrasi Pelayanan dibidang Pemerintahan	Persentase permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani	-	-	100	-	Camat Jatiwangi
376	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah masyarakat yang terbina terkait Pembayaran PBB	64	-	-	-	Camat Jatiwangi
377	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	16	-	Camat Jatiwangi
378	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	16	-	-	Camat Jatiwangi
379	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	1	1	-	Camat Jatiwangi
380	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya Potensi Gangguan Trantibum	Jumlah potensi gangguan trantibum yang terpantau melalui patroli	-	1	-	-	Camat Jatiwangi
381	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa tentang pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang dibina	-	16	-	-	Camat Jatiwangi
382	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya Usulan Perencanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil Musrenbang	1	-	-	-	Camat Jatiwangi
383	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Kepemudaan	-	16	16	-	Camat Jatiwangi
384	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa melalui Lomba Desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	16	-	-	Camat Jatiwangi
385	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	2	-	-	-	Camat Jatiwangi
386	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1	-	-	-	Camat Jatiwangi
387	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	-	-	1	-	Camat Jatiwangi
388	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Camat Jatiwangi
389	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang tersusun	-	-	1	-	Camat Jatiwangi
390	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	-	-	-	1	Camat Jatiwangi
391	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ dan Profil Perangkat Daerah	Jumlah LKPJ dan Profil Perangkat Daerah yang Tersusun	2	-	-	-	Camat Jatiwangi
392	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya Gaji dan Tujangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	18	18	18	18	Camat Jatiwangi
393	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	-	-	-	1	Camat Jatiwangi
394	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesetan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan	1	1	1	1	Camat Jatiwangi
395	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya Permohonan Layanan Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	18	18	-	-	Camat Jatiwangi
396	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	1	1	1	1	Camat Jatiwangi
397	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	5	5	5	5	Camat Jatiwangi
398	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	1	1	1	1	Camat Jatiwangi
399	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Logistik	4	4	4	4	Camat Jatiwangi
400	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	1	1	1	1	Camat Jatiwangi
401	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	1	1	1	1	Camat Jatiwangi
402	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	-	1	1	-	Camat Jatiwangi
403	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Layanan Internet, telepon, air dan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuh kebutuhan layanan Internet, telepon, air dan listrik	1	1	1	1	Camat Jatiwangi
404	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi jasa Keamanan Kantor dan Kebersihan Kantor	1	1	1	1	Camat Jatiwangi
405	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1	1	1	-	Camat Jatiwangi
406	Kecamatan Jatiwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	-	1	-	Camat Jatiwangi
407	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terlayaninya Permohonan Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Bantuan hukum	Persentase Pemohon Bantuan Hukum yang terlayani	-	30	30	30	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
408	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terbinanya Desa Sadar Hukum	Jumlah Desa yang terbina	-	-	4	4	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
409	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terbinanya Keluarga Sadar Hukum	Jumlah Keluarga yang terbina Sadar Hukum	-	-	100	100	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
410	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersosialisasikannya RANHAM	Jumlah RANHAM yang disosialisasikan	-	1	2	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
411	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terlatihnya Pegawai BUMD tentang Manajemen Operasional	Jumlah Pegawai yang mendapat Pelatihan/Bimtek	-	-	25	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
412	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terpantaunya Kinerja BUMD	Jumlah Aset Laba BUMD	-	-	-	4	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
413	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya Dokumen Kajian Laporan Kinerja dan Keuangan Tahun Berjalan	Jumlah Dokumen Kajian Laporan Kinerja dan Keuangan Tahun Berjalan yang Terverifikasi	3	3	3	3	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
414	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya Dokumen Kajian Rencana Kinerja dan Keuangan BUMD	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja dan Keuangan BUMD yang terverifikasi	3	3	3	3	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
415	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya Kajian Kebijakan Bidang Ekonomi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi	1	1	3	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
416	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan DBHCHT	Jumlah Kebijakan yang disusun	-	-	3	3	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
417	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terpantaunya Implementasi Kebijakan Bidang Ekonomi	Jumlah Koordinasi dengan OPD terkait Bidang Ekonomi	-	2	2	2	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
418	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terestrukturisasinya Tim TPID dan TPAKD	Jumlah Tim	-	-	2	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
419	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya Kajian Kebijakan Pengendalian Inflasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	-	1	1	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
420	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terpantaunya Implementasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	Jumlah Koordinasi dengan OPD terkait Pengendalian Inflasi	3	3	3	3	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
421	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya Data Produktifitas Pangan, Harga Pangan, dan Stok Pangan Bahan Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Inflasi	Jumlah Data Produktifitas Pangan, Harga Pangan, dan Stok Pangan Bahan Kajian Kebijakan Bidang Pengendalian Inflasi yang tersusun	3	3	3	3	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
422	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya Kajian Kebijakan Bidang Pemerintahan	:Jumlah Kajian yang Tersusun	-	1	-	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
423	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersosialisasikannya Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan yang Tersosialisasikan	-	-	-	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
424	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terpantaunya Implementasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan yang Terpantau	-	-	-	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
425	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya LPPD	Jumlah LPPD yang tersusun	-	-	1	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
426	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ tersusun	-	-	-	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
427	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terpantaunya Penerapan SPM urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Dasar	Jumlah SPM yang terpantau	-	-	1	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
428	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terlayaninya permohonan administrasi kerjasama	Jumlah Permohonan yang terlayani	-	2	2	2	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
429	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terverifikasinya usulan kerjasama	Jumlah pemohon kerjasama daerah yang dikaji	-	2	2	2	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
430	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terevaluasinya kerjasama	Jumlah kerjasama yang dievaluasi dan ditindaklanjuti	-	2	2	2	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
431	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terlayaninya Kebutuhan Administrasi Pimpinan	Jumlah Kebutuhan yang Terlayani	3	3	3	3	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
432	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terbinanya Kecamatan melalui Lomba Kecamatan Bidang Pelayanan Administrisasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Kompetisi	-	-	1	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
433	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terevaluasinya Kecamatan tentang Pemenuhan Standar Kecamatan dan Desa	Jumlah Kecamatan dan Desa yang Memenuhi Standar	-	-	-	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
434	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Diusulkannya Pemekaran Kecamatan	Jumlah Usulan	-	-	-	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
435	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terbinanya Masjid tentang Manajemen Masjid	Jumlah Pengurus Masjid yang dibina	2	6	8	10	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
436	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersalurkannya Bantuan Hibah kepada Lembaga Non Pemerintah	Jumlah Bantuan Hibah	3	10	15	15	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
437	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersalurkannya Bantuan Insentif bagi Tokoh Agama	Jumlah Tokoh Agama yang Mendapat Bantuan Insentif	3	10	15	15	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
438	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersalurkannya Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan melalui Safari Keagamaan	Jumlah Tempat Ibadah yang Terfasilitasi	3	10	15	15	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
439	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terbinanya Masyarakat tentang Mental Spriritual melalui Pengajian Rutin	Jumlah Pengajian Rutin	3	3	3	3	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
440	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terbinanya Masyarakat tentang Nilai Mental dan Spiritual melalui Kegiatan Hari Jadi Majalengka	Jumlah Kegiatan Rangkaian Hari Jadi Majalengka	-	4	-	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
441	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terbinanya Masyarakat tentang Nilai Mental dan Spiritual melalui Kegiatan HUT RI Tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan pada Peringatan HUT RI Tingkat Kabupaten	-	-	1	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
442	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersalurkannya Bantuan Sarana Prasarana melalui Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Peringatan Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan	1	1	-	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
443	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Ikut sertanya Khafilah dalam MTQ Tingkat Provinsi	Jumlah Khafilah yang Ikut serta dalam MTQ Tingkat Provinsi	-	1	-	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
444	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terbinanya Masyarakat melalui MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah Kecamatan yang Mengikuti MTQ	-	-	26	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
445	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terbinanya Masyarakat tentang Nilai Mental dan Spiritual melalui Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah PHBI yang dilaksanakan	2	1	1	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
446	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Terbinanya Masyarakat tentang Nilai Mental dan Spiritual melalui Pendampingan Ibadah Haji	Jumlah Jemaah Haji yang Terbina Mental dan Spiritual melalui Pendampingan Jemaah Haji	-	1300	-	-	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
447	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya Kajian Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kajian Kebijakan yang tersusun	-	-	-	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
448	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Disepakatinya Upaya bersama dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Kesepakatan dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat	-	-	-	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
449	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Disepakatinya Upaya bersama dalam Mewujudkan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat	Jumlah Dokumen Kesepakatan dalam Mewujudkan Lingkungan Sekolah/Madrasyah Sehat	-	-	-	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
450	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Disepakatinya Upaya Bersama dalam Mewujudkan Majalengka bebas AIDS	Jumlah Dokumen Kesepakatan dalam Mewujudkan Majalengka Bebas AIDS	-	-	-	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
451	Sekretariat Daerah	Nilai RB General	Tersusunnya Kajian Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kajian Kebijakan yang Tersusun	-	-	-	1	Bagian Organisasi Bagian Ekbang
452	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Diterimanya dana transfer	Jumlah jenis dana transferyang diterima	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
453	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen administrasi dana transfer	Jumlah dokumen administrasidana transfer	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
454	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terkompilasinya data dan informasi program strategis daerah	Jumlah data dan informasi program strategis yang terkompilasi	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
455	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terinformasikannya program strategis daerah untuk mendorong Bankeu ke Provinsi	Jumlah program strategis daerah yang terinformasikan ke Provinsi untuk mendorong Bankeu	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
456	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terkompilasinya data dan informasi program strategis daerah	Jumlah data dan informasi program strategis yang terkompilasi	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
457	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terinformasikannya program strategis daerah untuk mendorong DAK ke Kemenkeu	Jumlah program strategis daerah yang terinformasikan ke Kemenkeu untuk mendorong DAK	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
458	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terkompilasinya data dan informasi kebutuhan pelayanan dasar	Jumlah data dan informasi program kebutuhan pelayanan dasar yang terkompilasi	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
459	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terinformasikannya kebutuhan pelayanan dasar untuk mendorong DAU ke Kemenkeu	Jumlah kebutuhan pelayanan dasar yang terinformasikan ke Kemenkeu untuk mendorong DAU	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
460	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya rencana target pendapatan daerah	Jumlah dokumen rencana target penerimaan pendapatan asli daerah APBD murni N+1	2	2	2	2	Kepala Badan Pendapatan Daerah
461	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Inovasi Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	-	-	3	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
462	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya usulan regulasi layanan dan pendapatan daerah	Jumlah usulan regulasi layanan dan pendapatan daerah yang tersedia	1	1	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
463	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terjalinnya kerjasama pelayanan dan pendapatan asli daerah dengan pihak lain	Jumlah dokumen kerjasama terkait layanan dan pendapatan daerah	-	-	2	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
464	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersosialisasikannya kebijakan pajak daerah	jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kebijakan pajak daerah	1111	1111	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
465	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Dokumen Penghitungan dasar Pengenaan dan rekapitulasi penetapan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang ditetapkan besaran pajaknya	632	632	632	634	Kepala Badan Pendapatan Daerah
466	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terverifikasinya laporan omset hasil self assessment	Jumlah laporan omset hasil self assessment yang diverifikasi	1750	1750	1750	1750	Kepala Badan Pendapatan Daerah
467	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Diterimanya pembayaran pajak daerah	Persentase pembayaran pajak daerah yang diterima	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
468	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Rekomendasi atas Wajib Pajak yang mengajukan keberatan dan /atau keringanan Pajak Daerah	Persentase Permohonan Keberatan dan /atau keringanan Pajak Daerah Yang Terlayani	12	12.5	13	11.02	Kepala Badan Pendapatan Daerah
469	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan administrasi dan konsultasi pajak daerah	Persentase layanan administrasi dan konsultasi pajak daerah yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Badan Pendapatan Daerah
470	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Ditetapkannya besaran NJOP	Jumlah objek pajak yang ditetapkan besaran NJOP	244000	244000	244000	256381	Kepala Badan Pendapatan Daerah
471	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terevaluasinya data realisasi retribusi	Jumlah laporan realisasi Retribusi yang terevaluasi	3	3	3	3	Kepala Badan Pendapatan Daerah
472	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terinputnya Data Pendapatan Daerah pada Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK	Jumlah Dokumen DataPendapatan Daerah yang terinput pada Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK yang di input	2	2	2	2	Kepala Badan Pendapatan Daerah
473	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terbinanya PD pemungut pajak tentang tindak lanjut rekomendasi peningkatan target pajak	Jumlah PD pemungut pajak yang terbina tentang tindak lanjut rekomendasi peningkatan target pajak	26	26	26	26	Kepala Badan Pendapatan Daerah
474	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tertagihnya Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan	jumlah laporan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak yang tertagih	1	1	1	1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
475	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terevaluasinya realisasi pajak	Jumlah dokumen realisasi target pajak yang terevaluasi	1	1	1	1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
476	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	-	-	2	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
477	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
478	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	-	1	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
479	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
480	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	-	1	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
481	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
482	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja	1	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
483	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen cascading	Jumlah dokumen cascading yang disusun	1	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
484	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen rencana aksi	Jumlah dokumen rencana aksi yang disusun	1	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
485	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen IKU	Jumlah dokumen IKU yang disusun	1	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
486	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja SKPD	Jumlah lapotan evaluasi kinerja SKPD	1	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
487	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya dokumen pengukuran kinerja	Jumlah dokumen pengukuran kinerja	1	1	1	1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
488	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	-	1	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
489	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya neraca aset	Jumlah aset yang tercatat	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
490	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terdistribusinya gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	29	29	29	29	Kepala Badan Pendapatan Daerah
491	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya komponen alat listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0.5	-	0.5	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
492	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	-	1	2	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
493	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	1	1	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
494	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	7	6	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
495	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Bahan logistik Kantor	Jumlah Jumlah unit kerja yang terpenuhi bahan logistik kantor	4	4	4	4	Kepala Badan Pendapatan Daerah
496	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
497	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
498	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	1	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
499	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	85	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
500	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	29	29	29	29	Kepala Badan Pendapatan Daerah
501	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya Layanan Air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan air	1	1	1	1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
502	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan Listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	1	1	1	1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
503	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	1	1	1	1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
504	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	1	4	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
505	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi peralatan dan perlengkapan kantornya	4	4	4	4	Kepala Badan Pendapatan Daerah
506	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpenuhinya kegiatan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	6	6	7	Kepala Badan Pendapatan Daerah
507	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah unit bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	2	2	2	Kepala Badan Pendapatan Daerah
508	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terlatihnya ASN	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	2	3	2	3	Kepala Badan Pendapatan Daerah
509	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	1	1	1	1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
510	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersedianya layanan umum kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi jasa pelayanan umum kantor	4	4	4	4	Kepala Badan Pendapatan Daerah
511	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Pendapatan Daerah
512	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tertanganinya permohonan surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat-menyurat yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Pendapatan Daerah
513	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpeliharanya kendaraan operasional atau lapangan dan pajak kendaraan yang dibayar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5	5	5	8	Kepala Badan Pendapatan Daerah
514	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	1	-	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
515	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Tersusunnya data potensi Wajib Pajak	Jumlah dokumen potensi wajib pajak	1	1	1	1	Kepala Badan Pendapatan Daerah
516	Badan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Terpeliharanya Aplikasi Sistem Pendapatan	Jumlah Aplikasi Sistem Pendapatan yang dipelihara	1	1	1	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah
517	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	-	1	1	1	Sekretaris DPRD
518	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersedia	-	-	-	1	Sekretaris DPRD
519	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersedia	-	-	1	-	Sekretaris DPRD
520	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersedia	1	-	-	-	Sekretaris DPRD
521	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersedia	-	1	-	-	Sekretaris DPRD
522	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja	-	1	-	-	Sekretaris DPRD
523	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersusunnya LKIP perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP yang tersusun	1	1	1	1	Sekretaris DPRD
524	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan tunjangan yang terpenuhi	25	25	25	25	Sekretaris DPRD
525	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tersusun	-	2	1	-	Sekretaris DPRD
526	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersusun Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	1	-	Sekretaris DPRD
527	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	-	1	-	1	Sekretaris DPRD
528	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang terlayani medical check up	-	50	50	-	Sekretaris DPRD
529	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Terpenuhi Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	50	50	50	50	Sekretaris DPRD
530	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Presentase anggota DPRD yang menerima hak keuangan	25	25	25	25	Sekretaris DPRD
531	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan perlengkapan kantor	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
532	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	53	53	53	53	Sekretaris DPRD
533	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Terlatihnya pegawai Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Sekretaris DPRD yang Meningkat Kompetensinya	26	26	26	26	Sekretaris DPRD
534	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
535	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Peralatan danPerlengkapan Kantor	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
536	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
537	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Bahan Logistik Pimpinan	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
538	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Barang Cetakan	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
539	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
540	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
541	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Unit Kerja yang Terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
542	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	13	13	13	13	Sekretaris DPRD
543	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
544	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Terpeliharanya Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
545	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi DPRD yang Terfasilitasi	7	7	7	7	Sekretaris DPRD
546	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Perangkat Daerah yang Terfasilitasi	56	56	56	56	Sekretaris DPRD
547	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	1	1	1	1	Sekretaris DPRD
548	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya akomodasi dan administrasi penyusunan Penjelasan, Keterangan, Naskah Akademik	Jumlah kajian Naskah Akademik yang terpenuhi kebutuhan akomodasi dan administrasi	1	1	1	2	Sekretaris DPRD
549	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Rapat untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase kebutuhan rapat yang terpenuhi	25	25	25	25	Sekretaris DPRD
550	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Rapat untuk pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	Persentase kebutuhan rapat bapemperda yang terpenuhi	25	25	25	25	Sekretaris DPRD
551	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-	1	1	-	Sekretaris DPRD
552	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Terpublikasikannya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terpublikasi	3	3	3	3	Sekretaris DPRD
553	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Termobilisasinya Pimpinan dan Anggota DPRD ke lokus Study Banding antar daerah dan konsultasi	Presentase anggota Pimpinan dan Anggota DPRD ke lokus Study Banding Antar Daerah dan konsultasi	25	25	25	25	Sekretaris DPRD
554	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Rapat untuk pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perangkat Daerah yang Terfasilitasi Rapat Pembahasan KUA dan PPAS	-	-	56	-	Sekretaris DPRD
555	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Rapat untuk pembahasan APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Terfasilitasi Rapat Pembahasan APBD	-	56	56	-	Sekretaris DPRD
556	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Terselenggaranya Rapat untuk pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat yang diselenggarakan	-	-	1	-	Sekretaris DPRD
557	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Rapat untuk pembahasan Pertanggungjawaban APBD Perubahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terfasilitasi Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Perubahan	-	56	-	-	Sekretaris DPRD
558	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya acara untuk kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terfasilitasi Kegiatan Reses	50	50	50	-	Sekretaris DPRD
559	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya acara untuk kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terfasilitasi Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	50	50	50	-	Sekretaris DPRD
560	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IKM DPRD	Tersedianya Rapat untuk pembahasan Penyusunan Kode Etik	Persentase kebutuhan rapat yang terpenuhi	50	-	50	-	Sekretaris DPRD
561	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersosialisasikannya Layanan Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara Tatap Muka kepada penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100	100	100	100	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
562	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
563	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terlatihnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	204	153	153	153	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
564	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terevakuasi Korban Bencana dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Persentase Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50	5	15	30	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
565	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000	1000	1000	1000	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
566	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terpantaunya Rehabillitasi dan Rekontruksi	Jumlah Penyelesasian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang di legalkan	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
567	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
568	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
569	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
570	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
571	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Peruabahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
572	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
573	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
574	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	-	1	-	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
575	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang Terdistribusi Gaji dan Tunjangan	4	4	3	3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
576	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Kegiatan	Presentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	-	-	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
577	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Kegiatan	Presentase Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayaran	-	-	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
578	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
579	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersusunnya Neraca Aset	Jumlah Aset yang tercatat	-	-	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
580	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
581	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
582	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersedianya Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
583	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Penyediaan Peralatan Rumah Tanggaisediakan	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
584	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
585	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
586	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
587	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
588	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Menyurat	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
589	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
590	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	11	11	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
591	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	19	21	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
592	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Tersusunnya DED jalan dan bangunan pelengkap jalan	Jumlah DED Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan	-	2	-	-	Bidang Bina Marga
593	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Jumlah database jalan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	-	-	-	1	Bidang Bina Marga
594	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Terpeliharanya jalan dan bangunan pelengkap jalan	Panjang jalan terpelihara secara berkala	-	25.52	25.52	25.52	Bidang Bina Marga
595	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Terpeliharanya jalan dan bangunan pelengkap jalan secara rutin	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	361.2	361.2	361.2	361.2	Bidang Bina Marga
596	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Terpeliharanya jembatan dan bangunan pelengkap jembatan secara berkala	Jumlah jembatan yang dipelihara berkala	-	9	9	9	Bidang Bina Marga
597	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Persentase gedung yang memiliki SLF	Tersusunnya dokumen perencanaan bangunan gedung negara	Tersusunnya dokumen perencanaan bangunan gedung negara	50	50	50	50	Bidang Tata Bangunan
598	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Terlayaninya Permohonan Surat KKKPR dan PKKPR	Persentase permohonan Surat KKKPR dan PKKPR yang terlayani	100	100	100	100	Bidang Tata Ruang
599	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Debit air termanfaatkan	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-	-	2	2	Bidang Sumber Daya Air
600	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Debit air termanfaatkan	Tersusunnya dokumen perencanaan jaringan irigasi, embung, waduk, situ, mata air	Jumlah DED jaringan irigasi, embung, waduk, situ, mata air	-	-	2.2	2.2	Bidang Sumber Daya Air
601	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Debit air termanfaatkan	Terpeliharanya jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	1.1	1.1	1.1	1.01	Bidang Sumber Daya Air
602	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Debit air termanfaatkan	Terpeliharanya jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	1.1	1.1	1.1	1.1	Bidang Sumber Daya Air
603	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Debit air termanfaatkan	Terbangunnya sumur bor	Jumlah sumur bor yang terbangun	-	-	3	3	Bidang Sumber Daya Air
604	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Ditetapkannya Peraturan Bupati Tentang Bantuan Sarana Prasarana Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan	1	1	1	1	Kepala Dinas
605	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersampaikannya Informasi terkait tentang bantuan keuangan sarana dan prasarana desa	Jumlah Pemerintah Desa yang mendapatkan informasi	330	330	330	330	Kepala Dinas
606	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terbangunnya Sarana dan Prasarana di Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terbangun	19	19	19	19	Kepala Dinas
607	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Lingkup sarana prasarana Desa	Jumlah sarana prasarana yang dibangun	19	19	19	19	Kepala Dinas
608	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terbinanya desa tentang Kerjasama antar desa	Jumlah desa yg terbina	5	5	5	5	Kepala Dinas
609	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terpantaunya Kerjasama antar desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten	Jumlah Desa yang Terpantau	5	5	5	5	Kepala Dinas
610	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tatacara Penyaluran ADD dan DBH	Jumlah Peraturan Bupati tentang Tatacara Penyaluran ADD dan DBH	1	1	1	1	Kepala Dinas
611	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terpantaunya data Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Data Aset dari Desa	-	-	330	330	Kepala Dinas
612	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terbinanya desa tentang Peningkatan Pendapatan dan Kekayaan Desa	Jumlah desa yang dibina	82	82	82	84	Kepala Dinas
613	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Ditetapkannya APBDes	Jumlah Dokumen Penetapan APBDes	82	82	82	84	Kepala Dinas
614	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terbinanya Aparatur Pemdes tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Keuangan	82	82	82	84	Kepala Dinas
615	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	25	25	25	25	Kepala Dinas
616	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang terlatih	3	3	3	3	Kepala Dinas
617	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	25	25	25	25	Kepala Dinas
618	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	25	25	25	25	Kepala Dinas
619	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	4	4	4	4	Kepala Dinas
620	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	3	3	3	3	Kepala Dinas
621	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	3	3	3	3	Kepala Dinas
622	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	3	3	3	3	Kepala Dinas
623	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	3	3	3	3	Kepala Dinas
624	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	3	3	3	3	Kepala Dinas
625	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	3	3	3	3	Kepala Dinas
626	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	25	25	25	25	Kepala Dinas
627	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	25	25	25	25	Kepala Dinas
628	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunnya laporan IKM Perangkat Daerah	Jumlah laporan IKM Perangkat Daerah yang disusun	40	-	-	-	Kepala Dinas
629	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terseleksinya desa pada lomba Desa	Jumlah desa yang terseleksi pada lomba desa	6	6	6	8	Kepala Dinas
630	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tatacara Penyaluran DD dan BankeuDesa	Jumlah Peraturan Bupati	-	-	1	-	Kepala Dinas
631	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terverifikasi kelengkapan berkas usulan DD dan Bankeu Desa	Jumlah usulan DD dan Bankeu Desa terverifikasi	82	82	82	84	Kepala Dinas
632	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terbinanya Pengelola BUMDesa tentang Peningkatan strata BUMDesa	Jumlah Pengelola BUMDesa Yang dilatih	82	82	84	82	Kepala Dinas
633	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersampaikannya Informasi terkait Giat Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Desa yang mendapatkan informasi terkait Giat Bulan Bhakti Gotong Royong	82	82	82	84	Kepala Dinas
634	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersampaikannya informasi terkait Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK yang mendapatkan informasi terkait Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	92	92	92	94	Kepala Dinas
635	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Adat Desa	Jumlah Data Sarana dan Prasana	-	-	10	-	Kepala Dinas
636	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersampaikannya Informasi terkait Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ke Pemerintah Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang mendapatkan informasi terkait Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	82	82	82	84	Kepala Dinas
637	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terseleksinya Inovasi Teknologi Tepat Guna untuk di Pamerkan	Jumlah Inovasi Teknologi Tepat Guna yang terseleksi pada Pemilihan Tekonologi Tepat Guna	1	1	1	1	Kepala Dinas
638	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
639	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunnya Dokumen PK	Jumlah Dokumen PK	1	1	1	1	Kepala Dinas
640	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tereviewnya Dokumen Renstra	Jumlah dokumen Renstra yang tereview	1	1	1	1	Kepala Dinas
641	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunnya cascading	Jumlah dokumen cascading yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
642	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tereviewnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja yang tereview	1	1	1	1	Kepala Dinas
643	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tereviewnya rencana aksi	Jumlah dokumen rencana aksi yang tereview	1	1	1	1	Kepala Dinas
644	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
645	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunya Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
646	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunya Dokumen RUP	Jumlah dokumen RUP yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
647	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	1	1	1	1	Kepala Dinas
648	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
649	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tereviewnya Dokumen Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang Tereview	1	1	1	1	Kepala Dinas
650	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunnya Dokumen LPPD	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas
651	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	3	3	3	3	Kepala Dinas
652	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terpenuhinya SPM Gaji dan Tunjangan ASN yang menjadi SP2D tepat waktu	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	3	3	3	3	Kepala Dinas
653	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	100	-	-	-	Kepala Dinas
654	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Tersusunnya neraca aset	Jumlah Aset yang tercatat	25	25	25	25	Kepala Dinas
655	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	25	25	25	25	Kepala Dinas
656	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terlaksananya penelitian dan pencocokan bukti - bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan buku kas	Jumlah Dokumen Yang disortir	25	25	25	25	Kepala Dinas
657	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terlaksananya pemeriksaan barang secara rutin sesuai dengan bidang tugas	Jumlah kegiatan pemeriksaan barang	25	25	25	25	Kepala Dinas
658	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Mandiri	Terlaksananya penyusunan laporan Barang sesuai dengan pengadaan barang sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan Barang	25	25	25	25	Kepala Dinas
659	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten Majalengka	Jumlah Peta Potensi	-	-	-	1	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
660	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya Data dan Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Jumlah dokumen data dan Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
661	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya Konten Promosi	Jumlah Materi Promosi yang disusun	-	-	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
662	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terbangunnya Media Promosi Penanaman Modal	Jumlah Media Promosi yang dibangun	-	-	1	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
663	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terbangunnya Kerjasama Promosi dengan Provider	Jumlah kerjasama promosi dengan provider	-	1	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
664	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terawasinya Kegiatan Usaha yang dilakukan pelaku usaha sesuai NSPK Perizinan Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari para pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha	6	6	6	6	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
665	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terbinanya Pelaku Usaha yang sesuai dengan NSPK perizinan berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	183	183	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
666	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terselesaikannya Permasalahan dan Hambatan yangdihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	4	5	4	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
667	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya Data tentang perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penanaman Modal	-	-	-	2	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
668	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1	-	1	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
669	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunya Dokumen Perjanjian Kinerja	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	27	-	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
670	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	1	-	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
671	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tereviewnya Dokumen LPPD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD Perangkat Daerah	-	-	1	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
672	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tereviewnya Dokumen Renstra	Jumlah dokumen Renstra yang tereview	-	1	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
673	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunya Cascading	Jumlah dokumen Cascading yang tersusun	1	-	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
674	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tereviewnya Pohon Kinerja	Jumlah dokumen Pohon Kinerja yang tereview	1	-	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
675	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tereviewnya Rencana Aksi	Jumlah rencana aksi yang tereview	1	-	1	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
676	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	-	-	1	1	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
677	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya RKA dan RKA Perubahan	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	1	-	1	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
678	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya Dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	-	1	-	1	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
679	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya Dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	1	-	1	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
680	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunya dokumen RUP	Jumlah dokumen RUP yang tersusun	1	-	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
681	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tereviewnya dokumen Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Profil yang tereview	-	-	1	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
682	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusinya Gaji dan Tunjangan	-	27	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
683	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Persentase Permohonan layanan kepegawaian ASN yang tertangani	25	25	25	25	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
684	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	-	5	5	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
685	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya	1	1	2	1	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
686	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	1	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
687	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	2	-	2	2	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
688	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah laporan kebutuhan layanan internet yang terpenuhi	3	3	3	3	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
689	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersedianya layanan telepon	Jumlah laporan kebutuhan layanan telepon yang terpenuhi	0.03	3	3	3	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
690	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersedianya layanan Listrik	Jumlah laporan kebutuhan layanan listrik yang terpenuhi	3	3	3	3	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
691	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersedianya layanan Air	Jumlah laporan kebutuhan layanan listrik yang terpenuhi	3	3	3	3	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
692	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	1	-	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
693	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	1	1	1	2	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
694	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Jumlah ASN yang tertanganinya permohonan data dan informasi	27	-	-	-	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
695	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Jumlah laporan SPM yang berhasil menjadi SP2D	3	3	3	3	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
696	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Terpenuhinya kewajiban penerimaan kegiatan	Jumlah laporan SPM yang berhasil menjadi STS	3	3	3	3	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
697	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	1	1	1	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
698	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya Neraca Aset	Jumlah Dokumen Aset yang Tercatat	3	3	3	3	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
699	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	1	Ahli Madya Penata Kelola Penanaman Modal
700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen rancangan awal RKPD kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten	4	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
701	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen RKPD hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	Jumlah Dokumen RKPD hasil Musrenbang Kecamatan	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
702	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen rancangan RPJPD, dan RKPD Kabupaten hasil Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Rancangan RPJPD dan RKPD kabupaten hasil konsultasi publik	3	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
703	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terkompilasinya usulan program dan kegit	Jumlah Dokumen kompilasi usulan program dan kegiatan untuk dokumen rancangan renja perangkat daerah hasil forum Perangkat daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
704	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah hasil musrenbang kabupaten	Jumlah Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah hasil musrenbang kabupaten	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
705	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat daerah RKPD dan RPJPD yang ditapkan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Renja Perangkat daerah RKPD dan RPJPD yang ditetapkan sesuai ketentuan	1	1	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
706	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD	umlah Dokumen Telaahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
707	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Penguatan kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Majalengka	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Majalengka	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
708	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
709	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Telaahan RKP yang dijabarkan Kedalaman RKPD	Jumlah Dokumen telaahan RKP dan RKPD Provinsi ang dijabarkan dalam RKPD	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
710	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Rekomendasi Perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
711	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen data dan informasi kinerja pembangunan daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen data dan informasi kinerja pembangunan daerah yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
712	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terbinanya Perangkat daerah dalam Pemanfaataan data dan informasi pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang terbina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
713	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Profil pembangunan daerah	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
714	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia untuk RPJPD,RPJMD dan RKPD	Jumlah dokumen telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia untuk RPJPD,RPJMD dan RKPD	1	1	1	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
715	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan untuk RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan untuk RPJMD dan RKPD	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
716	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen Laporan Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah dokumen Laporan Percepatan Penurunan Stunting	1	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
717	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	Jumlah Dokumen laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	1	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
718	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen rencana aksi tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan	Jumlah Dokumen rencana aksi tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
719	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia	Jumlah dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia	1	2	1	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
720	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan	1	1	1	2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
721	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen PK	Jumlah Dokumen PK	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
722	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
723	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
724	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya cascading	Jumlah dokumen cascading yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
725	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
726	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya rencana aksi	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
727	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah Tersusunnya dokumen RKA	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
728	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunya Dokumen DPA	Jumlah Tersusunya Dokumen DPA	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
729	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunya Dokumen RUP	Jumlah Dokumen RUP yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
730	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
731	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunya Dokumen Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang Tereview	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
732	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen LKPJ	Jumlah Dokumen LKPJ yang Tersusun	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
733	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	38	38	38	38	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
734	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpenuhinya SPM Gaji dan Tunjangan ASN yang menjadi SP2D tepat waktu	jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	38	38	38	38	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
735	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terlaksananya pemeriksaan bukti dokumen Pembayaran Kegiatan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	10	10	10	10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
736	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
737	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	4	4	4	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
738	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya neraca aset	Jumlah Aset yang tercatat	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
739	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terlaksananya penyusunan laporan Barang sesuai dengan pengadaan barang sebagai bahan evaluasi	Jumlah kegiatan pemeriksaan barang	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
740	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terlaksananya pemeriksaan barang secara rutin sesuai dengan bidang tugas	Jumlah kegiatan pemeriksaan barang	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
741	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpenuhinya kewajiban pembayaran SPM yang berhasil menjadi SP2D	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	15	25	25	32	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
742	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Persentae permohonan layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
743	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	38	38	38	38	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
744	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	3	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
745	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	3	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
746	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
747	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan kantor	4	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
748	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	4	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
749	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tertanganinya permohonan data dan informas	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
750	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
751	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya laporan IKM Perangkat Daerah	Jumlah laporan IKM Perangkat Daerah yang disusun	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
752	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya logical framework kemampuan keuangan daerah, indikator capaian pertumbuhan ekonomi.PSDA dan Inflansi kerangka ekonomi daerah yang dijabarkan dalam RKPD,RPJMD dan RPJPD	Jumlah dokumen logical framework kemampuan keuangan daerah, indikator capaian pertumbuhan ekonomi.PSDA dan Inflansi kerangka ekonomi daerah yang dijabarkan dalam RKPD,RPJMD dan RPJPD	1	1	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
753	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunya logical framework RADPG dan Ekonomi Sirkular yang dijabarkan dalam RPJMD dan atau RPJPD	Jumlah dokumen logical framework RADPG dan Ekonomi Sirkular yang dijabarkan dalam RPJMD dan atau RPJPD	-	1	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
754	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen kajian analisis pemajuan kebudayaan dan persfektif ekonomi laporan telaahan isu strategis perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen kajian analisis pemajuan kebudayaan dan persfektif ekonomi laporan telaahan isu strategis perekonomian dan SDA	-	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
755	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya telaahan dinamika situasi infalansi pemanfataan ruang untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, pariwisata	Jumlah dokumen telaahan dinamika situasi infalansi pemanfataan ruang untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, pariwisata	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
756	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen rekomendasi perbaikan hasil asistensi perencanaan pembangunan daerah lingkup SDA	Jumlah Laporan dokumen rekomendasi perbaikan hasil asistensi perencanaan pembangunan daerah lingkup SDA	1	1	1	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
757	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayaha	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
758	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen rencana aksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di kabupaten majalengka	Jumlah dokumen rencana aksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di kabupaten majalengka	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
759	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayahan	1	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
760	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen rancangan awal RKPD kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten	4	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
761	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen RKPD hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	Jumlah Dokumen RKPD hasil Musrenbang Kecamatan	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
762	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen rancangan RPJPD, dan RKPD Kabupaten hasil Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Rancangan RPJPD dan RKPD kabupaten hasil konsultasi publik	3	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
763	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terkompilasinya usulan program dan kegit	Jumlah Dokumen kompilasi usulan program dan kegiatan untuk dokumen rancangan renja perangkat daerah hasil forum Perangkat daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
764	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah hasil musrenbang kabupaten	Jumlah Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah hasil musrenbang kabupaten	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
765	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat daerah RKPD dan RPJPD yang ditapkan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Renja Perangkat daerah RKPD dan RPJPD yang ditetapkan sesuai ketentuan	1	1	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
766	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD	umlah Dokumen Telaahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
767	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Penguatan kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Majalengka	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Majalengka	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
768	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
769	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Telaahan RKP yang dijabarkan Kedalaman RKPD	Jumlah Dokumen telaahan RKP dan RKPD Provinsi ang dijabarkan dalam RKPD	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
770	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Rekomendasi Perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
771	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen data dan informasi kinerja pembangunan daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen data dan informasi kinerja pembangunan daerah yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
772	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terbinanya Perangkat daerah dalam Pemanfaataan data dan informasi pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang terbina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
773	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Profil pembangunan daerah	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
774	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia untuk RPJPD,RPJMD dan RKPD	Jumlah dokumen telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia untuk RPJPD,RPJMD dan RKPD	1	1	1	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
775	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan untuk RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan untuk RPJMD dan RKPD	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
776	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen Laporan Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah dokumen Laporan Percepatan Penurunan Stunting	1	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
777	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	Jumlah Dokumen laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	1	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
778	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen rencana aksi tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan	Jumlah Dokumen rencana aksi tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
779	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia	Jumlah dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia	1	2	1	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
780	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan	1	1	1	2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
781	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen PK	Jumlah Dokumen PK	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
782	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
783	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
784	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya cascading	Jumlah dokumen cascading yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
785	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
786	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana aksi	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
787	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah Tersusunnya dokumen RKA	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
788	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunya Dokumen DPA	Jumlah Tersusunya Dokumen DPA	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
789	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunya Dokumen RUP	Jumlah Dokumen RUP yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
790	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
791	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunya Dokumen Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang Tereview	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
792	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen LKPJ	Jumlah Dokumen LKPJ yang Tersusun	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
793	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	38	38	38	38	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
794	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terpenuhinya SPM Gaji dan Tunjangan ASN yang menjadi SP2D tepat waktu	jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	38	38	38	38	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
795	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terlaksananya pemeriksaan bukti dokumen Pembayaran Kegiatan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	10	10	10	10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
796	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
797	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	4	4	4	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
798	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya neraca aset	Jumlah Aset yang tercatat	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
799	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan Barang sesuai dengan pengadaan barang sebagai bahan evaluasi	Jumlah kegiatan pemeriksaan barang	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terlaksananya pemeriksaan barang secara rutin sesuai dengan bidang tugas	Jumlah kegiatan pemeriksaan barang	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
801	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terpenuhinya kewajiban pembayaran SPM yang berhasil menjadi SP2D	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	15	25	25	32	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
802	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Persentae permohonan layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
803	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	38	38	38	38	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
804	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	3	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
805	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	3	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
806	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
807	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan kantor	4	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
808	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	4	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
809	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tertanganinya permohonan data dan informas	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
810	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
811	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan IKM Perangkat Daerah	Jumlah laporan IKM Perangkat Daerah yang disusun	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
812	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya logical framework kemampuan keuangan daerah, indikator capaian pertumbuhan ekonomi.PSDA dan Inflansi kerangka ekonomi daerah yang dijabarkan dalam RKPD,RPJMD dan RPJPD	Jumlah dokumen logical framework kemampuan keuangan daerah, indikator capaian pertumbuhan ekonomi.PSDA dan Inflansi kerangka ekonomi daerah yang dijabarkan dalam RKPD,RPJMD dan RPJPD	1	1	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
813	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunya logical framework RADPG dan Ekonomi Sirkular yang dijabarkan dalam RPJMD dan atau RPJPD	Jumlah dokumen logical framework RADPG dan Ekonomi Sirkular yang dijabarkan dalam RPJMD dan atau RPJPD	-	1	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
814	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen kajian analisis pemajuan kebudayaan dan persfektif ekonomi laporan telaahan isu strategis perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen kajian analisis pemajuan kebudayaan dan persfektif ekonomi laporan telaahan isu strategis perekonomian dan SDA	-	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
815	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya telaahan dinamika situasi infalansi pemanfataan ruang untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, pariwisata	Jumlah dokumen telaahan dinamika situasi infalansi pemanfataan ruang untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, pariwisata	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
816	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen rekomendasi perbaikan hasil asistensi perencanaan pembangunan daerah lingkup SDA	Jumlah Laporan dokumen rekomendasi perbaikan hasil asistensi perencanaan pembangunan daerah lingkup SDA	1	1	1	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
817	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayaha	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
818	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen rencana aksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di kabupaten majalengka	Jumlah dokumen rencana aksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di kabupaten majalengka	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
819	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka Yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanann pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayahan	1	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
820	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen rancangan awal RKPD kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten	4	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
821	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen RKPD hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	Jumlah Dokumen RKPD hasil Musrenbang Kecamatan	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
822	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya dokumen rancangan RPJPD, dan RKPD Kabupaten hasil Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Rancangan RPJPD dan RKPD kabupaten hasil konsultasi publik	3	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
823	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terkompilasinya usulan program dan kegit	Jumlah Dokumen kompilasi usulan program dan kegiatan untuk dokumen rancangan renja perangkat daerah hasil forum Perangkat daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
824	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah hasil musrenbang kabupaten	Jumlah Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah hasil musrenbang kabupaten	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
825	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat daerah RKPD dan RPJPD yang ditapkan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Renja Perangkat daerah RKPD dan RPJPD yang ditetapkan sesuai ketentuan	1	1	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
826	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD	umlah Dokumen Telaahan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
827	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Penguatan kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Majalengka	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Majalengka	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
828	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
829	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Telaahan RKP yang dijabarkan Kedalaman RKPD	Jumlah Dokumen telaahan RKP dan RKPD Provinsi ang dijabarkan dalam RKPD	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
830	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Rekomendasi Perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
831	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya dokumen data dan informasi kinerja pembangunan daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen data dan informasi kinerja pembangunan daerah yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
832	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terbinanya Perangkat daerah dalam Pemanfaataan data dan informasi pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang terbina dalam pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
833	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Profil pembangunan daerah	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
834	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia untuk RPJPD,RPJMD dan RKPD	Jumlah dokumen telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia untuk RPJPD,RPJMD dan RKPD	1	1	1	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
835	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan untuk RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen telaahan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan untuk RPJMD dan RKPD	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
836	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya dokumen Laporan Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah dokumen Laporan Percepatan Penurunan Stunting	1	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
837	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	Jumlah Dokumen laporan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	1	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
838	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen rencana aksi tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan	Jumlah Dokumen rencana aksi tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
839	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia	Jumlah dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pembangunan manusia	1	2	1	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
840	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi perbaikan hasil fasilitasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan	1	1	1	2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
841	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen PK	Jumlah Dokumen PK	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
842	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
843	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
844	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya cascading	Jumlah dokumen cascading yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
845	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
846	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya rencana aksi	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
847	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah Tersusunnya dokumen RKA	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
848	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunya Dokumen DPA	Jumlah Tersusunya Dokumen DPA	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
849	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunya Dokumen RUP	Jumlah Dokumen RUP yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
850	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
851	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunya Dokumen Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang Tereview	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
852	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen LKPJ	Jumlah Dokumen LKPJ yang Tersusun	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
853	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	38	38	38	38	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
854	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terpenuhinya SPM Gaji dan Tunjangan ASN yang menjadi SP2D tepat waktu	jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	38	38	38	38	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
855	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terlaksananya pemeriksaan bukti dokumen Pembayaran Kegiatan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	10	10	10	10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
856	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
857	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	4	4	4	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
858	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya neraca aset	Jumlah Aset yang tercatat	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
859	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terlaksananya penyusunan laporan Barang sesuai dengan pengadaan barang sebagai bahan evaluasi	Jumlah kegiatan pemeriksaan barang	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
860	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terlaksananya pemeriksaan barang secara rutin sesuai dengan bidang tugas	Jumlah kegiatan pemeriksaan barang	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
861	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terpenuhinya kewajiban pembayaran SPM yang berhasil menjadi SP2D	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	15	25	25	32	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
862	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Persentae permohonan layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
863	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	38	38	38	38	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
864	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	3	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
865	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	3	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
866	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
867	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan kantor	4	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
868	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	4	3	3	3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
869	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tertanganinya permohonan data dan informas	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
870	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
871	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya laporan IKM Perangkat Daerah	Jumlah laporan IKM Perangkat Daerah yang disusun	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
872	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya logical framework kemampuan keuangan daerah, indikator capaian pertumbuhan ekonomi.PSDA dan Inflansi kerangka ekonomi daerah yang dijabarkan dalam RKPD,RPJMD dan RPJPD	Jumlah dokumen logical framework kemampuan keuangan daerah, indikator capaian pertumbuhan ekonomi.PSDA dan Inflansi kerangka ekonomi daerah yang dijabarkan dalam RKPD,RPJMD dan RPJPD	1	1	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
873	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunya logical framework RADPG dan Ekonomi Sirkular yang dijabarkan dalam RPJMD dan atau RPJPD	Jumlah dokumen logical framework RADPG dan Ekonomi Sirkular yang dijabarkan dalam RPJMD dan atau RPJPD	-	1	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
874	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya dokumen kajian analisis pemajuan kebudayaan dan persfektif ekonomi laporan telaahan isu strategis perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen kajian analisis pemajuan kebudayaan dan persfektif ekonomi laporan telaahan isu strategis perekonomian dan SDA	-	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
875	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya telaahan dinamika situasi infalansi pemanfataan ruang untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, pariwisata	Jumlah dokumen telaahan dinamika situasi infalansi pemanfataan ruang untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, pariwisata	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
876	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya dokumen rekomendasi perbaikan hasil asistensi perencanaan pembangunan daerah lingkup SDA	Jumlah Laporan dokumen rekomendasi perbaikan hasil asistensi perencanaan pembangunan daerah lingkup SDA	1	1	1	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
877	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayaha	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
878	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya dokumen rencana aksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di kabupaten majalengka	Jumlah dokumen rencana aksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di kabupaten majalengka	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
879	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Kematangan Inovasi Darah	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perbaikan Hasil fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infastruktur dan Kewilayahan	1	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
880	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terbangunnya Fasilitas Angkutan Umum	Jumlah Fasilitas Angkutan Umum	-	-	1	2	Kepala Dinas
881	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpetakannya wilayah operasi angkutan umum	Jumlah dokumen kajian evaluasi trayek angkutan umum	-	-	0.5	0.5	Kepala Dinas
882	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Rencana Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1	1	1	Kepala Dinas
883	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terlaksananya Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/ Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Kepala Dinas
884	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Kepala Dinas
885	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Meningkatnya Ketersediaan angkutan umum orang dan barang	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Orang dan Angkutan Umum Barang	-	-	-	-	Kepala Dinas
886	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terbinanya masyarakat tentang keselamatan lalu lintas jalan	Jumlah pembinaan keselamatan lalu lintas jalan	-	-	0.5	0.5	Kepala Dinas
887	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terbinanya operator dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya beracun (B3)	Jumlah pembinaan keselamatan lalu lintas jalan	-	-	-	-	Kepala Dinas
888	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpasangnya alat uji kendaraan bermotor	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang terpasang	-	-	0.5	0.5	Kepala Dinas
889	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terujinya kendaraan bermotor yang wajib uji	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang teruji	-	-	-	-	Kepala Dinas
890	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terujinya kendaraan bermotor yang wajib uji	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang teruji	-	-	-	-	Kepala Dinas
891	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terbitnya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Diterbitkan	-	-	-	1	Kepala Dinas
892	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpeliharanya Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan yang terpelihara	1	3	3	4	Kepala Dinas
893	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang terpasang	-	1	1	1	Kepala Dinas
894	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	1	2	3	4	Kepala Dinas
895	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Perencanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	-	-	-	-	Kepala Dinas
896	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunnya Data dan Informasi Perhubungan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perhubungan	-	-	-	-	Kepala Dinas
897	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tertanganinya pelanggaran lalu lintas angkutan umum	Persentase pelanggaran angkutan umum yang ditangani	0.1	0.5	0.2	0.2	Kepala Dinas
898	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	0.25	0.5	0.25	Kepala Dinas
899	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpasangnya Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang terpasang	-	15	20	25	Kepala Dinas
900	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2	2	Kepala Dinas
901	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terverifikasinya Usulan Mendirikan Pelatihan Mengemudi dan Mobil Derek	Persentase rekomendasi izin usaha mendirikan pelatihan mengemudi dan mobil derek sesuai ketentuan	-	-	-	-	Kepala Dinas
902	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin untuk Jalan Kabupaten/ Kota)	Jumlah Dokumen Analisis Dampak Lalu lintas untuk jalan kabupaten yang terverivikasi	-	-	0.5	0.5	Kepala Dinas
903	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terverifikasinya dokumen analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah verifikasi permohonan dokumen analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang terlayani	-	-	-	-	Kepala Dinas
904	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terbangunnya Penerangan Jalan Umum	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Terbangun	-	-	4	479	Kepala Dinas
905	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan PJU	10	15	10	15	Kepala Dinas
906	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunnya Peta Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Dokumen PetaPemasangan PJU yangTersusun	-	-	-	-	Kepala Dinas
907	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpetakannya wilayah potensi parkir	Jumlah peta wilayah potensi parkir yang tersusun	-	-	-	-	Kepala Dinas
908	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terbinanya Juru parkir dan pengelola parkir	Jumlah juru parkir dan pengelola parkir yang terbina	-	-	-	-	Kepala Dinas
909	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terverifikasinya dokumen usulan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah dokumen usulan izin yang terverifikasi	0.1	0.4	0.25	0.25	Kepala Dinas
910	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terbangunya Fasilitas Terminal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Terminal yang Terbangun	-	-	-	-	Kepala Dinas
911	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpeliharanya terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah terminal yang terpelihara	-	0.1	0.4	0.5	Kepala Dinas
912	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terbinanya pengelola terminal	Jumlah pengelola terminal yang terbina	-	-	-	-	Kepala Dinas
913	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunnya rencana pembangunan terminal	Jumlah dokumen rencana pembangunan terminal yang tersusun	-	-	1	-	Kepala Dinas
914	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunya Dokumen Perjanjiian Kerja (PK) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjiian Kerja (PK) Perangkat Daerah	-	-	-	-	Kepala Dinas
915	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah	1	-	-	-	Kepala Dinas
916	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunya Dokumen RKA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-Perangkat Daerah	1	-	-	-	Kepala Dinas
917	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunya Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	-	-	-	1	Kepala Dinas
918	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunya Dokumen DPA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	-	-	-	1	Kepala Dinas
919	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunya Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	-	-	-	1	Kepala Dinas
920	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4	-	-	Kepala Dinas
921	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersusunya Dokumen LKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP Perangkat Daerah	-	1	-	-	Kepala Dinas
922	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terdistribusi Gaji dan Tunjangan	97	95	95	95	Kepala Dinas
923	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	-	0.9	0.05	0.05	Kepala Dinas
924	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Layanan Listrik	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Listrik	1	1	1	2	Kepala Dinas
925	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Hasil Pengadaan	1	1	1	-	Kepala Dinas
926	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	0.75	0.75	0.75	0.75	Kepala Dinas
927	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	0.5	0.5	0.5	0.5	Kepala Dinas
928	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang dan Cetakan Penggandaan	2	-	1	7	Kepala Dinas
929	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	-	3	2	2	Kepala Dinas
930	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpenuhinya Pelaksana Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksana Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	Kepala Dinas
931	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	-	-	-	4	Kepala Dinas
932	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang Terlayani Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	Kepala Dinas
933	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tertanganinya Permohonan Data dan Informasi	Jumlah Permohonan Data dan Informasi yang Tertangani	-	-	-	-	Kepala Dinas
934	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpenuhinya Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	2	2	1	Kepala Dinas
935	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainya	-	-	2	2	Kepala Dinas
936	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainya yang terpelihara	-	-	0.5	0.5	Kepala Dinas
937	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Terpelihara dengan Baik	2	3	3	2	Kepala Dinas
938	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang Terlayani Jasa Keamanan Kantor	-	-	-	-	Kepala Dinas
939	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Tertanganinya Permohonan Administrasi Surat Menyurat	Jumlah Permohonan Administrasi Surat Menyurat yang Tertangani	-	-	-	-	Kepala Dinas
940	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpenuhinya Penyedia Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Air	1	1	1	1	Kepala Dinas
941	Dinas Perhubungan	Tingkat Pelayanan Jalan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	7	8	7	8	Kepala Dinas
942	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersosialisasikannya perda dan perbup kepada masyarakat	Persentase potensi titik rawan pelanggaran perda dan perkada yang terdeteksi dini	100	100	100	100	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
943	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Diterima dan Dilaporkan nya Pengaduan Masyarakat Terkait Pengaduan Perda dan perbup	Presentase Pelanggaran Perda dan perbup Yang diterima dan dilaporkan	100	100	100	100	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
944	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tertanganinya Pelanggaran Perda	Jumlah Penanganan atas pengaduan pelanggaran Perda	12	12	13	13	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
945	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Disidiknya kasus pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan yang disusun	1	1	1	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
946	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Pimpinan dan VIP mendapatkan pengawalan	Persentase kebutuhan pengawalan pimpinan dan VIP yang terlayani	100	100	100	100	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
947	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Diterima dan dilaporkannya pengaduan masyarakat terkait gangguan trantibum	Persentase gangguan trantibum yang diterima dan dilaporkan	100	100	100	100	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
948	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Objek Vital mendapatkan pengamanan	Jumlah objek vital yang mendapatkan Pengamanan	5	5	5	0.05	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
949	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	PKL yang melanggar ditangkap dan di serahkan ke Perdagin untuk dibina	Persentase PKL yang melanggar ditangkap dan di serahkan ke Perdagin untuk dibina	100	100	100	100	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
950	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	ODGJ dan Gepeng ditangkap dan di serahkan ke Dinsos	Persentase ODGJ dan Gepeng yang ditangkap dan di serahkan ke dinsos	100	100	100	100	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
951	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Terpantaunya potensi rawan gangguan tantribum	Jumlah kecamatan yang terpantau potensi gangguan tantribum	7	7	7	7	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
952	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Disepakatinya rencana Pengamanan Hari-Hari Besar	Jumlah dokumen rencana pengamanan Hari-hari Besar	-	-	-	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
953	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Terpantaunya potensi rawan gangguan tantribum	Jumlah Laporan Patroli Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	1	1	1	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
954	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Pengunjuk rasa terpantau dan ditindak jika melakukan pelanggaran	Persentase Unjuk Rasa yang terpantau dan ditindak pelaku pelanggarannya	100	100	100	100	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
955	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
956	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Terbinanya Generasi Muda Dalam Pendidikan Politik	Jumlah Generasi Muda Yang Mendapatkan Pembinaan Dalam Pendidikan Politik	-	-	200	-	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
957	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Renjaperangkat daerah	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
958	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya RKA OPD	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
959	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
960	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya DPA OPD	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
961	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya DPA Perubahan OPD	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
962	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
963	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP OPD	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
964	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
965	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
966	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Adanya administrasi umum SKPD	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
967	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Adanya administrasi umum SKPD	Tersedianya alat tulis, Peralatan dan Perlengkapan kantor	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
968	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Adanya administrasi umum SKPD	Tersedianya peralatan rumah tangga perangkat daerah	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
969	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Adanya administrasi umum SKPD	Tersedianya makanan dan minuman	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
970	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Adanya administrasi umum SKPD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
971	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Adanya administrasi umum SKPD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
972	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Adanya administrasi umum SKPD	Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam luar daerah	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
973	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, internet, air dan listrik	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
974	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran	25	25	25	25	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
975	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Terbinannya anggota Polpp yang Terkait skil teknis tantibum linmas	Jumlah anggota Pol PP yang dibina tentang kemampuan teknis trantibum linmas	209	209	209	209	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
976	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	-	1	1	-	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
977	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya Dokumen PK	Jumlah Dokumen PK	-	-	1	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
978	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	1	-	-	-	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
979	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra Yang Tersusun	-	1	-	-	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
980	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya Cascading yang tersusun	Jumlah Dokumen Cascading yang Tersusun	-	-	-	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
981	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya kinerja pohon	Jumlah dokumen Pohon kinerja yang tersusun	-	1	-	-	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
982	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya Dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA yang disusun	-	-	1	-	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
983	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya Dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA yang disusun	-	-	-	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
984	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya Dokumen RUP	Jumlah dokumen RUP yang tersusun	-	-	-	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
985	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya Dokumen laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran kinerja yang tersusun	1	1	1	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
986	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya dokumen profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tersusunnya	-	-	-	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
987	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersusunnya Dokumen LPPD	Jumlah dokumen LPPD	1	-	-	-	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
988	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	40	40	40	40	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
989	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	100	100	100	100	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
990	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	1	1	1	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
991	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersedianya layanan telepon	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	1	1	1	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
992	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	1	1	1	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
993	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	1	1	1	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
994	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya	1	1	1	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
995	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	5	5	5	6	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
996	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	2	2	2	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
997	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	1	1	1	1	Bidang Ketentraman dan Perlindungan Umum Bidang Penegakan Perda Bidang SDA dan LINMAS
998	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Terbinanya Generasi Muda dalam Penguatan Karakter Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara	Jumlah Generasi Muda dalam Penguatan Karakter Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara	-	-	200	-	Dr. H. Heri Rahyubi, M.Pd
999	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Terbinanya Masyarakat dan Anggota FKUB dalam Pemahaman Kearifan Lokal, Penguatan Peran FKUB dan Diseminasi Kerawanan Ketahanan	Jumlah Anggota FKUB yang Mendapatkan Pembinaan dalam Penguatan Peran FKUB	23	23	23	23	Dr. H. Heri Rahyubi, M.Pd
1000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terujinya UTTP	Jumlah UTTP yang sesuai standar	375	375	375	375	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1001	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersosialisasikannya metrologi legal	Jumlah peserta sosialisasi metrologi legal yang meningkat kapasitasnya	-	50	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1002	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terpantaunya BDKT	Jumlah BDKT yang terpantau yang terkemas sesuai standar	100	100	100	100	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1003	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laju PDRB sektor perdagangan	Terlayaninya Pengaduan via Whatsapp	Persentase Pengaduan via Whatsapp yang terlayani	25	25	25	25	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1004	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat kapasitasnya	-	50	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1005	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang terpromosikan	-	-	30	30	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1006	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terfasilitasinya sarana distribusi perdagangan luar pasar	Jumlah sarana distribusi perdagangan luar pasar yang terfasilitasi	1	1	1	2	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1007	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terehabilitasinya pasar	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi sesuai standar	-	1	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1008	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terberdayakannya pengelola pasar	Jumlah Pengelola Pasar yang meningkat kinerjanya	20	20	20	20	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1009	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terbinanya Pedagang Pasar	Jumlah Pedagang Pasar yang meningkat kapasitasnya	-	100	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1010	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terlaporkannya ketersediaan Bapokting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan ketersediaan bapokting di tingkat agen dan pasar rakyat	-	1	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1011	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terpantaunya harga dan ketersediaan bahan pokok penting	Jumlah pemantauan harga dan stok bapokting	24	24	24	24	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1012	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersedianya kebutuhan Pangan Pokok dengan harga terjangkau	Jumlah komoditas pangan pokok yang disediakan	-	10	-	10	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1013	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terlaporkannya pengawasan komoditas bahan pokok penting secara digital	Jumlah laporan harga bahan pokok penting yang dilaporkan secara digital	60	60	60	60	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1014	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terawasinya Kelengkapan Dokumen Perizinan Distributor dan Agen	Jumlah Distributor/Agen yang memiliki kelengkapan dokumen perizinan sesuai ketentuan	-	-	5	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1015	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terpamerkannya Produk Melalui Galeri	Produk pelaku usaha yang terpromosikan	10	10	10	20	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1016	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terpromisikannya Produk melalui media digital	Jumlah produk yang dipromosikan melalui media digital	12	12	12	12	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1017	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terdistribusikannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	132	132	132	132	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	25	25	25	25	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1019	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4	4	4	4	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1020	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunnya Neraca Aset	Jumlah Aset yang tercatat	-	-	-	394	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1021	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunya Dokumen PK	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	-	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1022	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	-	1	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1023	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tereviewnya Dokumen Renstra	Jumlah dokumen Renstra yang tereview	-	-	1	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1024	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunnya Cascading	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	1	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1025	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tereviewnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja yang tereview	-	-	1	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1026	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tereviewnnya Rencana Aksi	Jumlah dokumen rencana aksi yang tereview	1	-	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1027	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	-	-	-	1	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1028	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunnya dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	1	-	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1029	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunnya dokumen RUP	Jumlah dokumen RUP yang tersusun	1	-	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1030	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	1	1	1	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1031	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tereviewnya dokumen profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tereview	-	-	-	1	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1032	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunnya dokumen LPPD	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	1	-	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1033	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang disusun	-	1	-	-	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1034	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Persentase permohonan layanan kepegawaian ASN yang tertangani	100	100	100	100	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1035	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya	5	-	-	5	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1036	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	-	1	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1037	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dengan baik	-	-	-	13	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1038	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersedianya layanan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	5	5	5	5	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1039	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	5	5	5	5	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1040	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	5	5	5	5	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1041	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	5	5	5	5	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1042	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan kantor	5	5	5	5	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1043	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersedianya jasa keamanan kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	5	5	5	5	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1044	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	100	100	100	100	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1045	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB sektor perdagangan	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	100	100	100	100	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1046	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Laju PDRB sektor perdagangan	Tersusunnya Laporan Evaluasi RKPD	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD	1	1	1	2	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1047	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Laju PDRB sektor perdagangan	Terpantaunya Kinerja Program/Kegiatan yang Bersumber dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah Laporan Triwulanan Sumber dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi	1	1	1	2	Sekretariat Bidang Pengembangan Perdagangan Bidang Pasar Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga
1048	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terujinya UTTP	Jumlah UTTP yang sesuai standar	375	375	375	375	Kepala Bidang Perindustrian
1049	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersosialisasikannya metrologi legal	Jumlah peserta sosialisasi metrologi legal yang meningkat kapasitasnya	-	50	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1050	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terpantaunya BDKT	Jumlah BDKT yang terpantau yang terkemas sesuai standar	100	100	100	100	Kepala Bidang Perindustrian
1051	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terlayaninya Pengaduan via Whatsapp	Persentase Pengaduan via Whatsapp yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Bidang Perindustrian
1052	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat kapasitasnya	-	50	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1053	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang terpromosikan	-	-	30	30	Kepala Bidang Perindustrian
1054	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terfasilitasinya sarana distribusi perdagangan luar pasar	Jumlah sarana distribusi perdagangan luar pasar yang terfasilitasi	1	1	1	2	Kepala Bidang Perindustrian
1055	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terehabilitasinya pasar	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi sesuai standar	-	1	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1056	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terberdayakannya pengelola pasar	Jumlah Pengelola Pasar yang meningkat kinerjanya	20	20	20	20	Kepala Bidang Perindustrian
1057	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terbinanya Pedagang Pasar	Jumlah Pedagang Pasar yang meningkat kapasitasnya	-	100	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1058	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terlaporkannya ketersediaan Bapokting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan ketersediaan bapokting di tingkat agen dan pasar rakyat	-	1	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1059	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terpantaunya harga dan ketersediaan bahan pokok penting	Jumlah pemantauan harga dan stok bapokting	24	24	24	24	Kepala Bidang Perindustrian
1060	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya kebutuhan Pangan Pokok dengan harga terjangkau	Jumlah komoditas pangan pokok yang disediakan	-	10	-	10	Kepala Bidang Perindustrian
1061	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terlaporkannya pengawasan komoditas bahan pokok penting secara digital	Jumlah laporan harga bahan pokok penting yang dilaporkan secara digital	60	60	60	60	Kepala Bidang Perindustrian
1062	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terawasinya Kelengkapan Dokumen Perizinan Distributor dan Agen	Jumlah Distributor/Agen yang memiliki kelengkapan dokumen perizinan sesuai ketentuan	-	-	5	-	Kepala Bidang Perindustrian
1063	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terpamerkannya Produk Melalui Galeri	Produk pelaku usaha yang terpromosikan	10	10	10	20	Kepala Bidang Perindustrian
1064	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terpromisikannya Produk melalui media digital	Jumlah produk yang dipromosikan melalui media digital	12	12	12	12	Kepala Bidang Perindustrian
1065	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terdistribusikannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	132	132	132	132	Kepala Bidang Perindustrian
1066	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	25	25	25	25	Kepala Bidang Perindustrian
1067	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4	4	4	4	Kepala Bidang Perindustrian
1068	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya Neraca Aset	Jumlah Aset yang tercatat	-	-	-	394	Kepala Bidang Perindustrian
1069	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunya Dokumen PK	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	-	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1070	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	-	1	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1071	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tereviewnya Dokumen Renstra	Jumlah dokumen Renstra yang tereview	-	-	1	-	Kepala Bidang Perindustrian
1072	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya Cascading	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	1	-	Kepala Bidang Perindustrian
1073	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tereviewnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja yang tereview	-	-	1	-	Kepala Bidang Perindustrian
1074	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tereviewnnya Rencana Aksi	Jumlah dokumen rencana aksi yang tereview	1	-	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1075	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	-	-	-	1	Kepala Bidang Perindustrian
1076	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1077	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya dokumen RUP	Jumlah dokumen RUP yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1078	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Bidang Perindustrian
1079	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tereviewnya dokumen profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tereview	-	-	-	1	Kepala Bidang Perindustrian
1080	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya dokumen LPPD	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1081	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang disusun	-	1	-	-	Kepala Bidang Perindustrian
1082	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Persentase permohonan layanan kepegawaian ASN yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Bidang Perindustrian
1083	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya	5	-	-	5	Kepala Bidang Perindustrian
1084	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	-	1	Kepala Bidang Perindustrian
1085	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dengan baik	-	-	-	13	Kepala Bidang Perindustrian
1086	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya layanan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	5	5	5	5	Kepala Bidang Perindustrian
1087	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	5	5	5	5	Kepala Bidang Perindustrian
1088	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	5	5	5	5	Kepala Bidang Perindustrian
1089	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	5	5	5	5	Kepala Bidang Perindustrian
1090	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan kantor	5	5	5	5	Kepala Bidang Perindustrian
1091	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya jasa keamanan kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	5	5	5	5	Kepala Bidang Perindustrian
1092	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Bidang Perindustrian
1093	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Bidang Perindustrian
1094	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya Laporan Evaluasi RKPD	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD	1	1	1	2	Kepala Bidang Perindustrian
1095	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terpantaunya Kinerja Program/Kegiatan yang Bersumber dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah Laporan Triwulanan Sumber dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi	1	1	1	2	Kepala Bidang Perindustrian
1096	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terbentuknya Desa Wisata	Jumlah desa wisata yang terbentuk	-	-	2	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1097	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terlatihnya SDM Pariwisata tentang pengelolaan destinasi wisata	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih tentang pengelolaan destinasi wisata	-	10	10	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1098	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terbinanya pelaku usaha pariwisata tentang perijinan	jumlah pelaku usaha pariwisata yg terbina tentang perijinan	-	-	2	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1099	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terbinanya pelaku usaha tentang standardisasi destinasi pariwisata	jumlah pelaku usaha yg terbina tentang standardisasi destinasi pariwisata	-	2	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Tersusunnya Masterplan objek wisata	Jumlah Dokumen Masterplan objek wisata	-	-	1	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1101	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Tersusunya Masterplan Potensi Peluang Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang tumbuh dan berkembang	-	-	-	1	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1102	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terbangunnya amenitas objek daya tarik wisata	Jumlah amenitas objek daya tarik wisata yang terbangun	-	-	1	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1103	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terpublikasikannya informasi wisata	Jumlah informasi wisata yg terpublikasikan	1	2	1	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1104	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terpromosikannya destinasi pariwisata pada event dan pameran	Jumlah destinasi pariwisata yang dipromosikan pada event dan pameran	-	2	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1105	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terpromosikannya produk ekraf pada event dan pameran	Jumlah produk ekraf yang dipromosikan pada event dan pameran	-	-	-	2	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1106	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terpromosikannya budaya pada event dan pameran	Jumlah kreasi budaya yang dipromosikan pada event dan pameran	-	-	2	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1107	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Tersedianya data wisata	Jumlah Dokumen Data Wisata yang tersedia	-	1	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1108	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terbangunnya kerjasama dengan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media	Jumlah kerjasama dengan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media yg terbangun	-	2	2	2	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1109	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terlatihnya SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yg terlatih	-	95	100	95	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1110	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terbinanya calon desa kreatif	Jumlah calon desa kreatif yg terbina	-	-	2	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1111	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PDRB Akomodasi, makan dan minum	Terasesmennya desa yg mengajukan menjadi desa kreatif	Persentase permohonan pembentukan desa kreatif yang terlayani	-	50	50	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan
1112	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Indeks Sistem Merit	Tersosialisasikannya tata cara pengajuan NIB bagi UMKM	Jumlah UKM yang mendapatkan sosialisasi tata cara pengajuan NIB	130	130	130	130	Kepala Badan
1113	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Indeks Sistem Merit	Terprogramnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Pertumbuhan UKM menjadi Usaha Mikro	45.97	45.97	45.97	45.97	Kepala Badan
1114	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Indeks Sistem Merit	Terlatihnya SDM UKM tentang Pemasaran	Jumlah SDM UKM yang terlatih tentang pemasaran	320	320	320	320	Kepala Badan
1115	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Indeks Sistem Merit	Terlatihnya para pelaku UMKM terkait pengemasan produk	Jumlah pelaku UMKM yang dilatih pengemasan produk	-	-	-	75	Kepala Badan
1116	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Indeks Sistem Merit	Bertemunya UKM dengan Pihak Ketiga	Jumlah UKM yang bertemu dengan Pihak Ketiga	75	75	75	75	Kepala Badan
1117	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Indeks Sistem Merit	Terlatihnya para pelaku UMKM tentang Manajerial	Jumlah para pelaku UMKM yang dilatih Manajerial	75	75	75	75	Kepala Badan
1118	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	Terlayaninya Permohonan Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	25	25	25	25	Bidang Penata Perizinan
1119	Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	Terpantaunya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di Perangkat Daerah Binaan Irban 1	Persentase Perangkat daerah Binaan Irban 1 yang terpantau menindaklanjut LHP BPK-RI	30	30	30	10	Bidang Penata Perizinan
1120	Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	Terpantaunya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di Perangkat Daerah Binaan Irban 2	Persentase Perangkat daerah Binaan Irban 2 yang terpantau menindaklanjut LHP BPK-RI	30	30	30	10	Bidang Penata Perizinan
1121	Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	Terpantaunya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di Perangkat Daerah Binaan Irban 3	Persentase Perangkat daerah Binaan Irban 3 yang terpantau menindaklanjut LHP BPK-RI	30	30	30	10	Bidang Penata Perizinan
1122	Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	Terpantaunya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di Perangkat Daerah Binaan Irban 4	Persentase Perangkat daerah Binaan Irban 4 yang terpantau menindaklanjut LHP BPK-RI	30	30	30	10	Bidang Penata Perizinan
1123	Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	Terpantaunya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang terpantau menindaklanjut LHP BPK-RI	30	30	30	1	Bidang Penata Perizinan
1124	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	12485000	33300000	-	Camat
1125	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	9590000	4795000	-	45385600	Camat
1126	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	1457500	3592500	6475000	6475000	Camat
1127	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	1140000	5090000	-	-	Camat
1128	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	1605000	2950000	-	-	Camat
1129	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah laporan lansia yang terpantau	2200000	2200000	-	-	Camat
1130	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	2208000	2208000	-	-	Camat
1131	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah dokumen yang terbina terkait potensi unggulan desa	3555000	3555000	-	-	Camat
1132	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah laporan yang terbina UMKM	5050000	-	-	-	Camat
1133	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah laporan kesepakatan mengatasi HTAG	-	1690000	4610000	2200000	Camat
1134	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBIBI	ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	2450000	2450000	-	-	Camat
1135	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	5870000	-	-	-	Camat
1136	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil	-	9975000	-	-	Camat
1137	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah dokumen perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	3175000	-	-	Camat
1138	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	5850000	-	-	Camat
1139	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	2000000	-	-	-	Camat
1140	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	2000000	-	-	-	Camat
1141	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	2000000	-	Camat
1142	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	2000000	-	-	-	Camat
1143	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	2000000	-	Camat
1144	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	-	-	-	1500000	Camat
1145	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	-	-	-	1500000	Camat
1146	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	329589385	685125551	468225270	376863573	Camat
1147	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1500000	Camat
1148	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	750000	750000	750000	750000	Camat
1149	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah paket ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	9000000	6175000	-	Camat
1150	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	-	2450000	2550000	-	Camat
1151	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor Yang tersedia	5164500	-	15941500	15370000	Camat
1152	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	-	1572000	2920000	1508000	Camat
1153	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah paket Makanan dan Minuman Yang tersedia	3625000	3445000	6930000	-	Camat
1154	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	-	2575000	4950000	2475000	Camat
1155	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	-	3239000	6500000	3250000	Camat
1156	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Kebutuahan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	7500000	-	-	Camat
1157	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	3000000	-	-	Camat
1158	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	3500000	-	-	-	Camat
1159	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah laporan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	3793022	6945004	6945004	7816970	Camat
1160	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah laporan yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	12168000	24336000	18252000	24336000	Camat
1161	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	5000000	-	-	-	Camat
1162	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	650000	1350000	-	-	Camat
1163	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	15050000	-	-	Camat
1164	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat kelayakan operasional aset perangkat daerah	jumlah mebel yang dipelihara	-	4000000	-	-	Camat
1165	Inspektorat	IK : Indeks KAMI	Terverifikasinya LHKAN	Persentase LHKAN yang diverifikasi	100	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian
1166	Inspektorat	IK : Indeks KAMI	Terverifikasinya dokumen MCP Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan verifikasi dokumen MCP Perangkat Daerah	-	1	-	1	Bidang Statistik dan Persandian
1167	Inspektorat	IK : Indeks KAMI	Terfasilitasinya kegiatan UPP Saber Pungli Kabupaten Majalengka	Jumlah kegiatan fasilitasi UPP Saber Pungli Kabupaten Majalengka	-	1	1	-	Bidang Statistik dan Persandian
1168	Inspektorat	IK : Indeks KAMI	Terbinanya Perangkat daerah tentang Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah/unit kerja yang terbina (asistensi, evaluasi) pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM)	-	-	1	-	Bidang Statistik dan Persandian
1169	Inspektorat	IK: Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Terverifikasinya LHKAN	Persentase LHKAN yang diverifikasi	100	-	-	-	Bidang Komunikasi Publik
1170	Inspektorat	IK: Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Terverifikasinya dokumen MCP Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan verifikasi dokumen MCP Perangkat Daerah	-	1	-	1	Bidang Komunikasi Publik
1171	Inspektorat	IK: Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Terfasilitasinya kegiatan UPP Saber Pungli Kabupaten Majalengka	Jumlah kegiatan fasilitasi UPP Saber Pungli Kabupaten Majalengka	-	1	1	-	Bidang Komunikasi Publik
1172	Inspektorat	IK: Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Terbinanya Perangkat daerah tentang Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah/unit kerja yang terbina (asistensi, evaluasi) pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM)	-	-	1	-	Bidang Komunikasi Publik
1173	Inspektorat	Indeks Kematangan SPBE	Terverifikasinya LHKAN	Persentase LHKAN yang diverifikasi	100	-	-	-	Bidang Informatika
1174	Inspektorat	Indeks Kematangan SPBE	Terverifikasinya dokumen MCP Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan verifikasi dokumen MCP Perangkat Daerah	-	1	-	1	Bidang Informatika
1175	Inspektorat	Indeks Kematangan SPBE	Terfasilitasinya kegiatan UPP Saber Pungli Kabupaten Majalengka	Jumlah kegiatan fasilitasi UPP Saber Pungli Kabupaten Majalengka	-	1	1	-	Bidang Informatika
1176	Inspektorat	Indeks Kematangan SPBE	Terbinanya Perangkat daerah tentang Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah/unit kerja yang terbina (asistensi, evaluasi) pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM)	-	-	1	-	Bidang Informatika
1177	Inspektorat	Indeks Pembangunan Statistik	Terverifikasinya LHKAN	Persentase LHKAN yang diverifikasi	100	-	-	-	Bidang Statistik dan Persandian
1178	Inspektorat	Indeks Pembangunan Statistik	Terverifikasinya dokumen MCP Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan verifikasi dokumen MCP Perangkat Daerah	-	1	-	1	Bidang Statistik dan Persandian
1179	Inspektorat	Indeks Pembangunan Statistik	Terfasilitasinya kegiatan UPP Saber Pungli Kabupaten Majalengka	Jumlah kegiatan fasilitasi UPP Saber Pungli Kabupaten Majalengka	-	1	1	-	Bidang Statistik dan Persandian
1180	Inspektorat	Indeks Pembangunan Statistik	Terbinanya Perangkat daerah tentang Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah/unit kerja yang terbina (asistensi, evaluasi) pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM)	-	-	1	-	Bidang Statistik dan Persandian
1181	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terujinya UTTP	Jumlah UTTP yang sesuai standar	375	375	375	375	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1182	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersosialisasikannya metrologi legal	Jumlah peserta sosialisasi metrologi legal yang meningkat kapasitasnya	-	50	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1183	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpantaunya BDKT	Jumlah BDKT yang terpantau yang terkemas sesuai standar	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1184	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terlayaninya Pengaduan via Whatsapp	Persentase Pengaduan via Whatsapp yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1185	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat kapasitasnya	-	50	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1186	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang terpromosikan	-	-	30	30	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1187	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terfasilitasinya sarana distribusi perdagangan luar pasar	Jumlah sarana distribusi perdagangan luar pasar yang terfasilitasi	1	1	1	2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1188	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terehabilitasinya pasar	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi sesuai standar	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1189	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terberdayakannya pengelola pasar	Jumlah Pengelola Pasar yang meningkat kinerjanya	20	20	20	20	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1190	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terbinanya Pedagang Pasar	Jumlah Pedagang Pasar yang meningkat kapasitasnya	-	100	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1191	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terlaporkannya ketersediaan Bapokting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan ketersediaan bapokting di tingkat agen dan pasar rakyat	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1192	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpantaunya harga dan ketersediaan bahan pokok penting	Jumlah pemantauan harga dan stok bapokting	24	24	24	24	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1193	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersedianya kebutuhan Pangan Pokok dengan harga terjangkau	Jumlah komoditas pangan pokok yang disediakan	-	10	-	10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1194	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terlaporkannya pengawasan komoditas bahan pokok penting secara digital	Jumlah laporan harga bahan pokok penting yang dilaporkan secara digital	60	60	60	60	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1195	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terawasinya Kelengkapan Dokumen Perizinan Distributor dan Agen	Jumlah Distributor/Agen yang memiliki kelengkapan dokumen perizinan sesuai ketentuan	-	-	5	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1196	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpamerkannya Produk Melalui Galeri	Produk pelaku usaha yang terpromosikan	10	10	10	20	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1197	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpromisikannya Produk melalui media digital	Jumlah produk yang dipromosikan melalui media digital	12	12	12	12	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1198	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terdistribusikannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	132	132	132	132	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1199	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	25	25	25	25	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1200	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4	4	4	4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1201	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Neraca Aset	Jumlah Aset yang tercatat	-	-	-	394	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1202	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunya Dokumen PK	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1203	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1204	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tereviewnya Dokumen Renstra	Jumlah dokumen Renstra yang tereview	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1205	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Cascading	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1206	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tereviewnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja yang tereview	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1207	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tereviewnnya Rencana Aksi	Jumlah dokumen rencana aksi yang tereview	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1208	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1209	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1210	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen RUP	Jumlah dokumen RUP yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1211	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1212	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tereviewnya dokumen profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tereview	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1213	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya dokumen LPPD	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1214	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang disusun	-	1	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1215	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Persentase permohonan layanan kepegawaian ASN yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1216	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya	5	-	-	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1217	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1218	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dengan baik	-	-	-	13	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1219	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersedianya layanan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	5	5	5	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1220	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	5	5	5	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1221	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	5	5	5	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1222	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	5	5	5	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1223	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan kantor	5	5	5	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1224	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersedianya jasa keamanan kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	5	5	5	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1225	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1226	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1227	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Tersusunnya Laporan Evaluasi RKPD	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD	1	1	1	2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1228	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpantaunya Kinerja Program/Kegiatan yang Bersumber dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah Laporan Triwulanan Sumber dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi	1	1	1	2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan
1229	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Indeks Pembangungan Gender	Terlatihnya pelaku usaha industri kecil dan menengah	Jumlah Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah yang meningkat kompetensinya	-	35	-	-	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
1230	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Indeks Pembangungan Gender	Terlatihnya pelaku usaha industri kecil dan menengah tembakau	Jumlah pelaku usaha industri kecil menengah tembakau yang meningkat kompetensinya	-	40	-	-	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
1231	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Indeks Pembangungan Gender	Terpantaunya Produktivitas IKM di Sentra IKM	Jumlah dokumen pemantauan IKM produktif di sentra IKM	2	3	3	2	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
1232	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Indeks Pembangungan Gender	Terinformasikannya aktivitas industri melalui SIINAS	Jumlah Laporan Industri yang terdaftar dalam SIINas	20	20	20	20	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
1233	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Indeks Pembangungan Gender	Terlaksananya Kegiatan Pendataan IKM	Jumlah IKM yang terdata	-	-	-	2220	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
1234	Inspektorat	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Terevaluasinya Perangkat Daerah terkait implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi SPIP	-	-	26	30	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
1235	Inspektorat	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Terbinanya APIP	Jumlah APIP yang terbina mendapatkan penguatan kapabilitas	-	-	15	15	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
1236	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Tersusunnya peta rawan pangan	Jumlah peta rawan pangan yg tersusun	-	-	-	1	DKP3
1237	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Tersalurkannya bantuan bahan pangan	Jumlah desa rentan pangan yg menerima bantuan	-	-	2	-	DKP3
1238	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Tersedianya gabah/beras untuk cadangan pangan	Volume gabah/beras cadangan pangan	-	-	20	-	DKP3
1239	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Tersalurkannya bantuan stimulan kepada lembaga masyarakat bidang pangan		-	-	-	1	DKP3
1240	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Terpantaunya harga pangan di petani	Jumlah petani yg terpantau harga pangan	3	3	3	3	DKP3
1241	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Tersosialisasikannya penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah masyarakat yg menerima sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan	-	-	100	-	DKP3
1242	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkanya bantuan prasarana kepada pelaku usaha perikanan budidaya	Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang menerima bantuan prasarana	-	-	5	-	DKP3
1243	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkannya bantuan benih, pakan, obat-obatan dan peralatan ke pelaku usaha perikanan budidaya	Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang menerima bantuan benih	-	-	5	-	DKP3
1244	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersosialisasikannya CPIB dan CBIB	Jumlah pelaku usaha perikanan yang menerima sosialisasi	-	-	5	-	DKP3
1245	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Terlatihanya pelaku usaha perikanan tentang penguatan kelembagaan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terlatih	-	-	5	-	DKP3
1246	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkannya bantuan sarana pasar ikan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang menerima sarana pasar ikan	-	-	5	-	DKP3
1247	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersosialisasikannya gerakan makan ikan pada event tingkat kabupaten	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi pada event tingkat kabupaten	-	-	-	10	DKP3
1248	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Terpantaunya potensi penyakit ikan	Jumlah kolam budidaya yang terpantau potensi penyakit ikan	-	-	-	3	DKP3
1249	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tertanganinya kasus penyakit ikan	Persentase penyakit ikan yang tertangani	-	-	-	1	DKP3
1250	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkannya bantuan prasarana jalan usaha tani tanaman pangan	Jumlah pelaku usaha yang menerima bantuan prasarana jalan usaha tani tanaman pangan	-	-	-	25	DKP3
1251	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkannya bantuan benih tanaman pangan	Jumlah pelaku usaha tanaman pangan yang menerima bantuan benih tanaman pangan	-	-	-	10	DKP3
1252	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tertanganinya kasus serangan OPT tanaman pangan	Persentase serangan OPT tanaman pangan yang tertangani	-	-	-	20	DKP3
1253	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Terbinanya pelaku usaha hortikultura dan perkebunan	Jumlah pelaku usaha hortikultura dan perkebunan yang terbina	-	-	-	12	DKP3
1254	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkannya bantuan prasarana jalan usaha tani / produksi hortikultura dan perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang menerima bantuan prasarana jalan usaha tani / produksi hortikultura dan perkebunan	-	-	11	-	DKP3
1255	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkannya bantuan prasarana jaringan irigasi usaha tani hortikultura dan perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang menerima bantuan prasarana jaringan irigasi usaha tani hortikultura dan perkebunan	-	-	6	-	DKP3
1256	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkannya bantuan alat mesin pertanian Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah pelaku usaha Hortikultura dan Perkebunan yang menerima bantuan alat mesin pertanian	-	-	15	-	DKP3
1257	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkannya bantuan benih Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah pelaku usaha tanaman pangan yang menerima bantuan benih Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	15	DKP3
1258	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersosialisasikannya GAP	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang meningkat kapasitasnya	-	-	2	-	DKP3
1259	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Terlatihnya pelaku usaha tentang GMP hortikultura dan perkebunan	Jumlah pelaku usaha hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kompetensinya	-	-	-	1	DKP3
1260	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Terpromosikannya produk hortikultura dan perkebunan pada event tingkat kabupaten	Jumlah pelaku usaha hortikultura dan perkebunan yang terpromosikan produknya	-	-	-	4	DKP3
1261	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tertanganinya kasus serangan OPT hortikultura dan perkebunan	Persentase serangan OPT hortikultura dan perkebunan yang tertangani	-	-	-	10	DKP3
1262	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Terbinanya pelaku usaha peternakan	Jumlah pelaku usaha peternakan	-	10	20	20	DKP3
1263	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkannya bantuan prasarana jalan usaha peternakan	Jumlah pelaku usaha yang menerima bantuan prasarana jalan usaha peternakan	-	-	-	20	DKP3
1264	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tersalurkannya bantuan sarana produksi peternak skala kecil	Jumlah pelaku peternak skala kecil yang menerima bantuan obat-obatan	-	-	500	-	DKP3
1265	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Hewan mendapatkan vaksinasi	Jumlah hewan yang mendapatkan vaksinasi	-	2500	2500	-	DKP3
1266	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Tertanganinya kasus penyakit hewan	Persentase kasus penyakit hewan yang tertangani	-	20	30	40	DKP3
1267	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Terlayaninya permohonan rekomendasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	persentase permohonan rekomendasi NKV yang terlayani	-	-	-	100	DKP3
1268	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	Terbangunnya Mall Pelayanan Publik	Jumlah Mall Pelayanan Perizinan yang dibangun	-	-	1	-	DPMPTSP
1269	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	Tereviewnya Standar Pelayanan	Jumlah Standar Pelayanan yang Tereview	-	1	-	-	DPMPTSP
1270	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	Terlatihnya Petugas Perizinan	Jumlah petugas perizinan yang meningkat kompetensinya	-	5	5	-	DPMPTSP
1271	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	3	3	3	2	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1272	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	3	3	3	2	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1273	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	5	5	5	5	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1274	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	25	25	25	25	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1275	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	-	20	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1276	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terlayaninya permohonan kependudukan	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	25	25	25	25	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1277	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terlayaninya permohonan kependudukan	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	25	25	25	25	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1278	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	-	33	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1279	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	11	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1280	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	-	11	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1281	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	3	3	3	3	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1282	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terpantaunya Potensi Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	-	11	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1283	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	-	-	11	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1284	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1285	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	-	60	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1286	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	11	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1287	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1288	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	-	-	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1289	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1290	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA yang tersusun	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1291	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1292	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1293	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1294	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	3	3	3	3	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1295	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	1	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1296	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	1	1	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1297	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	12	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1298	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	1	1	1	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1299	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	1	1	1	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1300	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	2	2	2	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1301	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	3	3	3	3	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1302	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	1	1	1	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1303	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	-	1	1	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1304	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	-	-	4	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1305	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersedianya Mebel	Jumlah Mebel	-	-	4	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1306	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	3	3	3	3	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1307	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Pelayanan Tenaga Kebersihan Kantor	2	4	3	4	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1308	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	-	1	2	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1309	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	-	1	1	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1310	Kecamatan Malausma	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	-	1	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1311	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersusunya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Rencana Tenaga Kerja Makro yang tersusun	1	1	1	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1312	Dinas Kesehatan	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersalurkannya pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamil KEK	Jumlah ibu hamil yang mendapat makanan tambahan	241	241	241	242	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1313	Dinas Kesehatan	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersosialisasikannya pemberian ASI ekslusif	Jumlah Ibu yang tersosialisasi pemberian Asi Ekslusif	5440	5440	5440	5440	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1314	Dinas Kesehatan	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersosialisasikannya pemberian MP-ASI	Jumlah Ibu yang tersosialisasi Pemberian MP ASI	1056	1056	1056	1056	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1315	Dinas Kesehatan	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersalurkannya Ibu hamil yang mengkonsumsi TTD	Jumlah ibu hamil yang mengkonsumsi TTD	5624	5624	5624	5624	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1316	Dinas Kesehatan	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersalurkannya Rematri yang mengkkonsumsi TTD	Jumlah Rematri yang mengkonsumsi TTD	13834	13834	13835	13835	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1317	Dinas Kesehatan	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terlayaninya Imunisasi Dasar Lengkap	Jumlah balita yang terlayani imunisasi	25780	25780	25780	25782	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1318	Dinas Kesehatan	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersalurkannya pemberian tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang	Jumlah balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	822	822	824	822	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1319	Dinas Kesehatan	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Tersalurkannya pemberian tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang	Jumlah balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	20222	20222	20223	20222	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1320	Dinas Kesehatan	Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan	Terlayaninya balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk yang terlayani	12	13	13	13	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1321	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Tersusunya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Rencana Tenaga Kerja Makro yang tersusun	1	1	1	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
1322	Dinas Kesehatan	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Tersalurkannya pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamil KEK	Jumlah ibu hamil yang mendapat makanan tambahan	241	241	241	242	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
1323	Dinas Kesehatan	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Tersosialisasikannya pemberian ASI ekslusif	Jumlah Ibu yang tersosialisasi pemberian Asi Ekslusif	5440	5440	5440	5440	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
1324	Dinas Kesehatan	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Tersosialisasikannya pemberian MP-ASI	Jumlah Ibu yang tersosialisasi Pemberian MP ASI	1056	1056	1056	1056	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
1325	Dinas Kesehatan	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Tersalurkannya Ibu hamil yang mengkonsumsi TTD	Jumlah ibu hamil yang mengkonsumsi TTD	5624	5624	5624	5624	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
1326	Dinas Kesehatan	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Tersalurkannya Rematri yang mengkkonsumsi TTD	Jumlah Rematri yang mengkonsumsi TTD	13834	13834	13835	13835	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
1327	Dinas Kesehatan	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Terlayaninya Imunisasi Dasar Lengkap	Jumlah balita yang terlayani imunisasi	25780	25780	25780	25782	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
1328	Dinas Kesehatan	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Tersalurkannya pemberian tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang	Jumlah balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	822	822	824	822	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
1329	Dinas Kesehatan	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Tersalurkannya pemberian tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang	Jumlah balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	20222	20222	20223	20222	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
1330	Dinas Kesehatan	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Terlayaninya balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk yang terlayani	12	13	13	13	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
1331	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Terseleksinya atlet pelajar untuk Pekan Olahraga Daerah	Jumlah atlet dalam persiapan kontigen Majalengka	-	100	35	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1332	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Ikutsertanya atlet pelajar Majalengka dalam kejuaraan olahraga multi event dan single event	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event	-	100	35	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1333	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Ikutsertanya Atlet Majalengka dalam Kejuaraan Event Olahraga Regional	Jumlah Atlet yang diikutisertakan dalam Kejuaran/Event Olahraga	-	-	100	120	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1334	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Atlet dan Pelatih Berprestasi yang dibina	-	-	-	24	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1335	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Terselenggaranya Kejuaraan/Event yang diselenggarakan	Jumlah Kejuaraan/Event yang diselenggarakan	1	1	2	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1336	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Diberikannya Penghargaan Kepada Atlet Berprestasi	Jumlah atlet Berprestasi yang Menerima Penghargaan	-	-	20	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1337	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana Olahraga yang representatif	-	12	20	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1338	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Ikutsertanya pegiat dalam event olahraga tradisional	Jumlah pegiat olahraga tradisional yang mengikuti event	-	-	32	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1339	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersalurkannya Bantuan Hibah Daerah Kepada Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Bantuan Hibah	-	3	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1340	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	20	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1341	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Terlatihnya ASN	Jumlah ASN yang terlatih	-	-	-	5	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1342	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	4	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1343	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersedianya layanan telepon	umlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	4	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1344	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	4	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1345	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	4	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1346	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	-	-	18	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1347	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1348	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1349	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1350	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1351	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersusunnya Laporan IKM Perangkat Daerah	Jumlah laporan SKM yang tersusun	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1352	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	jumlah asn yang tertangani layanan kepegawaian	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1353	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	terlatihnya asn	jumlah asn yang terlatih	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1354	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersedianya layanan internet	jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1355	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersedianya layanan telepon	jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1356	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	terpenuhinya kebutuhan air	jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	1	1	1	1	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1357	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1358	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	terpeliharanya sarana dan prasarana	jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1359	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	terpeliharanya kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dengan baik	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1360	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersedianya jasa kebersihan kantor	jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan kantor	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1361	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersedianya jasa keamanan kantor	jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1362	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tertanganinya permohonan data dan informasi	presentase permohonan data dan informasi yang tertangani	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1363	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	presentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1364	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersusunnya laporan IKM perangkat daerah	jumlah laporan IKM yang tersusun	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1365	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yag disusun	1	-	1	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1366	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersusunnya Dokumen RKA	Jumlah Dokumen yang Tersusun	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1367	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersusunnya Dokumen RKA	Jumlah Dokumen yang Tersusun	-	-	1	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1368	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersusunnya Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1369	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	Tersusunnya Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	-	-	1	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1370	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersusunnya dokumen LKIP	jumlah dokumen LKIP	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1371	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersusunnya dokumen laporan oengukuran kinerja	jumlah dokumen laporan pengukuran kinerja yang tersusun	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1372	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tereviewnya dokumen profil perangkat daerah	jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tereview	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1373	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersusunnya dokumen LPPD	jumlah dokumen LPPD yang tersusun	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1374	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersusunnya dokumen PK	jumlah dokumen PK	-	14	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1375	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tereviewnya dokumen renstra	jumlah dokumen renstra yang tereview	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1376	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tereviewnya pohon kinerja	jumlah dokumen pohon kinerja yang tereview	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1377	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersusunnya cascading	jumlah dokumen cascading yang tersusun	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1378	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tereviewnya rencana aksi	jumlah dokumen rencana aksi yang tereview	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1379	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersusunnya RUP	jumlah dokumen RUP	1	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1380	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	terdistribusinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1381	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	presentase spm yang berhasil menjadi sp2d	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1382	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1383	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	terpenuhinya laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1384	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Koperasi yang berkualitas	tersusunnya neraca aset	jumlah asep yang tercatat	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1385	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Tersosialisasikannya olahraga tradisional melalui festival	Jumlah olahraga tradisional yang disosialisasikan	-	-	5	-	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1386	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Ikutsertanya masyarakat dalam gerakan olahraga massal	Jumlah masyarakat yang mengikuti olahraga massal	50	50	200	200	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1387	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terlatihnya Pemuda melalui pelatihan kepemimpinan pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pemuda	-	26	-	-	Camat Rajagaluh
1388	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terseleksinya pemuda pelopor aspek kepemimpinan pemuda	Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi pada aspek kepemimpinan pemuda	-	4	-	-	Camat Rajagaluh
1389	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Diberikannya Penghargaan Kepada Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi Yang Menerima Penghargaan	-	-	-	10	Camat Rajagaluh
1390	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terbinanya pemuda dalam pengembangan kader untuk meningkatkan daya saing	Jumlah pemuda kader yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	-	-	52	-	Camat Rajagaluh
1391	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersalurkannya dana hibah daerah kepada organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan dana hibah daerah	-	1	-	-	Camat Rajagaluh
1392	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersalurkannya dana Hibah Daerah kepada Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Mendapatkan Dana Hibah Daerah	-	1	-	-	Camat Rajagaluh
1393	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Terbinanya pelaku budaya daerah tentang pemajuan kebudayaan	Jumlah pelaku budaya daerah yang terlatih tentang pemajuan kebudayaan	1	2	4	3	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1394	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Pelaku budaya mendapatkan penghargaan	Jumlah pelaku budaya yang mendapatkan penghargaan	-	25	30	70	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1395	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Terevaluasinya dokumen PPKD (Pokok-pokok kebudayaan daerah)	Jumlah dokumen PPKD (Pokok-pokok kebudayaan daerah) yg terevaluasi	-	-	1	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1396	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tersusunnya dokumen sejarah daerah	Jumlah Dokumen sejarah daerah	-	-	1	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1397	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Situs Cagar Budaya yang terpelihara	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dipelihara	-	-	2	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1398	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	2	-	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1399	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tereviewnya Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra yang Tereview	-	2	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1400	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tersusunya Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	2	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1401	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tersusunya Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	-	2	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1402	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah Dokumen LKIP yang tersusun	-	-	2	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1403	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tereviewnya propil Perangkat Daerah	Jumlah DOkumen Profil Perangkat Daerah yang tereview	-	5	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1404	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	31	31	31	31	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1405	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantornya	-	1	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1406	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	-	1	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1407	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	1	-	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1408	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	1	-	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1409	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	1	-	-	-	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1410	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time	Terselamatkannya Korban Kebakaran Dari Lokasi Kebakaran ke Tempat yang Aman	Presentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang tertanggani	100	100	100	100	Bidang Pemadam Kebakaran
1411	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Terpelihara	2	-	-	-	Bidang Pemadam Kebakaran
1412	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time	Tersosialisasikannya Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran	50	-	-	-	Bidang Pemadam Kebakaran
1413	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time	Terdatanya Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	-	-	1	Bidang Pemadam Kebakaran
1414	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terlatihnya Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Terlatih tentang keterampilan Menjahit, Otomotif, Tata boga, dll	880	880	880	880	Dinas K2UKM
1415	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbinanya Lembaga Pelatihan Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang Dibina tentang keterampilan Menjahit, Otomotif, Tata boga, dll	20	20	20	20	Dinas K2UKM
1416	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Teridentifikasinya informasi lowongan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Teridentifikasi Lowongan Kerja	10	10	10	10	Dinas K2UKM
1417	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Teridentifikasinya Pencari Kerja yang Terdaftar	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi yang Terdaftar melalui Sistem Online	12000	12000	12000	12000	Dinas K2UKM
1418	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Teridentifikasinya Pencari Kerja melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	20	20	20	20	Dinas K2UKM
1419	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbangunnya Kerjasama Magang	Jumlah Peserta Magang	100	100	100	100	Dinas K2UKM
1420	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terdatanya jumlah perusahaan yang Memiliki Fasilitas Kesehatan dan Kesejahteraan	Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai Fasilitas Kesehatan dan Kesejahteraan	306	306	306	306	Dinas K2UKM
1421	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbinanya Bipartit di Perusahaan	Jumlah Bipartit di Perusahaan yang terbina	-	-	10	-	Dinas K2UKM
1422	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersosialisasikannya ketentuan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah peserta sosialisasu ketentuan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama	40	-	-	-	Dinas K2UKM
1423	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersosialisasikannya ketentuan pembuatan peraturan perusahaan (PP)	Jumlah peserta sosialisasu ketentuan pembuatan peraturan perusahaan	40	-	-	-	Dinas K2UKM
1424	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbinannya Serikat Pekerja di Perusahaan	Jumlah serikat pekerja yang terbina	15	15	15	15	Dinas K2UKM
1425	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbinanya perusahaan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan tenaga kerja	Jumlah perusahaan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan tenaga kerja yang terbina	-	-	-	-	Dinas K2UKM
1426	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbinanya perusahaan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan tenaga kerja	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang tertangani	-	-	-	-	Dinas K2UKM
1427	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tertanganinya Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang tertangani	5	5	5	5	Dinas K2UKM
1428	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbinanya perusahaan tentang penerapan struktur Skala Upah	Jumlah Perusahan yang terbina tentang Penerapan Struktur Skala Upah	140	-	-	-	Dinas K2UKM
1429	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbinanya perusahaan tentang penerapan struktur Skala Upah	Jumlah Perusahan yang terbina tentang Penerapan Struktur Skala Upah	-	-	-	-	Dinas K2UKM
1430	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersosialisasikannya Peraturan tentang Jaminan Sosial di Perusahaan	Jumlah peserta sosialisasi Jamsostek di perusahaan	40	4	4	4	Dinas K2UKM
1431	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terfasilitasi LKS Tripartit Kabupaten	Jumlah Perusahan yang terbina tentang Penerapan Struktur Skala Upah	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1432	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja)	3	3	3	3	Dinas K2UKM
1433	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersusunnya Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1434	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA - SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1435	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersusunnya Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1436	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersusunnya Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1437	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4	4	4	4	Dinas K2UKM
1438	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1439	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	26	26	26	26	Dinas K2UKM
1440	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	100	100	100	100	Dinas K2UKM
1441	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4	4	4	4	Dinas K2UKM
1442	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersusunnya Neraca Aset	Jumlah Aset yang Tercatat	520	520	520	520	Dinas K2UKM
1443	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersedianya Komponen Alat Listrik Bangunan Kantor	Jumlah Alat Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	12	Dinas K2UKM
1444	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	39	39	39	39	Dinas K2UKM
1445	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbayarkannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	3	3	Dinas K2UKM
1446	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	10	10	10	10	Dinas K2UKM
1447	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1440	1440	1440	1440	Dinas K2UKM
1448	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	12	12	Dinas K2UKM
1449	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	4	4	4	4	Dinas K2UKM
1450	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2	2	2	2	Dinas K2UKM
1451	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbayarkannya Jasa Service Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1452	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terbayarkannya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor	8	8	8	8	Dinas K2UKM
1453	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	4	4	4	Dinas K2UKM
1454	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Terlaksannya Rehabilitasi Sarana/ Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1455	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Tersusunya Laporan IKM Perangkat Daerah	Persentase Laporan IKM Perangkat Daerah yang Disusun	100	100	100	100	Dinas K2UKM
1456	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terlatihnya Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Terlatih tentang keterampilan Menjahit, Otomotif, Tata boga, dll	880	880	880	880	Dinas K2UKM
1457	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbinanya Lembaga Pelatihan Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang Dibina tentang keterampilan Menjahit, Otomotif, Tata boga, dll	20	20	20	20	Dinas K2UKM
1458	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Teridentifikasinya informasi lowongan Kerja	Jumlah Perusahaan yang Teridentifikasi Lowongan Kerja	10	10	10	10	Dinas K2UKM
1459	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Teridentifikasinya Pencari Kerja yang Terdaftar	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi yang Terdaftar melalui Sistem Online	12000	12000	12000	12000	Dinas K2UKM
1460	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Teridentifikasinya Pencari Kerja melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	20	20	20	20	Dinas K2UKM
1461	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbangunnya Kerjasama Magang	Jumlah Peserta Magang	100	100	100	100	Dinas K2UKM
1462	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terdatanya jumlah perusahaan yang Memiliki Fasilitas Kesehatan dan Kesejahteraan	Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai Fasilitas Kesehatan dan Kesejahteraan	306	306	306	306	Dinas K2UKM
1463	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbinanya Bipartit di Perusahaan	Jumlah Bipartit di Perusahaan yang terbina	-	-	10	-	Dinas K2UKM
1464	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersosialisasikannya ketentuan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah peserta sosialisasu ketentuan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama	40	-	-	-	Dinas K2UKM
1465	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersosialisasikannya ketentuan pembuatan peraturan perusahaan (PP)	Jumlah peserta sosialisasu ketentuan pembuatan peraturan perusahaan	40	-	-	-	Dinas K2UKM
1466	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbinannya Serikat Pekerja di Perusahaan	Jumlah serikat pekerja yang terbina	15	15	15	15	Dinas K2UKM
1467	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbinanya perusahaan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan tenaga kerja	Jumlah perusahaan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan tenaga kerja yang terbina	-	-	-	-	Dinas K2UKM
1468	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbinanya perusahaan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan tenaga kerja	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang tertangani	-	-	-	-	Dinas K2UKM
1469	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tertanganinya Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang tertangani	5	5	5	5	Dinas K2UKM
1470	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbinanya perusahaan tentang penerapan struktur Skala Upah	Jumlah Perusahan yang terbina tentang Penerapan Struktur Skala Upah	140	-	-	-	Dinas K2UKM
1471	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbinanya perusahaan tentang penerapan struktur Skala Upah	Jumlah Perusahan yang terbina tentang Penerapan Struktur Skala Upah	-	-	-	-	Dinas K2UKM
1472	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersosialisasikannya Peraturan tentang Jaminan Sosial di Perusahaan	Jumlah peserta sosialisasi Jamsostek di perusahaan	40	4	4	4	Dinas K2UKM
1473	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terfasilitasi LKS Tripartit Kabupaten	Jumlah Perusahan yang terbina tentang Penerapan Struktur Skala Upah	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1474	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja)	3	3	3	3	Dinas K2UKM
1475	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersusunnya Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1476	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA - SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1477	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersusunnya Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1478	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersusunnya Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1479	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4	4	4	4	Dinas K2UKM
1480	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1481	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	26	26	26	26	Dinas K2UKM
1482	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	100	100	100	100	Dinas K2UKM
1483	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4	4	4	4	Dinas K2UKM
1484	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersusunnya Neraca Aset	Jumlah Aset yang Tercatat	520	520	520	520	Dinas K2UKM
1485	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Komponen Alat Listrik Bangunan Kantor	Jumlah Alat Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	12	Dinas K2UKM
1486	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	39	39	39	39	Dinas K2UKM
1487	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbayarkannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	3	3	Dinas K2UKM
1488	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	10	10	10	10	Dinas K2UKM
1489	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1440	1440	1440	1440	Dinas K2UKM
1490	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	12	12	Dinas K2UKM
1491	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	4	4	4	4	Dinas K2UKM
1492	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2	2	2	2	Dinas K2UKM
1493	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbayarkannya Jasa Service Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1494	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terbayarkannya Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor	8	8	8	8	Dinas K2UKM
1495	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	4	4	4	Dinas K2UKM
1496	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksannya Rehabilitasi Sarana/ Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1	1	1	1	Dinas K2UKM
1497	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tersusunya Laporan IKM Perangkat Daerah	Persentase Laporan IKM Perangkat Daerah yang Disusun	100	100	100	100	Dinas K2UKM
1498	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Terasesmennya koperasi	Jumlah koperasi yang diasesmen	50	50	50	50	Dinas K2UKM
1499	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Terpantaunya koperasi tentang penerapan ketentuan koperasi	Jumlah koperasi yang terpantau tentang penerapan ketentuan koperasi	50	50	50	50	Dinas K2UKM
1500	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Terlatihnya SDM Koperasi tentang komputerasisasi	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih tentang komputerasisasi	-	50	-	-	Dinas K2UKM
1501	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Terlatihnya SDM Koperasi tentang Digitalisasi Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih tentang DIgitalisasi Koperasi	10	10	10	10	Dinas K2UKM
1502	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Tersosialisaskannya tentang tata cara pendirian koperasi kepada masyarakat	Jumlah Masyarakat yang menerima Sosialisasi tentangtata cara Pendirian Koperasi	50	50	50	50	Dinas K2UKM
1503	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Tersalurkannya bantuan sarana/ prasarana bagi Koperasi Baru	Jumlah Koperasi Baru yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana	10	10	10	10	Dinas K2UKM
1504	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Tersosialisasikannya tata cara pengajuan NIB bagi UMKM	Jumlah UKM yang mendapatkan sosialisasi tata cara pengajuan NIB	130	130	130	130	Dinas K2UKM
1505	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Terprogramnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Pertumbuhan UKM menjadi Usaha Mikro	45.97	45.97	45.97	45.97	Dinas K2UKM
1506	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Terlatihnya SDM UKM tentang Pemasaran	Jumlah SDM UKM yang terlatih tentang pemasaran	320	320	320	320	Dinas K2UKM
1507	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Terlatihnya para pelaku UMKM terkait pengemasan produk	Jumlah pelaku UMKM yang dilatih pengemasan produk	-	-	-	75	Dinas K2UKM
1508	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Bertemunya UKM dengan Pihak Ketiga	Jumlah UKM yang bertemu dengan Pihak Ketiga	75	75	75	75	Dinas K2UKM
1509	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Terlatihnya para pelaku UMKM tentang Manajerial	Jumlah para pelaku UMKM yang dilatih Manajerial	75	75	75	75	Dinas K2UKM
1510	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	2	-	-	-	Camat Lemahsugih
1511	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat Lemahsugih
1512	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1	-	-	-	Camat Lemahsugih
1513	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	-	-	-	4	Camat Lemahsugih
1514	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat Lemahsugih
1515	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	-	-	-	Camat Lemahsugih
1516	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	11	11	11	11	Camat Lemahsugih
1517	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	Camat Lemahsugih
1518	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	4	Camat Lemahsugih
1519	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	-	17	-	Camat Lemahsugih
1520	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	-	5	-	-	Camat Lemahsugih
1521	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	1	1	1	1	Camat Lemahsugih
1522	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	7	7	7	7	Camat Lemahsugih
1523	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	4	-	-	-	Camat Lemahsugih
1524	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	4	-	-	-	Camat Lemahsugih
1525	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	-	1	-	1	Camat Lemahsugih
1526	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	1	1	1	1	Camat Lemahsugih
1527	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	1	1	1	1	Camat Lemahsugih
1528	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan ikut sertanya masyarakat dalam PHBN	Jumlah Desa yang mengikuti PHBN	5	5	5	4	Camat Lemahsugih
1529	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan ikut sertanya masyarakat dalam PHBI	Jumlah Desa yang mengikuti PHBI	5	5	5	4	Camat Lemahsugih
1530	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	5	5	5	6	Camat Lemahsugih
1531	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya permohonan administrasi pelayanan di bidang kesos	Persentase Permohonan Administrasi Bidang Kesos yang terlayani	25	25	25	25	Camat Lemahsugih
1532	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah Lansia yang terpantau	-	-	20	-	Camat Lemahsugih
1533	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya permohonan administrasi kependudukan	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	25	25	25	25	Camat Lemahsugih
1534	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan Desa	Jumlah Desa yang terbina terkait potensi unggulan Desa	-	19	-	-	Camat Lemahsugih
1535	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB	Jumlah masyarakat yang terbina terkait pembayaran PBB	-	36	-	-	Camat Lemahsugih
1536	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	-	19	-	-	Camat Lemahsugih
1537	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	95	-	-	Camat Lemahsugih
1538	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	19	-	-	-	Camat Lemahsugih
1539	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang UMKM Desa	Jumlah Desa yang terbina UMKM	-	19	-	-	Camat Lemahsugih
1540	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya bersama dalam mengatasi HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	19	-	-	-	Camat Lemahsugih
1541	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya potensi gangguan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketertiban umum	-	19	-	-	Camat Lemahsugih
1542	Kecamatan Lemahsugih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat Lemahsugih
1543	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Terlayaninya Permohonan Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	25	25	25	25	SEKERTARIS
1544	Inspektorat	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Terpantaunya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di Perangkat Daerah Binaan Irban 1	Persentase Perangkat daerah Binaan Irban 1 yang terpantau menindaklanjut LHP BPK-RI	30	30	30	10	SEKERTARIS
1545	Inspektorat	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Terpantaunya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di Perangkat Daerah Binaan Irban 2	Persentase Perangkat daerah Binaan Irban 2 yang terpantau menindaklanjut LHP BPK-RI	30	30	30	10	SEKERTARIS
1546	Inspektorat	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Terpantaunya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di Perangkat Daerah Binaan Irban 3	Persentase Perangkat daerah Binaan Irban 3 yang terpantau menindaklanjut LHP BPK-RI	30	30	30	10	SEKERTARIS
1547	Inspektorat	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Terpantaunya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di Perangkat Daerah Binaan Irban 4	Persentase Perangkat daerah Binaan Irban 4 yang terpantau menindaklanjut LHP BPK-RI	30	30	30	10	SEKERTARIS
1548	Inspektorat	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Terpantaunya tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang terpantau menindaklanjut LHP BPK-RI	30	30	30	1	SEKERTARIS
1549	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	12485000	33300000	-	Camat
1550	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	9590000	4795000	-	45385600	Camat
1551	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	1457500	3592500	6475000	6475000	Camat
1552	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	1140000	5090000	-	-	Camat
1553	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	1605000	2950000	-	-	Camat
1554	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah laporan lansia yang terpantau	2200000	2200000	-	-	Camat
1555	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	2208000	2208000	-	-	Camat
1556	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah dokumen yang terbina terkait potensi unggulan desa	3555000	3555000	-	-	Camat
1557	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah laporan yang terbina UMKM	5050000	-	-	-	Camat
1558	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah laporan kesepakatan mengatasi HTAG	-	1690000	4610000	2200000	Camat
1559	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBIBI	ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	2450000	2450000	-	-	Camat
1560	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	5870000	-	-	-	Camat
1561	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil	-	9975000	-	-	Camat
1562	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah dokumen perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	3175000	-	-	Camat
1563	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	5850000	-	-	Camat
1564	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	2000000	-	-	-	Camat
1565	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	2000000	-	-	-	Camat
1566	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	2000000	-	Camat
1567	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	2000000	-	-	-	Camat
1568	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	2000000	-	Camat
1569	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	-	-	-	1500000	Camat
1570	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	-	-	-	1500000	Camat
1571	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	329589385	685125551	468225270	376863573	Camat
1572	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1500000	Camat
1573	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	750000	750000	750000	750000	Camat
1574	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah paket ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	9000000	6175000	-	Camat
1575	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	-	2450000	2550000	-	Camat
1576	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah paket Alat Tulis Kantor Yang tersedia	5164500	-	15941500	15370000	Camat
1577	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	-	1572000	2920000	1508000	Camat
1578	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah paket Makanan dan Minuman Yang tersedia	3625000	3445000	6930000	-	Camat
1579	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	-	2575000	4950000	2475000	Camat
1580	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	-	3239000	6500000	3250000	Camat
1581	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Kebutuahan Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	7500000	-	-	Camat
1582	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	3000000	-	-	Camat
1583	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	3500000	-	-	-	Camat
1584	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah laporan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	3793022	6945004	6945004	7816970	Camat
1585	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah laporan yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	12168000	24336000	18252000	24336000	Camat
1586	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	5000000	-	-	-	Camat
1587	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	650000	1350000	-	-	Camat
1588	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	15050000	-	-	Camat
1589	Kecamatan Bantarujeg	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat kelayakan operasional aset perangkat daerah	jumlah mebel yang dipelihara	-	4000000	-	-	Camat
1590	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Kinerja Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 1	1	2	2	2	IRBAN V
1591	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Keuangan Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 1	3	3	1	-	IRBAN V
1592	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tereviunya Laporan Keuangan di wilayah kerja Irban 1	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan di wilayah kerja Irban I	-	3	3	1	IRBAN V
1593	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Termonitoring dan terevaluasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 1	Termonitoring dan terevaluasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 1	-	1	-	1	IRBAN V
1594	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Desa di wilayah kerja Irban 1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa di wilayah kerja Irban 1	-	-	14	14	IRBAN V
1595	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Kinerja Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 2	1	2	2	2	IRBAN V
1596	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Keuangan Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 2	3	3	1	-	IRBAN V
1597	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tereviunya Laporan Keuangan di wilayah kerja Irban 2	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan di wilayah kerja Irban 2	-	3	3	1	IRBAN V
1598	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Termonitoring dan terevaluasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 2	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 2	-	1	-	1	IRBAN V
1599	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Desa di wilayah kerja Irban 2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa di wilayah kerja Irban 2	-	-	14	14	IRBAN V
1600	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Kinerja Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 3	1	2	2	2	IRBAN V
1601	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Keuangan Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 3	3	3	1	-	IRBAN V
1602	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tereviunya Laporan Keuangan di wilayah kerja Irban 3	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan di wilayah kerja Irban 3	-	3	3	1	IRBAN V
1603	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Termonitoring dan terevaluasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 3	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 3	-	1	-	1	IRBAN V
1604	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	TerpantaunyaDesa di wilayah kerja Irban 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa di wilayah kerja Irban 3	-	-	14	14	IRBAN V
1605	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 4	1	2	2	2	IRBAN V
1606	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Keuangan Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah di wilayah kerja Irban 4	3	3	1	-	IRBAN V
1607	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tereviunya Laporan Keuangan di wilayah kerja Irban 4	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan di wilayah kerja Irban 4	-	3	3	1	IRBAN V
1608	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Termonitoring dan terevaluasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 4	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 4	-	1	1	-	IRBAN V
1609	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Termonitoring dan terevaluasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 4	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 4	-	1	1	-	IRBAN V
1610	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Termonitoring dan terevaluasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 4	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di wilayah kerja Irban 4	-	1	-	1	IRBAN V
1611	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Desa di wilayah kerja Irban 4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa di wilayah kerja Irban 4	-	-	14	14	IRBAN V
1612	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	-	-	-	IRBAN V
1613	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	1	-	IRBAN V
1614	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tereviunya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	2	4	3	IRBAN V
1615	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	-	1	1	IRBAN V
1616	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpantaunya Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7	8	8	7	IRBAN V
1617	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1	1	-	IRBAN V
1618	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1	-	IRBAN V
1619	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1	-	IRBAN V
1620	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1	IRBAN V
1621	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1	-	IRBAN V
1622	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	IRBAN V
1623	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1	-	-	IRBAN V
1624	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	ASN menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	150	200	200	150	IRBAN V
1625	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	-	1	-	-	IRBAN V
1626	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetens	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	7	7	8	8	IRBAN V
1627	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1	1	1	1	IRBAN V
1628	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	1	IRBAN V
1629	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan Rumah Tangga	1	1	1	1	IRBAN V
1630	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan Bahan Logistik Kantor	1	1	1	1	IRBAN V
1631	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1	1	1	IRBAN V
1632	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	1	1	IRBAN V
1633	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	1	IRBAN V
1634	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	IRBAN V
1635	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersusunnya penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	1	IRBAN V
1636	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit kerja yang terpenuhi Peralatan dan Mesin Lainnya	-	1	-	1	IRBAN V
1637	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Permohonan administrasi Surat Menyurat	20	25	25	20	IRBAN V
1638	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	1	1	IRBAN V
1639	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	1	1	IRBAN V
1640	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	1	2	2	1	IRBAN V
1641	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpeliharanya Mebel	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaan mebel	-	-	-	1	IRBAN V
1642	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	1	IRBAN V
1643	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaan gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	1	IRBAN V
1644	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	1	-	IRBAN V
1645	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	1	-	1	IRBAN V
1646	Inspektorat	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-	1	-	1	IRBAN V
1647	Inspektorat	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Terverifikasinya LHKAN	Persentase LHKAN yang diverifikasi	100	-	-	-	IRBAN I
1648	Inspektorat	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Terverifikasinya dokumen MCP Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan verifikasi dokumen MCP Perangkat Daerah	-	1	-	1	IRBAN I
1649	Inspektorat	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Terfasilitasinya kegiatan UPP Saber Pungli Kabupaten Majalengka	Jumlah kegiatan fasilitasi UPP Saber Pungli Kabupaten Majalengka	-	1	1	-	IRBAN I
1650	Inspektorat	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Terbinanya Perangkat daerah tentang Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah/unit kerja yang terbina (asistensi, evaluasi) pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM)	-	-	1	-	IRBAN I
1651	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terujinya UTTP	Jumlah UTTP yang sesuai standar	375	375	375	375	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1652	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersosialisasikannya metrologi legal	Jumlah peserta sosialisasi metrologi legal yang meningkat kapasitasnya	-	50	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1653	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terpantaunya BDKT	Jumlah BDKT yang terpantau yang terkemas sesuai standar	100	100	100	100	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1654	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terlayaninya Pengaduan via Whatsapp	Persentase Pengaduan via Whatsapp yang terlayani	25	25	25	25	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1655	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat kapasitasnya	-	50	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1656	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang terpromosikan	-	-	30	30	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1657	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terfasilitasinya sarana distribusi perdagangan luar pasar	Jumlah sarana distribusi perdagangan luar pasar yang terfasilitasi	1	1	1	2	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1658	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terehabilitasinya pasar	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direhabilitasi sesuai standar	-	1	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1659	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terberdayakannya pengelola pasar	Jumlah Pengelola Pasar yang meningkat kinerjanya	20	20	20	20	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1660	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terbinanya Pedagang Pasar	Jumlah Pedagang Pasar yang meningkat kapasitasnya	-	100	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1661	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terlaporkannya ketersediaan Bapokting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan ketersediaan bapokting di tingkat agen dan pasar rakyat	-	1	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1662	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terpantaunya harga dan ketersediaan bahan pokok penting	Jumlah pemantauan harga dan stok bapokting	24	24	24	24	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1663	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersedianya kebutuhan Pangan Pokok dengan harga terjangkau	Jumlah komoditas pangan pokok yang disediakan	-	10	-	10	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1664	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terlaporkannya pengawasan komoditas bahan pokok penting secara digital	Jumlah laporan harga bahan pokok penting yang dilaporkan secara digital	60	60	60	60	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1665	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terawasinya Kelengkapan Dokumen Perizinan Distributor dan Agen	Jumlah Distributor/Agen yang memiliki kelengkapan dokumen perizinan sesuai ketentuan	-	-	5	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1666	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terpamerkannya Produk Melalui Galeri	Produk pelaku usaha yang terpromosikan	10	10	10	20	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1667	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terpromisikannya Produk melalui media digital	Jumlah produk yang dipromosikan melalui media digital	12	12	12	12	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1668	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terdistribusikannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	132	132	132	132	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1669	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran Kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	25	25	25	25	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1670	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4	4	4	4	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1671	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunnya Neraca Aset	Jumlah Aset yang tercatat	-	-	-	394	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1672	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunya Dokumen PK	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	-	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1673	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	-	1	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1674	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tereviewnya Dokumen Renstra	Jumlah dokumen Renstra yang tereview	-	-	1	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1675	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunnya Cascading	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	1	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1676	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tereviewnya pohon kinerja	Jumlah dokumen pohon kinerja yang tereview	-	-	1	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1677	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tereviewnnya Rencana Aksi	Jumlah dokumen rencana aksi yang tereview	1	-	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1678	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	-	-	-	1	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1679	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunnya dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1680	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunnya dokumen RUP	Jumlah dokumen RUP yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1681	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1682	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tereviewnya dokumen profil perangkat daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tereview	-	-	-	1	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1683	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunnya dokumen LPPD	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun	1	-	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1684	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang disusun	-	1	-	-	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1685	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Persentase permohonan layanan kepegawaian ASN yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1686	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya	5	-	-	5	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1687	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	-	1	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1688	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dengan baik	-	-	-	13	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1689	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersedianya layanan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	5	5	5	5	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1690	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	5	5	5	5	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1691	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	5	5	5	5	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1692	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	5	5	5	5	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1693	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan kantor	5	5	5	5	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1694	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersedianya jasa keamanan kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	5	5	5	5	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1695	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1696	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	100	100	100	100	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1697	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Tersusunnya Laporan Evaluasi RKPD	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD	1	1	1	2	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1698	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Terpantaunya Kinerja Program/Kegiatan yang Bersumber dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah Laporan Triwulanan Sumber dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi	1	1	1	2	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Kepala Bidang Pasar Kepala Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga Sekretariat
1699	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terlatihnya pelaku usaha industri kecil dan menengah	Jumlah Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah yang meningkat kompetensinya	-	35	-	-	Bidang Perindustrian
1700	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terlatihnya pelaku usaha industri kecil dan menengah tembakau	Jumlah pelaku usaha industri kecil menengah tembakau yang meningkat kompetensinya	-	40	-	-	Bidang Perindustrian
1701	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terpantaunya Produktivitas IKM di Sentra IKM	Jumlah dokumen pemantauan IKM produktif di sentra IKM	2	3	3	2	Bidang Perindustrian
1702	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terinformasikannya aktivitas industri melalui SIINAS	Jumlah Laporan Industri yang terdaftar dalam SIINas	20	20	20	20	Bidang Perindustrian
1703	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya Kegiatan Pendataan IKM	Jumlah IKM yang terdata	-	-	-	2220	Bidang Perindustrian
1704	Inspektorat	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terevaluasinya Perangkat Daerah terkait implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi SPIP	-	-	26	30	IRBAN 3
1705	Inspektorat	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terbinanya APIP	Jumlah APIP yang terbina mendapatkan penguatan kapabilitas	-	-	15	15	IRBAN 3
1706	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	3	3	3	2	Camat
1707	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	3	3	3	2	Camat
1708	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	5	5	5	5	Camat
1709	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	25	25	25	25	Camat
1710	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	-	20	-	Camat
1711	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya permohonan kependudukan	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	25	25	25	25	Camat
1712	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya permohonan kependudukan	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	25	25	25	25	Camat
1713	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	-	33	-	-	Camat
1714	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	11	-	Camat
1715	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	-	11	-	Camat
1716	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	3	3	3	3	Camat
1717	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya Potensi Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	-	11	-	-	Camat
1718	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	-	-	11	-	Camat
1719	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat
1720	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	-	60	-	Camat
1721	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	11	-	-	Camat
1722	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Camat
1723	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	-	-	1	Camat
1724	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat
1725	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA yang tersusun	1	-	-	-	Camat
1726	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat
1727	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	-	-	-	Camat
1728	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	1	-	-	-	Camat
1729	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	3	3	3	3	Camat
1730	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	1	-	-	Camat
1731	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	1	1	1	Camat
1732	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	12	-	-	-	Camat
1733	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	1	1	1	1	Camat
1734	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	1	1	1	1	Camat
1735	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	2	2	2	1	Camat
1736	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	3	3	3	3	Camat
1737	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	1	1	1	1	Camat
1738	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	-	1	1	1	Camat
1739	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	-	-	4	-	Camat
1740	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Mebel	Jumlah Mebel	-	-	4	-	Camat
1741	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	3	3	3	3	Camat
1742	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Pelayanan Tenaga Kebersihan Kantor	2	4	3	4	Camat
1743	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	-	1	2	-	Camat
1744	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	-	1	1	-	Camat
1745	Kecamatan Malausma	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	-	1	-	Camat
1746	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah	Prevalensi Stunting	Tersusunya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Rencana Tenaga Kerja Makro yang tersusun	1	1	1	1	Kepala Dinas Kesehatan
1747	Dinas Kesehatan	Prevalensi Stunting	Tersalurkannya pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamil KEK	Jumlah ibu hamil yang mendapat makanan tambahan	241	241	241	242	Kepala Dinas Kesehatan
1748	Dinas Kesehatan	Prevalensi Stunting	Tersosialisasikannya pemberian ASI ekslusif	Jumlah Ibu yang tersosialisasi pemberian Asi Ekslusif	5440	5440	5440	5440	Kepala Dinas Kesehatan
1749	Dinas Kesehatan	Prevalensi Stunting	Tersosialisasikannya pemberian MP-ASI	Jumlah Ibu yang tersosialisasi Pemberian MP ASI	1056	1056	1056	1056	Kepala Dinas Kesehatan
1750	Dinas Kesehatan	Prevalensi Stunting	Tersalurkannya Ibu hamil yang mengkonsumsi TTD	Jumlah ibu hamil yang mengkonsumsi TTD	5624	5624	5624	5624	Kepala Dinas Kesehatan
1751	Dinas Kesehatan	Prevalensi Stunting	Tersalurkannya Rematri yang mengkkonsumsi TTD	Jumlah Rematri yang mengkonsumsi TTD	13834	13834	13835	13835	Kepala Dinas Kesehatan
1752	Dinas Kesehatan	Prevalensi Stunting	Terlayaninya Imunisasi Dasar Lengkap	Jumlah balita yang terlayani imunisasi	25780	25780	25780	25782	Kepala Dinas Kesehatan
1753	Dinas Kesehatan	Prevalensi Stunting	Tersalurkannya pemberian tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang	Jumlah balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	822	822	824	822	Kepala Dinas Kesehatan
1754	Dinas Kesehatan	Prevalensi Stunting	Tersalurkannya pemberian tambahan asupan gizi bagi balita gizi kurang	Jumlah balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	20222	20222	20223	20222	Kepala Dinas Kesehatan
1755	Dinas Kesehatan	Prevalensi Stunting	Terlayaninya balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk yang terlayani	12	13	13	13	Kepala Dinas Kesehatan
1756	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Dinas kesehatan	Jumlah Dokumen Pelaporan Dinas Kesehatan yang disusun	-	1	1	1	Kepala Dinas Kesehatan
1757	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Ternilainya kinerja dan mutu layanan kesehatan dalam akreditasi	Jumlah faskes yang terakreditasi	9	9	9	8	Kepala Dinas Kesehatan
1758	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersusunnya Regulasi pelayanan kesehatan	Jml regulasi yang tersusun	3	3	3	3	Kepala Dinas Kesehatan
1759	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersosialisasikannya pengetahuan masyarakat tentang gaya hidup sehat	Jml masyarakat yang meningkat pengetahuan ttg gaya hidup sehat	211893	211893	211893	211893	Kepala Dinas Kesehatan
1760	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersosialisasikannya manfaat memerikaskan diri ke faskes	Jumlah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja dan lansia yang memeriksakan diri ke faskes	46235	46238	46238	46235	Kepala Dinas Kesehatan
1761	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersosialisasikannya masyarakat yang mengkonsumsi makanan bergizi seimbang	Jumlah Masyarakat yang mengkonsumsi makanan bergizi seimbang	20225	20225	20225	20224	Kepala Dinas Kesehatan
1762	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersosialisasikannya Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarkat (STBM)	Jumlah Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	86	86	86	85	Kepala Dinas Kesehatan
1763	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersedianya alat kesehatan dan farmasi	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	-	1	1	1	Kepala Dinas Kesehatan
1764	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Terjaminnya pembayaran premi BPJS kesehatan bagi PBI	Jumlah masyarakat yang dibiayai jaminan kesehatan	1278109	1278109	1278109	1278109	Kepala Dinas Kesehatan
1765	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Terlatihnya Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Jumlah SDMK bersertifikat	59	60	60	60	Kepala Dinas Kesehatan
1766	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Terlayaninya masyarakat yang terdeteksi penyakit tidak menular	Jumlah masyarakat yang terdeteksi penyakit tidak menular	218629	218629	218629	218631	Kepala Dinas Kesehatan
1767	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Terlayaninya masyarakat yang beresiko HIV dan Tuberkulosis	Jumlah orang yang berisiko HIV dan Tuberkulosis	11093	11093	11093	11093	Kepala Dinas Kesehatan
1768	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Terselenggaranya surveilans kejadian luar biasa	Jumlah kegiatan surveilans kejadian luar biasa	13	13	13	13	Kepala Dinas Kesehatan
1769	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Terlayaninya Keluarga Berencana	Persentase Keluarga yang ber KB	20	20	20	20	Kepala Dinas Kesehatan
1770	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan yang disusun	2	2	3	3	Kepala Dinas Kesehatan
1771	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	1693	1693	1693	1693	Kepala Dinas Kesehatan
1772	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	25	25	25	25	Kepala Dinas Kesehatan
1773	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	15	15	20	20	Kepala Dinas Kesehatan
1774	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1	Kepala Dinas Kesehatan
1775	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersusunnya neraca aset	Jumlah Aset yang tercatat	-	-	-	165017980036	Kepala Dinas Kesehatan
1776	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian	80	80	80	80	Kepala Dinas Kesehatan
1777	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	1	-	-	-	Kepala Dinas Kesehatan
1778	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	1	-	-	-	Kepala Dinas Kesehatan
1779	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	3	-	-	-	Kepala Dinas Kesehatan
1780	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	80	-	-	-	Kepala Dinas Kesehatan
1781	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	20	20	20	20	Kepala Dinas Kesehatan
1782	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Terseleksinya atlet pelajar untuk Pekan Olahraga Daerah	Jumlah atlet dalam persiapan kontigen Majalengka	-	100	35	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1783	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Ikutsertanya atlet pelajar Majalengka dalam kejuaraan olahraga multi event dan single event	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event	-	100	35	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1784	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Ikutsertanya Atlet Majalengka dalam Kejuaraan Event Olahraga Regional	Jumlah Atlet yang diikutisertakan dalam Kejuaran/Event Olahraga	-	-	100	120	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1785	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Atlet dan Pelatih Berprestasi yang dibina	-	-	-	24	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1786	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Terselenggaranya Kejuaraan/Event yang diselenggarakan	Jumlah Kejuaraan/Event yang diselenggarakan	1	1	2	1	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1787	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Diberikannya Penghargaan Kepada Atlet Berprestasi	Jumlah atlet Berprestasi yang Menerima Penghargaan	-	-	20	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1788	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana Olahraga yang representatif	-	12	20	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1789	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Ikutsertanya pegiat dalam event olahraga tradisional	Jumlah pegiat olahraga tradisional yang mengikuti event	-	-	32	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1790	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersalurkannya Bantuan Hibah Daerah Kepada Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Bantuan Hibah	-	3	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1791	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	20	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1792	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Terlatihnya ASN	Jumlah ASN yang terlatih	-	-	-	5	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1793	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	4	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1794	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersedianya layanan telepon	umlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	4	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1795	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	4	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1796	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	4	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1797	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	-	-	18	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1798	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1799	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1800	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1801	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1802	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersusunnya Laporan IKM Perangkat Daerah	Jumlah laporan SKM yang tersusun	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1803	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	jumlah asn yang tertangani layanan kepegawaian	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1804	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	terlatihnya asn	jumlah asn yang terlatih	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1805	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersedianya layanan internet	jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1806	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersedianya layanan telepon	jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1807	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	terpenuhinya kebutuhan air	jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	1	1	1	1	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1808	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1809	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	terpeliharanya sarana dan prasarana	jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1810	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	terpeliharanya kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dengan baik	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1811	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersedianya jasa kebersihan kantor	jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan kantor	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1812	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersedianya jasa keamanan kantor	jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1813	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tertanganinya permohonan data dan informasi	presentase permohonan data dan informasi yang tertangani	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1814	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	presentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1815	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersusunnya laporan IKM perangkat daerah	jumlah laporan IKM yang tersusun	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1816	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yag disusun	1	-	1	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1817	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersusunnya Dokumen RKA	Jumlah Dokumen yang Tersusun	1	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1818	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersusunnya Dokumen RKA	Jumlah Dokumen yang Tersusun	-	-	1	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1819	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersusunnya Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	1	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1820	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Tersusunnya Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	-	-	1	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1821	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersusunnya dokumen LKIP	jumlah dokumen LKIP	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1822	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersusunnya dokumen laporan oengukuran kinerja	jumlah dokumen laporan pengukuran kinerja yang tersusun	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1823	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tereviewnya dokumen profil perangkat daerah	jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tereview	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1824	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersusunnya dokumen LPPD	jumlah dokumen LPPD yang tersusun	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1825	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersusunnya dokumen PK	jumlah dokumen PK	-	14	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1826	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tereviewnya dokumen renstra	jumlah dokumen renstra yang tereview	1	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1827	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tereviewnya pohon kinerja	jumlah dokumen pohon kinerja yang tereview	1	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1828	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersusunnya cascading	jumlah dokumen cascading yang tersusun	1	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1829	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tereviewnya rencana aksi	jumlah dokumen rencana aksi yang tereview	1	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1830	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersusunnya RUP	jumlah dokumen RUP	1	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1831	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	terdistribusinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangan	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1832	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	presentase spm yang berhasil menjadi sp2d	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1833	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1834	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	terpenuhinya laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1835	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	tersusunnya neraca aset	jumlah asep yang tercatat	-	-	-	-	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1836	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Masyarakat Berolahraga	Tersosialisasikannya olahraga tradisional melalui festival	Jumlah olahraga tradisional yang disosialisasikan	-	-	5	-	Bidang Pembudayaan Olahraga
1837	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase Masyarakat Berolahraga	Ikutsertanya masyarakat dalam gerakan olahraga massal	Jumlah masyarakat yang mengikuti olahraga massal	50	50	200	200	Bidang Pembudayaan Olahraga
1838	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Terlatihnya Pemuda melalui pelatihan kepemimpinan pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan pemuda	-	26	-	-	Bidang Layanan Kepemudaan
1839	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Terseleksinya pemuda pelopor aspek kepemimpinan pemuda	Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi pada aspek kepemimpinan pemuda	-	4	-	-	Bidang Layanan Kepemudaan
1840	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Diberikannya Penghargaan Kepada Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi Yang Menerima Penghargaan	-	-	-	10	Bidang Layanan Kepemudaan
1841	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Terbinanya pemuda dalam pengembangan kader untuk meningkatkan daya saing	Jumlah pemuda kader yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	-	-	52	-	Bidang Layanan Kepemudaan
1842	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Tersalurkannya dana hibah daerah kepada organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan dana hibah daerah	-	1	-	-	Bidang Layanan Kepemudaan
1843	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Tersalurkannya dana Hibah Daerah kepada Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Mendapatkan Dana Hibah Daerah	-	1	-	-	Bidang Layanan Kepemudaan
1844	Dinas Pendidikan	APM PAUD	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah perlengkapan peserta didik PAUD yang tersedia	-	-	1800	-	Kepala Dinas Pendidikan
1845	Dinas Pendidikan	APM PAUD	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa SD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	200	Kepala Dinas Pendidikan
1846	Dinas Pendidikan	APM PAUD	terselenggaraanya sosialisasi dan advokasi kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1	-	-	Kepala Dinas Pendidikan
1847	Dinas Pendidikan	APM PAUD	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa SMP	Jumlah perlengkapan peserta didik SMP yang tersedia	-	-	-	200	Kepala Dinas Pendidikan
1848	Dinas Pendidikan	APM SD/MI	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah perlengkapan peserta didik PAUD yang tersedia	-	-	1800	-	Kepala Dinas Pendidikan
1849	Dinas Pendidikan	APM SD/MI	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa SD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	200	Kepala Dinas Pendidikan
1850	Dinas Pendidikan	APM SD/MI	terselenggaraanya sosialisasi dan advokasi kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1	-	-	Kepala Dinas Pendidikan
1851	Dinas Pendidikan	APM SD/MI	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa SMP	Jumlah perlengkapan peserta didik SMP yang tersedia	-	-	-	200	Kepala Dinas Pendidikan
1852	Dinas Pendidikan	APM SMP/MTs	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah perlengkapan peserta didik PAUD yang tersedia	-	-	1800	-	Kepala Dinas Pendidikan
1853	Dinas Pendidikan	APM SMP/MTs	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa SD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	200	Kepala Dinas Pendidikan
1854	Dinas Pendidikan	APM SMP/MTs	terselenggaraanya sosialisasi dan advokasi kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1	-	-	Kepala Dinas Pendidikan
1855	Dinas Pendidikan	APM SMP/MTs	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa SMP	Jumlah perlengkapan peserta didik SMP yang tersedia	-	-	-	200	Kepala Dinas Pendidikan
1856	Dinas Pendidikan	APK Nonformal/Kesetaraan	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah perlengkapan peserta didik PAUD yang tersedia	-	-	1800	-	Kepala Dinas Pendidikan
1857	Dinas Pendidikan	APK Nonformal/Kesetaraan	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa SD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	200	Kepala Dinas Pendidikan
1858	Dinas Pendidikan	APK Nonformal/Kesetaraan	terselenggaraanya sosialisasi dan advokasi kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1	-	-	Kepala Dinas Pendidikan
1859	Dinas Pendidikan	APK Nonformal/Kesetaraan	Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa SMP	Jumlah perlengkapan peserta didik SMP yang tersedia	-	-	-	200	Kepala Dinas Pendidikan
1860	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terlatihnya kepala sekolah tentang manajemen PAUD	Jumlah peserta bimtek	-	-	150	150	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1861	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terekapnya laporan dana BOP	Jumlah sekolah penerima BOP	-	73	30	30	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1862	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terlatihnya pengelola dana BOP PAUD	Jumlah pengelola dana BOP	-	100	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1863	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terlatihnya kepala sekolah tentang manajemen pendidikan Nonformal	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	-	33	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1864	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terekapnya laporan dana BOP Nonformal	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	13	10	10	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1865	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terpantaunya pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	300	150	100	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1866	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun sesuai standar	-	-	10	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1867	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tersedianya Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terpenuhi kebutuhan tenaga Pendidik dan kependidikan.	-	-	163	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1868	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tersedianya Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang terpenuhi kebutuhan tenaga Pendidik dan kependidikan.	-	-	33	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1869	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunnya ruang kelas SD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	10	7	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1870	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunnya ruang UKS SD	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	10	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1871	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunnya Perpustakaan SD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	2	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1872	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	30	30	4	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1873	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera	-	110	5	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1874	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	2	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1875	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunnya Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	1	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1876	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan terehabilitasi	-	4	3	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1877	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	12	12	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1878	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	100	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1879	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	200	215	100	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1880	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terselenggaranya Bimtek TIK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	75	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1881	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terselenggaranya lomba akademik dan non akademik antar SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	250	150	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1882	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunya Laboratorium sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	13	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1883	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun sesuai standar	-	-	124	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1884	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang terpenuhi kebutuhan tenaga Pendidik dan kependidikan	-	671	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1885	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terselenggaranya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga Pendidik dan kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang meningkat kompetensinya	-	-	100	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1886	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terekapnya laporan dana BOS SD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	271	200	200	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1887	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terlatihnya pengelola dana BOS SD	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	350	321	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1888	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terlatihnya kepala sekolah tentang manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	671	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1889	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat sesuai standar.	-	-	7	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1890	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan Mebel	-	-	100	12	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1891	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	671	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1892	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun sesuai standar	-	-	10	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1893	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunnya Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun sesuai standar	-	-	10	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1894	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat sesuai standar	-	-	50	44	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1895	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat sesuai standar.	-	-	5	2	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1896	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhabilitasi sedang/ berat sesuai standar	-	-	12	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1897	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat sesuai standar	-	-	10	7	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1898	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	-	26	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1899	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang direhabilitasi sedang/ berat sesuai standar.	-	-	9	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1900	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat sesuai standar.	-	-	5	3	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1901	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terbangunnya Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun sesuai standar.	-	-	2	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1902	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/berat sesuai standar.	-	-	6	4	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1903	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terselenggaranya lomba akademik dan non akademik antar SMP	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	-	150	150	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1904	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terekapnya Laporan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan Dana BOS yang terekap	-	45	45	34	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1905	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terlatihnya pengelola dana BOS SMP	Jumlah pengelola dana BOS SD yang meningkat kompetensinya	-	60	64	24	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1906	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kepala sekolah yang meningkat kompetensinya tentang manajemen sekolah	-	124	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1907	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	-	-	124	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1908	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1909	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terselenggaranya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-	150	150	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1910	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terpenuhi kebutuhan tenaga Pendidik dan kependidikan.	-	-	124	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1911	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terselenggaranya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga Pendidik dan kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	-	-	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1912	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terpetakannya tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah Dokumen peta jabatan pendidik dan tenaga kependidikan	-	1	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1913	Dinas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Terdistribusikannya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga Pendidik dan kependidikan yang terdistribusi bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.	-	-	6650	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1914	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terlatihnya kepala sekolah tentang manajemen PAUD	Jumlah peserta bimtek	-	-	150	150	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1915	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terekapnya laporan dana BOP	Jumlah sekolah penerima BOP	-	73	30	30	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1916	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terlatihnya pengelola dana BOP PAUD	Jumlah pengelola dana BOP	-	100	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1917	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terlatihnya kepala sekolah tentang manajemen pendidikan Nonformal	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	-	33	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1918	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terekapnya laporan dana BOP Nonformal	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	13	10	10	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1919	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terpantaunya pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	300	150	100	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1920	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun sesuai standar	-	-	10	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1921	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tersedianya Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terpenuhi kebutuhan tenaga Pendidik dan kependidikan.	-	-	163	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1922	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tersedianya Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang terpenuhi kebutuhan tenaga Pendidik dan kependidikan.	-	-	33	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1923	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunnya ruang kelas SD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	10	7	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1924	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunnya ruang UKS SD	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	10	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1925	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunnya Perpustakaan SD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	2	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1926	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	30	30	4	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1927	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera	-	110	5	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1928	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	2	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1929	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunnya Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	1	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1930	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan terehabilitasi	-	4	3	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1931	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	12	12	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1932	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	100	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1933	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	200	215	100	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1934	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terselenggaranya Bimtek TIK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	75	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1935	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terselenggaranya lomba akademik dan non akademik antar SD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	250	150	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1936	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunya Laboratorium sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	13	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1937	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun sesuai standar	-	-	124	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1938	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang terpenuhi kebutuhan tenaga Pendidik dan kependidikan	-	671	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1939	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terselenggaranya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga Pendidik dan kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang meningkat kompetensinya	-	-	100	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1940	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terekapnya laporan dana BOS SD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	271	200	200	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1941	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terlatihnya pengelola dana BOS SD	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	350	321	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1942	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terlatihnya kepala sekolah tentang manajemen sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	671	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1943	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat sesuai standar.	-	-	7	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1944	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tersedianya Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan Mebel	-	-	100	12	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1945	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	671	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1946	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun sesuai standar	-	-	10	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1947	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunnya Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun sesuai standar	-	-	10	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1948	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat sesuai standar	-	-	50	44	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1949	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat sesuai standar.	-	-	5	2	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1950	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhabilitasi sedang/ berat sesuai standar	-	-	12	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1951	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat sesuai standar	-	-	10	7	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1952	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	-	26	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1953	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang direhabilitasi sedang/ berat sesuai standar.	-	-	9	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1954	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat sesuai standar.	-	-	5	3	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1955	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terbangunnya Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun sesuai standar.	-	-	2	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1956	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/berat sesuai standar.	-	-	6	4	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1957	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terselenggaranya lomba akademik dan non akademik antar SMP	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	-	150	150	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1958	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terekapnya Laporan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan Dana BOS yang terekap	-	45	45	34	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1959	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terlatihnya pengelola dana BOS SMP	Jumlah pengelola dana BOS SD yang meningkat kompetensinya	-	60	64	24	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1960	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kepala sekolah yang meningkat kompetensinya tentang manajemen sekolah	-	124	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1961	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	-	-	124	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1962	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1963	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terselenggaranya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-	-	150	150	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1964	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terpenuhi kebutuhan tenaga Pendidik dan kependidikan.	-	-	124	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1965	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terselenggaranya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga Pendidik dan kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	-	-	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1966	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terpetakannya tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah Dokumen peta jabatan pendidik dan tenaga kependidikan	-	1	-	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1967	Dinas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Terdistribusikannya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga Pendidik dan kependidikan yang terdistribusi bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.	-	-	6650	-	Kepala BPS Kabupaten Majalengka
1968	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	-	15	-	DANI LUTFI DANIAR
1969	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	-	-	-	15	DANI LUTFI DANIAR
1970	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina	75	75	75	75	DANI LUTFI DANIAR
1971	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	50	50	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1972	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	8	7	-	DANI LUTFI DANIAR
1973	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	50	50	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1974	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	50	50	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1975	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	8	7	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1976	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	8	7	-	DANI LUTFI DANIAR
1977	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	1	1	-	DANI LUTFI DANIAR
1978	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	0.01	1	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1979	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	7	8	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1980	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	-	1	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1981	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	50	50	-	DANI LUTFI DANIAR
1982	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	1	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1983	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	-	2	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1984	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	-	1	-	DANI LUTFI DANIAR
1985	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	-	-	1	-	DANI LUTFI DANIAR
1986	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	-	1	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1987	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	DANI LUTFI DANIAR
1988	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	-	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1989	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	1	-	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1990	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	13	13	13	13	DANI LUTFI DANIAR
1991	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1	DANI LUTFI DANIAR
1992	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	1	1	1	DANI LUTFI DANIAR
1993	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	25	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1994	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	-	2	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1995	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	1	1	1	-	DANI LUTFI DANIAR
1996	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1997	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	2	3	-	-	DANI LUTFI DANIAR
1998	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	-	-	-	2	DANI LUTFI DANIAR
1999	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	1	1	1	1	DANI LUTFI DANIAR
2000	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	1	1	1	1	DANI LUTFI DANIAR
2001	Kecamatan Cikijing	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	1	-	-	DANI LUTFI DANIAR
2002	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpantaunya Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian yang Terpantau Kinerja Program/Kegiatannya	4	4	4	4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2003	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpantaunya Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sumber Daya Alam yang Terpantau Kinerja Program/Kegiatannya	5	5	5	5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpantaunya Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia yang Terpantau Kinerja Program/Kegiatannya	10	10	10	10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2005	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpantaunya Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan yang Terpantau Kinerja Program/Kegiatannya	40	40	40	40	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2006	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpantaunya Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infastruktur	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infastruktur yang Terpantau Kinerja Program/Kegiatannya	6	6	6	6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2007	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten	Terpantaunya Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infastruktu	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan yang Terpantau Kinerja Program/Kegiatannya	2	2	2	2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2008	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Terseleksinya Usulan Inovasi Perangkat Daerah dalam Indeks Inovasi Daerah (IID)	Jumlah Proposal Inovasi Perangkat Daerah dalam Pengukuran Indekss Inovasi Daerah (IID) yang diseleksi	-	-	54	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2009	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Tersusunnya Draf Keputusan Bupati tentang Inovasi Daerah	Jumlah Draf Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Perangkat Daerah menjadi inovasi daerah	-	-	-	1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2010	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Tersusunya pedoman pelaporan proposal inovasi perangakat daerah	Jumlah dokumen pedoman pelaporan proposal inovasi perangkat daerah	-	-	0.01	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2011	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Terevaluasinya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan, Pengkajian, dan Peraturan dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Kajian/Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2012	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Tersusunnya Dokumen untuk Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Jumlah Dokumen untuk Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	-	-	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2013	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Tersusunnya Data dan Informasi untuk Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Jumlah Dok Data dan Informasi untuk Pengukuran Indeks Pengeloaan Keuangan Daerah (IPKD)	-	-	4	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2014	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Tersusunnya Laporan Kelitbangan Bidang Pengabdian Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kelitbangan Bidang Pengaddian Masyarakat	-	2	-	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2015	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Terevaluasinya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	1	1	-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2016	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	1	1	1	1	Camat Jatitujuh
2017	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	3	-	Camat Jatitujuh
2018	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	1	2	-	Camat Jatitujuh
2019	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	3	3	3	3	Camat Jatitujuh
2020	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	-	100	-	-	Camat Jatitujuh
2021	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah lansia yang terpantau	-	-	-	100	Camat Jatitujuh
2022	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	100	-	-	Camat Jatitujuh
2023	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat Jatitujuh
2024	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	-	-	1	Camat Jatitujuh
2025	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	-	1	Camat Jatitujuh
2026	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	-	-	1	Camat Jatitujuh
2027	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	1	-	-	-	Camat Jatitujuh
2028	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI	ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	-	1	-	-	Camat Jatitujuh
2029	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	1	2	1	1	Camat Jatitujuh
2030	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	-	-	-	15	Camat Jatitujuh
2031	Kecamatan Jatitujuh	(Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	-	-	15	Camat Jatitujuh
2032	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah Desa/Kelurahan Yang mengikuti kegiatan PHBN	-	-	13	-	Camat Sukahaji
2033	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	13	-	Camat Sukahaji
2034	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	-	13	Camat Sukahaji
2035	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	-	-	-	Camat Sukahaji
2036	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	3	3	3	3	Camat Sukahaji
2037	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Terpantaunya potensi gangguan trantibum	Jumlah potensi gangguan trantibum yang terpantau melalui patroli	3	3	3	3	Camat Sukahaji
2038	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	16	15	14	14	Camat Sukahaji
2039	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersusunya Laporan Keuangan	Tersusunya Laporan Keuangan	1	-	-	-	Camat Sukahaji
2040	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	1	1	1	Camat Sukahaji
2041	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	2	-	-	Camat Sukahaji
2042	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersedianya Mebel	Jumlah Mebel Hasil Pengadaan	1	-	-	-	Camat Sukahaji
2043	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	ersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	3	-	-	-	Camat Sukahaji
2044	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	1	-	-	Camat Sukahaji
2045	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	-	2	2	-	Camat Sukahaji
2046	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	-	2	-	2	Camat Sukahaji
2047	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1	1	1	Camat Sukahaji
2048	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	-	1	-	1	Camat Sukahaji
2049	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	-	1	2	1	Camat Sukahaji
2050	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	3	3	Camat Sukahaji
2051	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	4	3	4	Camat Sukahaji
2052	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	Camat Sukahaji
2053	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	-	1	-	Camat Sukahaji
2054	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat Sukahaji
2055	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Camat Sukahaji
2056	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat Sukahaji
2057	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	1	1	1	Camat Sukahaji
2058	Kecamatan Sukahaji	Nilai IKM	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	-	-	-	-	Camat Sukahaji
2059	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	-	10	-	Camat Sindangwangi
2060	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	2	-	-	-	Camat Sindangwangi
2061	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1	-	-	-	Camat Sindangwangi
2062	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat Sindangwangi
2063	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Camat Sindangwangi
2064	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat Sindangwangi
2065	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	Camat Sindangwangi
2066	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	2	-	-	-	Camat Sindangwangi
2067	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18	18	18	18	Camat Sindangwangi
2068	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Tersusunya Laporan Keuangan	1	-	-	-	Camat Sindangwangi
2069	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	1	1	1	Camat Sindangwangi
2070	Kecamatan Sindangwangi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	-	-	18	-	Camat Sindangwangi
2071	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Tersusunnya Kajian Kebijakan tentang PUG	Jumlah Kajian Kebijakan PUG	-	-	-	-	SRIYANI KHOFIFI, SE., MM
2072	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Terlatihnya petugas tentang GAP	Jumlah Petugas yang meningkat kompetensinya tentang GAP	-	-	-	-	SRIYANI KHOFIFI, SE., MM
2073	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Tersosialisasikannya kebijakan PUG	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	-	-	-	-	SRIYANI KHOFIFI, SE., MM
2074	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Tersalurkannya Bantuan Sarana Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan Kepala keluarga yang meningkat produktifitas ekonominya	-	-	100	-	SRIYANI KHOFIFI, SE., MM
2075	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Tersusunnya data terpilah	Jumlah Dokumen data terpilah	-	-	-	-	SRIYANI KHOFIFI, SE., MM
2076	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Terbentuknya Pokja PUG Tim Teknis dan Vocal Point	Jumlah Pokja PUG yang terbentuk	-	-	-	-	SRIYANI KHOFIFI, SE., MM
2077	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Tersusunnya dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	1	-	1	1	SRIYANI KHOFIFI, SE., MM
2078	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Tersusunya Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA yang Tersusun	1	1	1	1	SRIYANI KHOFIFI, SE., MM
2079	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	23	23	23	23	SRIYANI KHOFIFI, SE., MM
2080	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Tersedianya Jasa Kebersihan	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	3	3	3	3	SRIYANI KHOFIFI, SE., MM
2081	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	2	-	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2082	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	2	-	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2083	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Disepakatinya Upaya Untuk Mencapai Sebuah Tujuan Melalui Rapat Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Kesepakatan Hasil Rapat Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	-	-	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2084	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terverifikasinya RKA-SKPD sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	56	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2085	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Materi Muatan Regulasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Materi Muatan Regulasi Anggaran	-	-	1	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2086	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-	-	2	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2087	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-	-	2	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2088	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersalurkannya Dana Darurat dan Mendesak kepada SKPD sesuai dengan Ketentuan	Jumlah SKPD yang menerima Dana Darurat dan Mendesak	26	26	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2089	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Dokumen persyaratan dana transfer terpenuhi	% persyaratan dana transfer yang terpenuhi tepat waktu	25	25	25	25	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2090	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terverifikasinya DPA Perangkat Daerah	Jumlah DPA PD yang terverifikasi	56	-	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2091	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terverifikasinya DPA Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah DPA Perubahan PD yang terverifikasi	-	-	-	56	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2092	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terverifikasinya Perubahan RKA-SKPD sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	56	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2093	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	-	-	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2094	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlaporkannya Rekapitulasi Rekonsiliasi Pajak ke kemenkeu	Jumlah Dokumen Rekapitulasi Rekonsiliasi Pajak yang terlaporkan ke kemenkeu	-	-	-	56	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2095	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2096	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD)	Jumlah Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD)	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2097	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah	90	90	90	90	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2098	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlayaninya permohonan SP2D Perangkat Daerah	Persentase permohonan SP2D yang terlayani	25	25	25	25	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2099	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terbinanya Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu dan PPK SKPD tentang Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara pengeluaran/penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu/penerimaan pembantu dan ppk skpd yang terbina	-	-	-	90	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2100	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlayaninya permohonan input database penerima gaji	Persentase permohonan input database penerima gaji yang terlayani	25	25	25	25	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2101	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlayaninya permohonan penghapusan database penerima gaji	Persentase permohonan penghapusan database penerima gaji yang terlayani	25	25	25	25	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2102	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terekonsiliasinya Keuangan Daerah secara Berkala	Jumlah dokumen berita acara rekonsiliasi keuangan daerah	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2103	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara Berkala dan Akuntabel	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2104	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	Jumlah Dokumen Buku LKPD	1	1	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2105	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	4	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2106	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terevaluasinya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang terevaluasi	-	-	1	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2107	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	-	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2108	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang	56	-	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2109	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Materi Muatan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Materi Muatan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2110	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	-	-	56	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2111	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terinventarisasinya Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Hasil Inventarisasi	-	-	1	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2112	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terekonsiliasinya Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan	Terekonsiliasinya Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan	-	-	-	56	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2113	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah yang Akurat	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	-	1	-	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2114	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah	-	-	-	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2115	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersewakannya Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang disewa	-	-	-	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2116	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Barang Milik Daerah Terpinjam	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang dipinjam pakaikan	-	-	-	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2117	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlayaninya permohonan Bangun guna serah dan bangun serah guna	persentase permohonan Bangun guna serah dan bangun serah guna	25	25	25	25	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2118	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlayaninya permohonan Kerjasama pemanfaatan dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur	persentase permohonan kerjasama pemanfaatan dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur yang terlayani sesuai dengan ketentuan	25	25	25	25	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2119	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlayaninya Permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD yang terlayani	25	25	25	25	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2120	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Ternilainya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dinilai	-	-	-	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2121	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersertifikasinya bidang tanah BMD	Jumlah bidang tanah BMD yang bersertifikat	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2122	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terbinanya Pengurus Barang Pengguna tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang Pengguna yang terbina	-	-	-	56	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2123	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terpantaunya pengelolaan BMD	Jumlah PD yang terpantau pengelolaan BMD	-	-	-	56	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2124	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Disepakatinya ketentuan teknis tentang Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Kesepakatan tentang Tuntutan Kerugian Daerah Hasil Koordinasi	-	-	-	0.01	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2125	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	2	2	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2126	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen PK	Jumlah dokumen PK	1	-	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2127	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen LKIP	Jumlah dokumen LKIP	-	1	1	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2128	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2129	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2130	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2131	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2132	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2133	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Pengukuran Kinerja	Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja	-	-	-	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2134	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	38	38	38	38	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2135	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D	25	25	25	25	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2136	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2137	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersusunnya neraca aset	Jumlah Aset yang tercatat	1	-	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2138	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Persentase Permohonan layanan kepegawaian ASN yang tertangani	100	-	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2139	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terlatihnya ASN	Jumlah ASN yang terlatih	38	-	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2140	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2141	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit kerja yang terpenuhi Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2142	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	1	1	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2143	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit kerja yang terpenuhi Peralatan Rumah Tangga	-	1	1	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2144	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi Bahan Logistik Kantor	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2145	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2146	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2147	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2148	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2149	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2150	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2151	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2152	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah unit kerja yang terpelihara sarana dan prasarana	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2153	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	2	-	17	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2154	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	-	1	-	-	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2155	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2156	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2157	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani	25	25	25	25	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2158	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani	25	25	25	25	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2159	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Operator Komputer	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Operator Komputer	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2160	Badan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Tenaga Administrasi	1	1	1	1	Dr. H. LALAN SOEHERLAN S., M.Si.
2161	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersusunnya Grand Design Kependudukan	Jumlah Dokumen Grand Design Kependudukan	-	-	1	-	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2162	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersedianya Data Kependudukan dan Keluarga	Jumlah Dokumen Data yang tersedia	20	20	20	20	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2163	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersedianya Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersedia	20	20	20	20	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2164	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Terbinanya masyarakat tentang penggunaan alokon	Jumlah Masyarakat yang meningkat kapasitasnya tentang penggunaan alokon	7256	3890	9361	9166	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2165	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Terbinanya Kampung Keluarga Berkualitas dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pembinaan	86	86	86	86	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2166	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Terbinanya SDM Kampung Keluarga Berkualitas	Terbinanya SDM Kampung Keluarga Berkualitas	200	200	200	200	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2167	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Teredukasinya masyarakat tentang kesehatan reproduksi	Jumlah masyarakat yg teredukasi tentang kesehatan reproduksi	-	-	-	-	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2168	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersalurkannya bantuan alokon kepada Faskes	Jumlah faskes yg menerima bantuan alokon	36	36	36	36	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2169	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Terlaksananya pelayanan KB dalam menggunakan Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah masyarakat/Akseptor Metode kontrasepsi Jangka Pangjang (MKJP)	792	792	797	792	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2170	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersedianya sarana penunjang pelayanan kontrasepsi	Jumlah sarana pelayanan KB	-	-	-	-	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2171	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Terbinanya Petugas Penyuluh KB mengenai Program Bangga Kencana	Jumlah Petugas Penyuluh KB yang meningkat kapasitasnya tentang Program Bangga Kencana	121	121	121	121	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2172	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	2	2	2	2	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2173	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Jumlah stakeholder yang meningkat kapasitasnya dalam pelayanan KB	Jumlah stakeholder yang meningkat kapasitasnya dalam pelayanan KB	-	27	27	-	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2174	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Terkendalinya pelaksanaan Program Bangga Kencana	Jumlah jenis program KKBPK yang dikendali	1	1	1	1	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2175	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Terpenuhinya Operasional Balai Penyuluhan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang yang beroperasi secara optimal	26	26	26	26	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2176	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersosialisasikannya Program KKBPK dalam percepatan penanganan stunting kepada masyarakat dan stakeholder	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya	520	520	520	520	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2177	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersampaikannya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan Stunting melalui media luar ruang	Jumlah Materi KIE	-	10	-	-	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2178	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersosialisasikannya kebijakan PUP kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yg menerima sosialisasi tentang kebijakan PUP	-	-	-	-	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2179	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Terpantaunya pernikahan remaja	Jumlah pernikahan remaja yg terpantau	-	-	-	-	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2180	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Terbinanya sumberdaya manusia kelompok ketahanan keluarga	Jumlah Pengelola Kelompok Ketahanan Keluarga yang meningkat kapasitasnya	-	2	-	-	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2181	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi kelompok ketahanan keluarga	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	-	25	6	-	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2182	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Tersedianya data dan informasi yang akurat dan akuntabel	Jumlah / jenis data yang tersedia	5	5	5	5	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2183	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Terbinanya masyarakat/ stakeholder dalam meningkatkan implementasi kebijakan PUP	Jumlah masyarakat/stakeholder yang meningkat kapasitasnya ikut berperanserta aktif	2167	2167	2167	2167	KIKI AHMAD BAEHAQI, S. Pd.I Drs. ICHWAN
2184	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks KAMI	Tersusunnya Kebijakan Persandian	Jumlah Rancangan Probis dan SOP yang tersusun	-	1	-	-	TEGUH SUBAGJA DJADJASUTISTNA, SE
2185	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks KAMI	Tersusunnya Kebijakan Persandian	Jumlah Rancangan Probis dan SOP yang tersusun	1	-	-	-	TEGUH SUBAGJA DJADJASUTISTNA, SE
2186	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya Media Sosial Diskominfo	Jumlah Media Sosial	-	1	-	-	UCU SUPRIATNA,S.Sos.,M.Epid.,
2187	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya Media Sosial Diskominfo	Jumlah Media Sosial	1	-	-	-	UCU SUPRIATNA,S.Sos.,M.Epid.,
2188	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Terlayani Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang dilayani	-	20	-	-	UCU SUPRIATNA,S.Sos.,M.Epid.,
2189	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Terlayaninya Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang dilayani	10	-	-	-	UCU SUPRIATNA,S.Sos.,M.Epid.,
2190	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Terbangunnya Kerjasama dengan Media dan KIM	Jumlah KIM dan Media Komunitas	-	1	-	-	UCU SUPRIATNA,S.Sos.,M.Epid.,
2191	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Terbangunnya Kerjasama dengan Media dan KIM	Jumlah Kim dan Media Komunitas	1	-	-	-	UCU SUPRIATNA,S.Sos.,M.Epid.,
2192	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Terbangunnya Kerjasama dengan Insan Media	Jumlah Kerjasama dengan Insan Media	-	1	-	-	UCU SUPRIATNA,S.Sos.,M.Epid.,
2193	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Terbangunnya Kerjasama dengan Insan Media	Jumlah Kerjasama dengan Insan Media	1	-	-	-	UCU SUPRIATNA,S.Sos.,M.Epid.,
2194	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Tersosialisasikannya kebijakan terkait kekerasan terhadap anak	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya tentang kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	Dra. YUYUN YUHANA
2195	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Terlayaninya pengaduan kekerasan terhadap anak	Jumlah Pengaduan kekerasan anak yang terlayani	38	38	38	38	Dra. YUYUN YUHANA
2196	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Anak Berhadapan Hukum mendapatkan pendampingan ke APH dan Psikolog	Jumlah Anak yang mendapatkan pendampingan	38	38	38	38	Dra. YUYUN YUHANA
2197	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Tersosialisasikannya kebijakan terkait kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah masyarakat yang meningkat kapasitasnya tentang kekerasan terhadap perempuan	-	-	650	-	Dra. YUYUN YUHANA
2198	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Terlayaninya pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	-	-	7	-	Dra. YUYUN YUHANA
2199	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Tersosialisasikannya pemenuhan hak anak	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan/mengimplementasikan cluster hak anak	-	15	-	-	Dra. YUYUN YUHANA
2200	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kematangan SPBE	Terlayaninya pelaporan yang memerlukan penangan cepat	Jumlah Pelaporan yang terlayani	-	1	-	-	UCU SUPRIATNA, S.Sos, M.Epid.,
2201	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kematangan SPBE	Terlayaninya pelaporan yang memerlukan penangan cepat	Terlayaninya pelaporan yang memerlukan penanganan cepat	1	-	-	-	UCU SUPRIATNA, S.Sos, M.Epid.,
2202	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kematangan SPBE	Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien	Jumlah Dokumen rencana Manajemen Sarpras yang tersusun	1	-	-	-	UCU SUPRIATNA, S.Sos, M.Epid.,
2203	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kematangan SPBE	Tersusunnya Rencana Manajemen Sapras Kebijakan TIK Sesuai dengan standarisasi	Jumlah Dokumen rencana Manajemen Saspras yang tersusun	-	1	-	-	UCU SUPRIATNA, S.Sos, M.Epid.,
2204	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kematangan SPBE	Terbangunnya aplikasi integrasi PD	Jumlah Aplikasi PD yang terintegrasi	-	1	-	-	UCU SUPRIATNA, S.Sos, M.Epid.,
2205	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kematangan SPBE	Terbangunnya aplikasi integrasi PD	Terbangunnya Aplikasi PD yang terintegrasi	1	-	-	-	UCU SUPRIATNA, S.Sos, M.Epid.,
2206	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kematangan SPBE	Tersusunnya Rancangan Probis dan SOP SPBE	Jumlah Rancangan Probis dan SOP	-	1	-	-	UCU SUPRIATNA, S.Sos, M.Epid.,
2207	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kematangan SPBE	Tersusunnya Rancangan Probis dan SOP SPBE	Tersusunnya rancangan Proses Bisnis	1	-	-	-	UCU SUPRIATNA, S.Sos, M.Epid.,
2208	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Pembangunan Statistik	Tersusunnya Kebijakan Statistika	Jumlah kebijakan Statistika yang tersusun	-	1	-	-	TEGUH SUBAGJA DJAJASUTISA, SE
2209	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Pembangunan Statistik	Tersusunnya Analisis dan Desain Data Statistik	Jumlah Meta Data Statistik Sektoral	-	5	-	-	TEGUH SUBAGJA DJAJASUTISA, SE
2210	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Pembangunan Statistik	Tersusunnya Analisis dan Desain Data Statistik	Jumlah Meta Data Statistik Sektoral	2	-	-	-	TEGUH SUBAGJA DJAJASUTISA, SE
2211	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Pembangunan Statistik	Tersusunya kebijakan statistika	Jumlah Kebikajan Statistika yang tersusun	1	-	-	-	TEGUH SUBAGJA DJAJASUTISA, SE
2212	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Pembangunan Statistik	Terbangunnya Portal Data	Jumlah Portal Data	1	-	-	-	TEGUH SUBAGJA DJAJASUTISA, SE
2213	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Pembangunan Statistik	Terbangunnya Portal Data	Jumlah Portal Data	-	1	-	-	TEGUH SUBAGJA DJAJASUTISA, SE
2214	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Pembangunan Statistik	Terlatihnya Pengelola Data	Jumlah SDM Pengelola Data yang meningkat Kompetensinya	-	2	-	-	TEGUH SUBAGJA DJAJASUTISA, SE
2215	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Pembangunan Statistik	Terlatihnya Pengelola Data	Jumlah SDM Pengelola Data yang meningkat kompetensinya	1	-	-	-	TEGUH SUBAGJA DJAJASUTISA, SE
2216	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Camat Argapura
2217	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1	-	-	-	Camat Argapura
2218	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	-	1	-	-	Camat Argapura
2219	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	tersusunnya DPA	Jumlah DPA yang tersusun	1	-	-	-	Camat Argapura
2220	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya DPA Perubahan	Jumlah DPA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat Argapura
2221	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	-	-	-	Camat Argapura
2222	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya LKPJ	Jumlah LKPJ yang tersusun	1	-	-	-	Camat Argapura
2223	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	3	3	3	3	Camat Argapura
2224	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	-	-	-	Camat Argapura
2225	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1	Camat Argapura
2226	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	3	3	3	4	Camat Argapura
2227	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	-	-	13	-	Camat Argapura
2228	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	3	3	3	4	Camat Argapura
2229	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	3	3	3	3	Camat Argapura
2230	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	3	3	3	3	Camat Argapura
2231	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	3	3	3	3	Camat Argapura
2232	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang habis pakai	Jumlah penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	2	1	1	Camat Argapura
2233	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara dengan baik	1	-	-	-	Camat Argapura
2234	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	1	-	-	Camat Argapura
2235	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	1	-	1	Camat Argapura
2236	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	1	-	1	Camat Argapura
2237	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah Asn yang tertangani layanan kepegawaian	16	-	-	-	Camat Argapura
2238	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuh kebutuhan layanan internet	3	3	3	3	Camat Argapura
2239	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Layanan Internet	Jumlah unit kerja yang terpenuh kebutuhan layanan Telepon	3	3	3	3	Camat Argapura
2240	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	1	-	-	-	Camat Argapura
2241	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersediannya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa keamanan kantor	1	-	-	-	Camat Argapura
2242	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	3	3	3	3	Camat Argapura
2243	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa kebersihan Kantor	3	3	3	3	Camat Argapura
2244	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Persentase permohonan aministrasi surat menyurat yang tertangani	-	-	-	90	Camat Argapura
2245	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlapornya kasus pelanggaran PERDA, PERKADA dan Ganguan trantibum Ke SATPOL PP	Jumlah pelanggaran PERDA, PERKADA dan ganguan trantribum yang dilaporkan	3	3	3	3	Camat Argapura
2246	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya kasus pelanggaran PERDA, PERKADA dan gangguan trantribum	Persentase Pelanggaran PERDA, PERKADA dan Gangguan trantibum yang tertangani	-	-	-	90	Camat Argapura
2247	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlapornya kasus pelanggaran PERDA, PERKADA, dan ganguan trantribum Ke Kacamatan dan SATPOL PP Wiilayah Kecamatan Desa 1-14	Jumlah pelanggaran PERDA, PERKADA dan Gangguan trantribun yang dilaporkan wilayah Desa 1-14	3	3	3	3	Camat Argapura
2248	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya kasus pelanggaran PERDA, PERKADA dan Gangguan trantribum wilayah Desa 1-14	persentase pelanggaran PERDA, PERKADA dan gangguan trantribum yang tertangani wilayah Desa 1-14	-	-	-	90	Camat Argapura
2249	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya potensi gangguan trantibum	Jumlah potensi gangguan trantibum yang terpantau melalui patroli	1	-	1	-	Camat Argapura
2250	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	1	-	1	Camat Argapura
2251	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya potensi HTAG	Jumlah potensi HTAG yang terpantau melalui patroli	2	2	2	2	Camat Argapura
2252	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa	Jumlah desa yang dibina	-	14	-	-	Camat Argapura
2253	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpilihnya kepala desa	Jumlah kepala desa yang terpilih	-	-	-	-	Camat Argapura
2254	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	14	-	-	-	Camat Argapura
2255	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya permohononan Administrasi Pelayanan dibidang Pemerintahan	Persentase permohonan Administratif Bidang Pemerintahan yan terlayani	-	90	-	-	Camat Argapura
2256	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Monitoring Progress PBB	Jumlah kegiatan monitoring PBB	-	1	1	-	Camat Argapura
2257	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan Perencanaan Pembangunan hasil musrembang	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	-	-	-	Camat Argapura
2258	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yng terbina UMKM	14	-	-	-	Camat Argapura
2259	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	14	-	-	Camat Argapura
2260	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Lembaga masyarakat dan Kepemudaan	-	-	-	-	Camat Argapura
2261	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Keseos yang terlayani	-	-	-	-	Camat Argapura
2262	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Keseos yang terlayani	-	90	-	-	Camat Argapura
2263	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar di wilayah Desa 1-14	Jumlah lansia yang terepantau wilayah desa	-	14	-	-	Camat Argapura
2264	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Laporan PKK yang terbina tentang Administrasi PKK	3	3	3	3	Camat Argapura
2265	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	7	7	-	Camat Argapura
2266	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	14	-	Camat Argapura
2267	Kecamatan Argapura	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Profil Kecamatan	Jumlah Profil Kecamatan	-	-	-	-	Camat Argapura
2268	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	-	9	-	Camat Panyingkiran
2269	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	9	-	Camat Panyingkiran
2270	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	45	45	45	45	Camat Panyingkiran
2271	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	9	-	-	Camat Panyingkiran
2272	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan Perencanaan Pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	-	1	-	-	Camat Panyingkiran
2273	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	11	11	11	11	Camat Panyingkiran
2274	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	1	-	-	-	Camat Panyingkiran
2275	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	-	-	1	1	Camat Panyingkiran
2276	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersediannya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	1	1	-	-	Camat Panyingkiran
2277	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	-	100	-	-	Camat Panyingkiran
2278	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan	-	1	-	-	Camat Panyingkiran
2279	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	ersedianya Layanan Internet, telepon, air dan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuh kebutuhan layanan Internet, telepon, air dan listrik	1	1	1	1	Camat Panyingkiran
2280	Kecamatan Panyingkiran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor dan Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi jasa Keamanan Kantor dan Kebersihan Kantor	1	1	1	1	Camat Panyingkiran
2281	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	-	13	-	Camat Banjaran
2282	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	13	-	13	Camat Banjaran
2283	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	50	-	-	-	Camat Banjaran
2284	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	-	14	Camat Banjaran
2285	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	3	-	-	-	Camat Banjaran
2286	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	3	-	-	-	Camat Banjaran
2287	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya potensi gangguan trantibum	Jumlah potensi gangguan trantibum yang terpantau melalui patroli	-	1	-	-	Camat Banjaran
2288	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	2	-	-	Camat Banjaran
2289	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	1	-	-	-	Camat Banjaran
2290	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang pelaksanaan program alokasi dana desa	Jumlah desa yang dibina	-	13	-	-	Camat Banjaran
2291	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	-	85	-	Camat Banjaran
2292	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	-	-	100	-	Camat Banjaran
2293	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	13	13	13	13	Camat Banjaran
2294	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1	Camat Banjaran
2295	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	2	-	-	Camat Banjaran
2296	Kecamtan ligung	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya Gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	16	16	16	16	Camat Banjaran
2297	Kecamtan ligung	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1	Camat Banjaran
2298	Kecamtan ligung	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	17	7	5	7	Camat Banjaran
2299	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	20	-	-	-	Camat Banjaran
2300	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	3	-	-	-	Camat Banjaran
2301	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	1	1	1	-	Camat Banjaran
2302	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	-	1	-	-	Camat Banjaran
2303	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	-	1	-	1	Camat Banjaran
2304	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	-	2	-	-	Camat Banjaran
2305	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	1	1	1	1	Camat Banjaran
2306	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	-	1	-	1	Camat Banjaran
2307	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	3	4	3	3	Camat Banjaran
2308	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	2	-	-	-	Camat Banjaran
2309	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	1	-	-	Camat Banjaran
2310	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat Banjaran
2311	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Camat Banjaran
2312	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	1	-	-	-	Camat Banjaran
2313	Kecamatan Banjaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	-	-	-	Camat Banjaran
2314	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	2	-	Camat Majalengka
2315	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	0.5	-	0.5	-	Camat Majalengka
2316	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat Majalengka
2317	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Camat Majalengka
2318	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat Majalengka
2319	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	1	1	1	Camat Majalengka
2320	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	2	-	-	-	Camat Majalengka
2321	Kecamatan Majalengka	IKM	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	76	76	76	76	Camat Majalengka
2322	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1	Camat Majalengka
2323	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	2	2	2	2	Camat Majalengka
2324	Kecamatan Majalengka	IKM	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	175	-	-	-	Camat Majalengka
2325	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	3	-	3	-	Camat Majalengka
2326	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	14	12	12	12	Camat Majalengka
2327	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	3	3	3	3	Camat Majalengka
2328	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	3	3	3	3	Camat Majalengka
2329	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	1	1	1	2	Camat Majalengka
2330	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	4	-	-	-	Camat Majalengka
2331	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	2	-	-	-	Camat Majalengka
2332	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	1	1	1	1	Camat Majalengka
2333	Kecamatan Majalengka	IKM	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	2	2	2	2	Camat Majalengka
2334	Kecamatan Majalengka	IKM	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	15	-	-	-	Camat Majalengka
2335	Kecamatan Majalengka	IKM	Terpeliharanya Mebel	Jumlah mebel	4	-	-	-	Camat Majalengka
2336	Kecamatan Majalengka	IKM	Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	-	80	-	-	Camat Majalengka
2337	Kecamatan Majalengka	IKM	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	12	-	-	Camat Majalengka
2338	Kecamatan Majalengka	IKM	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	200	50	-	Camat Majalengka
2339	Kecamatan Majalengka	IKM	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	25	-	125	-	Camat Majalengka
2340	Kecamatan Majalengka	IKM	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina	127	127	127	127	Camat Majalengka
2341	Kecamatan Majalengka	IKM	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	50	50	-	-	Camat Majalengka
2342	Kecamatan Majalengka	IKM	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	2	2	-	-	Camat Majalengka
2343	Kecamatan Majalengka	IKM	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	2	-	-	Camat Majalengka
2344	Kecamatan Majalengka	IKM	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	1	1	1	1	Camat Majalengka
2345	Kecamatan Majalengka	IKM	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	14	-	-	-	Camat Majalengka
2346	Kecamatan Majalengka	IKM	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat Majalengka
2347	Kecamatan Majalengka	IKM	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	1	-	-	-	Camat Majalengka
2348	Kecamatan Majalengka	IKM	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	2	2	2	2	Camat Majalengka
2349	Kecamatan Majalengka	IKM	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	-	14	-	Camat Majalengka
2350	Kecamatan Majalengka	IKM	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14	-	-	-	Camat Majalengka
2351	Kecamatan Majalengka	IKM	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12	15	18	8	Camat Majalengka
2352	Kecamatan Majalengka	IKM	Terbayarnya honor Ketua RT, RW dan Linmas	Jumlah honor Ketua RT, RW dan Linmas	1	1	1	1	Camat Majalengka
2353	Kecamatan Majalengka	IKM	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	1	-	-	-	Camat Majalengka
2354	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	14	14	14	14	Camat
2355	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Keuangan	umlah Laporan Keuangan yang tersusun	-	-	-	1	Camat
2356	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	-	1750000	-	1750000	Camat
2357	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan	1	1	1	-	Camat
2358	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Layanan Internet, telepon, air dan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuh kebutuhan layanan Internet, telepon, air dan listrik	1	1	0.01	1	Camat
2359	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor dan Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi	1	1	1	1	Camat
2360	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	1	1	1	1	Camat
2361	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	1	1	1	1	Camat
2362	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	1	1	1	1	Camat
2363	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	1	-	-	1	Camat
2364	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	1	1	1	1	Camat
2365	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1	-	-	-	Camat
2366	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA dan RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan yang tersusun	1	-	-	-	Camat
2367	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA dan DPA Perubahan	Jumlah DPA dan DPA Perubahan yang tersusun	1	-	-	-	Camat
2368	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	-	-	-	1	Camat
2369	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	-	14	-	Camat
2370	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	14	-	Camat
2371	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	TerTerbinanya Desa tentang UMKM Desasusunnya Profil Kecamatan	Jumlah Profil Jumlah desa yang terbina UMKM Kecamatan	1	-	-	-	Camat
2372	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	1	-	Camat
2373	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Lembaga masyarakat dan Kepemudaan	-	1	-	-	Camat
2374	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan Perencanaan Pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan	1	-	-	-	Camat
2375	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	1	-	-	Camat
2376	Kecamatan Kertajati	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya potensi gangguan trantibum	Jumlah potensi gangguan trantibum yang terpantau melalui patroli	-	1	-	-	Camat
2377	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Presentase Konflik yang tertangani	Terbinanya Aparatur dan Aparat Keamanan dalam Penguatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Aparatur dan Aparat Keamanan yang Mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial	54	54	54	54	Dr.H. HERI RAHYUBI, M.Pd
2378	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Presentase Konflik yang tertangani	Terverifikasinya Data Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Keuangan Hibah	Jumlah Data Organisasi Masyarakat Yang Diverifikasi	25	25	25	40	Dr.H. HERI RAHYUBI, M.Pd
2379	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI/PHBN	-	-	10	-	Camat Cigasong
2380	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	-	-	10	-	Camat Cigasong
2381	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbinatentang administrasi PKK	-	-	-	-	Camat Cigasong
2382	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	-	-	-	-	Camat Cigasong
2383	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	-	-	-	Camat Cigasong
2384	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	-	-	-	Camat Cigasong
2385	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	-	-	-	-	Camat Cigasong
2386	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	-	-	Camat Cigasong
2387	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	-	-	-	Camat Cigasong
2388	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-	Camat Cigasong
2389	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	Camat Cigasong
2390	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbayarnya honor Ketua RT, RW dan Linmas	Jumlah honor Ketua RT, RW dan Linmas	3	3	3	3	Camat Cigasong
2391	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	-	-	-	-	Camat Cigasong
2392	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat Cigasong
2393	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	-	-	-	Camat Cigasong
2394	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	-	-	-	Camat Cigasong
2395	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	-	-	-	Camat Cigasong
2396	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI	ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	-	-	-	-	Camat Cigasong
2397	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	Camat Cigasong
2398	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	-	-	-	Camat Cigasong
2399	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	-	-	Camat Cigasong
2400	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	-	-	-	-	Camat Cigasong
2401	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	-	-	Camat Cigasong
2402	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	-	-	-	-	Camat Cigasong
2403	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	-	-	-	-	Camat Cigasong
2404	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	31	31	31	31	Camat Cigasong
2405	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	-	Camat Cigasong
2406	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	-	Camat Cigasong
2407	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	-	-	-	Camat Cigasong
2408	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	-	-	-	-	Camat Cigasong
2409	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	28	28	28	28	Camat Cigasong
2410	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	-	-	-	-	Camat Cigasong
2411	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	4	4	4	4	Camat Cigasong
2412	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	-	-	-	-	Camat Cigasong
2413	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	-	Camat Cigasong
2414	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2	2	2	2	Camat Cigasong
2415	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	-	-	-	-	Camat Cigasong
2416	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	4	4	4	4	Camat Cigasong
2417	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	10	10	10	10	Camat Cigasong
2418	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	-	-	-	-	Camat Cigasong
2419	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Mebel	Terpeliharanya Mebel	-	-	-	-	Camat Cigasong
2420	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	-	-	-	-	Camat Cigasong
2421	Kecamatan Cigasong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	-	-	-	Camat Cigasong
2422	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	5	5	-	Camat
2423	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	-	10	Camat
2424	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	1	-	-	-	Camat
2425	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	-	1	-	-	Camat
2426	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	-	-	-	Camat
2427	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	-	-	-	Camat
2428	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	-	-	-	-	Camat
2429	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	-	-	Camat
2430	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	-	-	-	Camat
2431	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	-	-	-	Camat
2432	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya Potensi Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	-	-	-	-	Camat
2433	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	-	-	-	-	Camat
2434	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat
2435	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	-	1	-	Camat
2436	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	-	-	-	Camat
2437	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1	-	1	-	Camat
2438	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1	-	-	-	Camat
2439	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat
2440	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Camat
2441	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	3	-	Camat
2442	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	1	1	1	Camat
2443	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	-	2	-	-	Camat
2444	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	-	-	-	Camat
2445	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	3	-	-	-	Camat
2446	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	5	5	10	-	Camat
2447	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	-	-	-	-	Camat
2448	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	6	6	-	-	Camat
2449	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	1.5	1.5	-	-	Camat
2450	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	1	1	1	1	Camat
2451	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	-	Camat
2452	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	-	-	-	-	Camat
2453	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Mebel	Jumlah Mebel	-	-	-	-	Camat
2454	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	3	3	3	3	Camat
2455	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Pelayanan Tenaga Kebersihan Kantor	3	4	3	3	Camat
2456	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	-	-	-	-	Camat
2457	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	-	-	-	-	Camat
2458	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	-	-	-	Camat
2459	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	3	5	3	3	Camat
2460	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1	Camat
2461	Kecamatan Kasokandel	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	6	-	6	Camat
2462	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun	-	1	1	-	Ombudsman RI
2463	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersusunnya dokumen DPA	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	-	-	-	1	Ombudsman RI
2464	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	-	-	1	-	Ombudsman RI
2465	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	Ombudsman RI
2466	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersusunnya dokumen RKA Peubahan	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Ombudsman RI
2467	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangannya	1720	1720	1720	1723	Ombudsman RI
2468	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1	-	Ombudsman RI
2469	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1	Ombudsman RI
2470	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	-	-	1	-	Ombudsman RI
2471	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	70	50	Ombudsman RI
2472	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0.25	0.25	0.25	0.25	Ombudsman RI
2473	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0.25	0.25	0.25	0.25	Ombudsman RI
2474	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1	1	1	Ombudsman RI
2475	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0.25	0.25	0.25	0.25	Ombudsman RI
2476	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	1	Ombudsman RI
2477	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	1	1	Ombudsman RI
2478	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2	2	1	Ombudsman RI
2479	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	1	-	Ombudsman RI
2480	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	1	1	Ombudsman RI
2481	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	Ombudsman RI
2482	Dinas Pendidikan	Nilai Ombudsman	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	2	Ombudsman RI
2483	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat Maja
2484	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	-	-	50	Camat Maja
2485	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	-	18	-	Camat Maja
2486	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	-	18	Camat Maja
2487	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina	90	90	90	90	Camat Maja
2488	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	-	-	100	-	Camat Maja
2489	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	-	20	-	Camat Maja
2490	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	100	-	-	Camat Maja
2491	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	-	30	-	-	Camat Maja
2492	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	-	-	18	-	Camat Maja
2493	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	18	-	-	-	Camat Maja
2494	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	4	-	-	Camat Maja
2495	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	4	4	5	5	Camat Maja
2496	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	18	-	-	Camat Maja
2497	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	-	2	-	-	Camat Maja
2498	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	-	6	-	-	Camat Maja
2499	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	1	-	-	Camat Maja
2500	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat Maja
2501	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat Maja
2502	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	-	-	-	8	Camat Maja
2503	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	-	-	-	8	Camat Maja
2504	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	13	13	13	13	Camat Maja
2505	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	8	Camat Maja
2506	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	4	2	2	Camat Maja
2507	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	22	-	-	Camat Maja
2508	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	-	2	1	1	Camat Maja
2509	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	-	6	6	5	Camat Maja
2510	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	-	3	2	2	Camat Maja
2511	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	-	2	1	1	Camat Maja
2512	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	-	2	1	1	Camat Maja
2513	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil Pengadaan	1	-	-	-	Camat Maja
2514	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	1	1	1	1	Camat Maja
2515	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	1	1	1	1	Camat Maja
2516	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	-	7	-	-	Camat Maja
2517	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara dengan baik	-	3	-	-	Camat Maja
2518	Kecamatan Maja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	1	-	-	-	Camat Maja
2519	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	14	-	-	-	Camat Leuwimunding
2520	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat Leuwimunding
2521	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	50	-	-	-	Camat Leuwimunding
2522	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	14	-	-	Camat Leuwimunding
2523	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	2	-	-	-	Camat Leuwimunding
2524	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	-	-	1	Camat Leuwimunding
2525	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat Leuwimunding
2526	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Camat Leuwimunding
2527	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat Leuwimunding
2528	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	-	-	-	Camat Leuwimunding
2529	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	2	-	-	-	Camat Leuwimunding
2530	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	12	12	12	12	Camat Leuwimunding
2531	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1	-	-	-	Camat Leuwimunding
2532	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	4	4	Camat Leuwimunding
2533	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	20	-	-	Camat Leuwimunding
2534	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	-	5	-	-	Camat Leuwimunding
2535	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	28	28	-	-	Camat Leuwimunding
2536	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	4	4	-	-	Camat Leuwimunding
2537	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	4	4	-	-	Camat Leuwimunding
2538	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	4	-	4	-	Camat Leuwimunding
2539	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	3	3	3	3	Camat Leuwimunding
2540	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	-	-	3	3	Camat Leuwimunding
2541	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	-	-	4	-	Camat Leuwimunding
2542	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	1	1	1	1	Camat Leuwimunding
2543	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	1	1	1	1	Camat Leuwimunding
2544	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	1	1	-	-	Camat Leuwimunding
2545	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	4	-	-	-	Camat Leuwimunding
2546	Kecamatan Leuwimunding	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	3	-	-	Camat Leuwimunding
2547	Kecamatan Palasah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	13	-	-	-	Camat Palasah
2548	Kecamatan Palasah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	14	-	-	Camat Palasah
2549	Kecamatan Palasah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	1	-	-	-	Camat Palasah
2550	Kecamatan Palasah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	4	-	-	-	Camat Palasah
2551	Kecamatan Palasah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	1	1	1	1	Camat Palasah
2552	Kecamatan Palasah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	-	1	-	-	Camat Palasah
2553	Kecamatan Palasah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	1	1	Camat Palasah
2554	Kecamatan Palasah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2	-	-	-	Camat Palasah
2555	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah Asn yang tertangani layanan kepegawaian	-	100	-	-	Camat Sumberjaya
2556	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	-	-	-	12	Camat Sumberjaya
2557	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersediannya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	-	-	100	-	Camat Sumberjaya
2558	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersediannya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	-	-	-	100	Camat Sumberjaya
2559	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersediannya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	-	-	-	12	Camat Sumberjaya
2560	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersediannya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	-	-	-	100	Camat Sumberjaya
2561	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersediannya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	-	-	-	100	Camat Sumberjaya
2562	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersediannya Barang habis pakai	Jumlah barang habis pakai yang tersedia	100	-	-	-	Camat Sumberjaya
2563	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Pelayanan Tenaga Kebersihan Kantor	-	-	-	13	Camat Sumberjaya
2564	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	-	100	-	-	Camat Sumberjaya
2565	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	-	-	-	14	Camat Sumberjaya
2566	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	100	Camat Sumberjaya
2567	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Keuangan	Indikator Sub Kegiatan (output) Jumlah Laporan Keuangan	-	-	100	-	Camat Sumberjaya
2568	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1	-	1	-	Camat Sumberjaya
2569	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1	-	-	-	Camat Sumberjaya
2570	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Indikator Sub Kegiatan(output) Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	-	-	1	-	Camat Sumberjaya
2571	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	tersusunnya DPA	Jumlah DPA yang tersusun	1	-	-	-	Camat Sumberjaya
2572	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya DPA Perubahan	Jumlah DPA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat Sumberjaya
2573	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	1	-	-	-	Camat Sumberjaya
2574	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya LKPJ	Jumlah LKPJ yang tersusun	-	-	1	-	Camat Sumberjaya
2575	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	15	-	-	Camat Sumberjaya
2576	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya Potensi Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	-	-	-	15	Camat Sumberjaya
2577	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	-	-	15	Camat Sumberjaya
2578	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina	-	-	-	100	Camat Sumberjaya
2579	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	-	100	-	-	Camat Sumberjaya
2580	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	100	-	-	Camat Sumberjaya
2581	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	-	100	-	Camat Sumberjaya
2582	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat Sumberjaya
2583	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	-	15	-	Camat Sumberjaya
2584	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	15	-	-	Camat Sumberjaya
2585	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	-	15	-	-	Camat Sumberjaya
2586	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	-	15	-	Camat Sumberjaya
2587	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	-	-	15	Camat Sumberjaya
2588	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	-	15	-	Camat Sumberjaya
2589	Kecamatan Sumberjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	-	15	Camat Sumberjaya
2590	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	-	26675000	-	Camat Dawuan
2591	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	24825000	-	Camat Dawuan
2592	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina	-	15000000	-	-	Camat Dawuan
2593	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	16550000	-	-	-	Camat Dawuan
2594	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	-	-	45882500	-	Camat Dawuan
2595	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	6642500	-	-	Camat Dawuan
2596	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	6640000	-	-	Camat Dawuan
2597	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	-	-	-	-	Camat Dawuan
2598	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah desa Yang dibina	-	10297000	-	-	Camat Dawuan
2599	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	-	1	-	-	Camat Dawuan
2600	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	-	6640000	-	-	Camat Dawuan
2601	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	6737500	5217500	-	Camat Dawuan
2602	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	-	12740000	-	-	Camat Dawuan
2603	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	-	10200000	-	Camat Dawuan
2604	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	-	9870000	-	-	Camat Dawuan
2605	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	2269900	-	-	-	Camat Dawuan
2606	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	2800000	Camat Dawuan
2607	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	2800000	-	-	-	Camat Dawuan
2608	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	-	-	-	1680000	Camat Dawuan
2609	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	1	-	-	2800000	Camat Dawuan
2610	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1680000	Camat Dawuan
2611	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	2800000	-	-	-	Camat Dawuan
2612	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	15	15	15	15	Camat Dawuan
2613	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	1680000	Camat Dawuan
2614	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	16800000	-	-	Camat Dawuan
2615	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	4500000	-	4500000	-	Camat Dawuan
2616	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	6232500	6177500	6177500	6232500	Camat Dawuan
2617	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	20000000	-	-	-	Camat Dawuan
2618	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	1	1	1	1	Camat Dawuan
2619	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	2250000	5500000	-	-	Camat Dawuan
2620	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	8107000	7009500	8015000	7119500	Camat Dawuan
2621	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	7499900	7499900	-	-	Camat Dawuan
2622	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	2	2	2	2	Camat Dawuan
2623	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	-	10100000	10100000	-	Camat Dawuan
2624	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	-	-	29400000	Camat Dawuan
2625	Kecamatan dawuan	Indeks Kepuasan M asyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	4500000	-	4500000	-	Camat Dawuan
2626	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	3	4	-	Camat Kadipaten
2627	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	7	-	Camat Kadipaten
2628	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	-	40	-	-	Camat Kadipaten
2629	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	100	-	-	-	Camat Kadipaten
2630	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar		34	34	34	35	Camat Kadipaten
2631	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	100	-	-	Camat Kadipaten
2632	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	35	35	-	-	Camat Kadipaten
2633	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	2	-	-	Camat Kadipaten
2634	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	-	6	6	-	Camat Kadipaten
2635	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI	ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	1	1	-	-	Camat Kadipaten
2636	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	Jumlah perangkat desa yang dibina	-	80	-	-	Camat Kadipaten
2637	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrenbang	umlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	Camat Kadipaten
2638	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan	umlah desa yang terbina terkait bidang pemerintahan	7	-	-	-	Camat Kadipaten
2639	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	-	-	7	Camat Kadipaten
2640	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	-	1	1	-	Camat Kadipaten
2641	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	1	-	-	Camat Kadipaten
2642	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	1	-	Camat Kadipaten
2643	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	-	1	Camat Kadipaten
2644	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	1	-	-	-	Camat Kadipaten
2645	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang tersusun	-	-	-	4	Camat Kadipaten
2646	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKPJ	Jumlah LKPJ yang Tersusun	1	1	-	-	Camat Kadipaten
2647	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	4	4	4	4	Camat Kadipaten
2648	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	3	-	3	Camat Kadipaten
2649	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	22	-	-	-	Camat Kadipaten
2650	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	-	4	-	-	Camat Kadipaten
2651	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	2	1	-	1	Camat Kadipaten
2652	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	-	2	-	-	Camat Kadipaten
2653	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia	3	3	3	3	Camat Kadipaten
2654	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	-	5	-	-	Camat Kadipaten
2655	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	3	3	3	3	Camat Kadipaten
2656	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	-	1	-	-	Camat Kadipaten
2657	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Hasil Pengadaan	-	2	-	-	Camat Kadipaten
2658	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	3	3	3	3	Camat Kadipaten
2659	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Administrasi, Jasa Operator Komputer, Jasa Kebersihan dan Jasa Supir	3	4	3	3	Camat Kadipaten
2660	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya Peraltan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1	-	-	-	Camat Kadipaten
2661	Kecamatan Kadipaten	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	-	-	-	1	Camat Kadipaten
2662	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBN	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBN	-	13	-	-	CAMAT
2663	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	Jumlah desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan PHBI	-	-	-	-	CAMAT
2664	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	65	65	65	65	CAMAT
2665	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlayaninya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase Permohonan Administratif Bidang Kesos yang terlayani	50	50	-	-	CAMAT
2666	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	40	-	-	CAMAT
2667	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	-	-	-	CAMAT
2668	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase permohonan kependudukan yang terlayani	Terlayaninya permohonan kependudukan	-	-	100	-	CAMAT
2669	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya lansia yang terlantar	Jumlah lansia yang terpantau	-	40	-	-	CAMAT
2670	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB	Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB	40	40	-	-	CAMAT
2671	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	Jumlah dokumen usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang	1	-	-	-	CAMAT
2672	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya desa melalui lomba desa	Jumlah desa yang terbina melalui lomba desa	-	13	-	-	CAMAT
2673	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa	Jumlah desa yang terbina terkait potensi unggulan desa	-	3	-	-	CAMAT
2674	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa tentang UMKM Desa	Jumlah desa yang terbina UMKM	13	13	13	13	CAMAT
2675	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Disepakatinya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan HTAG	Jumlah Dokumen kesepakatan mengatasi HTAG	2	2	2	2	CAMAT
2676	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Kegiatan PHBI	ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI	1	1	1	1	CAMAT
2677	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa Yang dibina	130	-	130	-	CAMAT
2678	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa Yang dibina	13	-	13	-	CAMAT
2679	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	2	-	-	-	CAMAT
2680	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	-	-	-	-	CAMAT
2681	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	-	-	-	-	CAMAT
2682	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	-	-	-	CAMAT
2683	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya LKIP	Jumlah LKIP yang Tersusun	1	1	-	-	CAMAT
2684	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	-	-	-	-	CAMAT
2685	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdistribusinya gaji dan Tujangan	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	16	16	16	16	CAMAT
2686	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	-	CAMAT
2687	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedi	3	3	3	3	CAMAT
2688	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang tersedia	3	3	-	-	CAMAT
2689	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet	3	3	3	3	CAMAT
2690	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian	-	16	16	-	CAMAT
2691	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor yang tersedia	13	13	-	-	CAMAT
2692	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Yang tersedia	-	16	-	-	CAMAT
2693	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang tersedia	3	3	3	3	CAMAT
2694	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1	1	1	1	CAMAT
2695	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan dan kebersihan Kantor	4	4	4	4	CAMAT
2696	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	11	11	-	-	CAMAT
2697	Kecamatan Cingambul	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	-	6	-	-	CAMAT